Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, dr. Agung Mulyono, menegaskan bahwa kehadiran layanan Trans Jatim di wilayah Malang Raya harus menjadi solusi transportasi publik, bukan justru mematikan angkutan lokal yang sudah lebih dulu beroperasi.
Bendahara DPD Demokrat Jatim itu mengatakan, dalam koordinasi bersama Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Jatim, Nyono, telah disepakati bahwa Trans Jatim akan berjalan dengan prinsip kearifan lokal.
Baca juga: Ketua Komisi D DPRD Jatim: Saatnya Madura Punya Badan Otoritas Seperti Batam
“Yang pasti Pak Kadishub Nyono sepakat sama kita, Trans Jatim tidak mengganggu kearifan lokal. Justru nanti akan digandeng mereka, dengan cara mereka,” ujar dokter Agung, Selasa (24/9).
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jatim itu menekankan, Trans Jatim saat ini menjadi primadona transportasi publik di Jawa Timur. Data Dishub Jatim mencatat, dari enam koridor yang beroperasi, tingkat keterisian penumpang terus meningkat signifikan, dengan rata-rata ribuan penumpang per hari.
“Rute-rute koridor itu selalu ramai. Artinya ada kepercayaan masyarakat, terutama pengguna kendaraan roda dua yang kini mulai beralih,” jelasnya.
Baca juga: DPRD Jatim: Kenaikan Gaji ASN Harus Selektif, Jangan Merata
Namun, anggota DPRD Jatim tiga periode itu mengingatkan agar antusiasme itu tidak berdampak buruk bagi operator angkutan lokal di Malang. Ia meminta Dishub Jatim memperkuat komunikasi dengan para pelaku transportasi lokal.
“Harapannya solusi, jangan sampai mematikan lokal. Kalau ada gesekan di lapangan, harus digandeng lewat komunikasi, bukan dibiarkan tarik-menarik,” tegasnya.
Lebih jauh, dokter Agung menyoroti pentingnya monitoring dan evaluasi (monev) berbasis data terhadap operasional Trans Jatim. Ia menilai hingga kini belum ada laporan komprehensif yang bisa menjadi dasar evaluasi DPRD.
“Saya sudah menunggu monev mereka. Kita mau tanyakan nanti di rapat komisi, biar by data. Jangan sampai bagus hanya di kulitnya saja, tapi tidak ada laporan evaluasi yang nyata,” katanya.
Ia juga menyinggung target pemerintah provinsi yang berencana memperluas jaringan hingga sepuluh koridor Trans Jatim. Menurutnya, rencana itu bagus, tetapi harus dipastikan selaras dengan ekosistem transportasi lokal.
“Saya sudah sampaikan ke Pak Kadishub, semua harus diajak komunikasi dengan baik,” ujarnya.
Dokter Agung menutup dengan menegaskan bahwa DPRD Jatim mendukung penuh pengembangan Trans Jatim, selama tidak merugikan transportasi lokal dan dilakukan berdasarkan data evaluasi yang jelas.
“Intinya, Trans Jatim ini solusi, tapi jangan sampai jadi masalah baru. Komunikasi, data, dan evaluasi harus dikedepankan,” pungkasnya.
Editor : Budi Prasetyo