Trans Jatim Dipastikan Aman, Pemprov Jatim Gelontorkan Rp251 Miliar di 2026

Program transportasi publik Trans Jatim dipastikan tetap berjalan mulus pada 2026.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan anggaran subsidi sebesar Rp251 miliar.

Anggaran tersebut disiapkan untuk menutup kebutuhan operasional Trans Jatim secara penuh.
Sebelumnya, sempat terjadi kekurangan anggaran hingga Rp103 miliar.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur, Khusnul Arif, mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Ia menilai komitmen Pemprov Jatim patut diapresiasi.

“Ini bukti keseriusan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban pelayanan transportasi publik,” ujar Khusnul Arif usai rapat kerja dengan Dinas Perhubungan Jatim di DPRD Jatim, Selasa (27/1/2026).

Politisi Partai Nasdem itu menyebut, anggaran Rp251 miliar diharapkan mampu mencukupi seluruh kebutuhan operasional Trans Jatim.
Mulai dari subsidi Buy The Service (BTS), biaya operasional kendaraan, hingga kebutuhan SDM.

Saat ini, Trans Jatim melayani delapan koridor.
Tujuh koridor berada di kawasan Gerbangkertosusila.
Satu koridor lainnya melayani wilayah Malang Raya.

Meski kebutuhan subsidi telah terpenuhi, Komisi D DPRD Jatim berharap ada penambahan anggaran ke depan.
Tujuannya, memperluas jangkauan layanan.

Menurut Khusnul, Malang Raya idealnya memiliki tiga koridor.
Namun saat ini baru tersedia satu koridor.

“Kalau fiskal daerah membaik, Trans Jatim bisa menambah koridor. Bukan hanya Malang Raya, tapi juga Bakorwil lain seperti Madiun dan Jember,” jelasnya.

Terkait kontribusi ekonomi, Khusnul menegaskan Trans Jatim tidak bisa diukur dari PAD semata.
Pada 2026, PAD Trans Jatim diperkirakan sekitar Rp35 miliar, di luar pendapatan iklan.

“Secara kas memang tidak besar. Tapi manfaatnya luas. Transportasi murah, aman, dan nyaman,” katanya.

Selain itu, Trans Jatim juga dinilai membantu menekan kemacetan, emisi gas buang, dan angka kecelakaan lalu lintas.
Masyarakat mulai beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.

“Animo masyarakat cukup tinggi. Mobilitas jadi lebih terjangkau dan berdampak pada ekonomi warga,” tambahnya.

Saat ini, Dinas Perhubungan Jatim juga tengah melakukan kajian bersama akademisi.
Kajian tersebut untuk mengukur dampak sosial dan ekonomi Trans Jatim secara komprehensif.

“Kita tunggu hasil risetnya. Tapi penerima manfaatnya sudah sangat jelas,” tegas pria yang akrab disapa Mas Pipin.

Komisi D DPRD Jatim berharap kualitas layanan Trans Jatim terus ditingkatkan.
Seiring besarnya anggaran subsidi yang telah disiapkan Pemprov Jatim.

Editor : Redaksi