Khofifah-Emil Luncurkan Program 100 Hari Pertama, Harisandi Savari Minta Madura Tidak Dianaktirikan

Anggota Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Harisandi Savari, menyampaikan harapannya agar Pulau Madura tidak terus dianaktirikan dalam pembangunan dan perhatian pemerintah provinsi.

Hal tersebut diungkapkannya saat memberikan pandangan terkait visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa Emil Elestianto Dardak dalam paripurna bersama DPRD Jatim, Sabtu (1/3/2025).

Anggota DPRD Jatim Dapil Madura itu mengapresiasi  visi yang disampaikan Gubernur Khofifah, terutama yang menyentuh tentang pemerataan pembangunan di seluruh kabupaten di Jawa Timur.

Menurutnya, visi tersebut menunjukkan komitmen Gubernur untuk memajukan daerah-daerah yang tertinggal, termasuk Madura.

“Pertama saya mengapresiasi dinilai delapan visi yang disampaikan saat paripurna bersama DPRD Jawa Timur, terutama bu Khofifah yang tetap mengutamakan bersama-sama mewujudkan kabupaten tertinggal menjadi sama di Jawa Timur,” kata Harisandi.

Namun, ia juga menyoroti kenyataan bahwa Madura hingga saat ini masih terlihat terpinggirkan dibandingkan dengan kabupaten lain yang lebih berkembang. Menurutnya, Madura perlu mendapatkan perhatian lebih agar memiliki akses yang setara dengan daerah lainnya.

“Madura seakan dianaktirikan dari kemarin. Harapannya kedepan Madura punya akses yang sama rata dan sama rasa. Sehingga bisa berkembang dengan kabupaten lain,” lanjutnya.

Harisandi juga mengapresiasi langkah Gubernur Khofifah yang menekankan pentingnya fasilitas untuk kenyamanan masyarakat, seperti program mudik gratis.

Namun, ia menegaskan bahwa perbaikan dan pemerataan fasilitas infrastruktur di Madura tetap menjadi perhatian utama. Hal itu sebagai salah satu langkah menekan angka kemiskinan di Madura yang masih tinggi.

Memang, Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur per Maret 2024, menunjukan, persentase penduduk miskin empat kabupaten di Pulau Madura tergolong tinggi, yaitu Bangkalan sebesar 18,66%, Sampang (20,83%), Pamekasan (13,41%) dan Sumenep (17,78%).

“Madura harus menjadi tolak ukur agar tidak menjadi daerah yang tertinggal. Kami ingin dari Dapil Madura ada akses yang sama dengan kabupaten lain yang sudah maju. Ini PR besar bagi gubernur dan polanya kita pasrahkan pada Pemprov Jatim, dan kami akan mengawal,” pungkas Harisandi.

Pernyataan ini menunjukkan tekad Fraksi PKS DPRD Jatim untuk terus memperjuangkan kemajuan Madura dan memastikan bahwa pulau tersebut mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah provinsi dalam mewujudkan pembangunan yang merata di seluruh Jawa Timur

Seperti diketahui, dalam penyampaian visi misi dan program, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa juga mengungkapkan 9 program prioitas (Quickwin) yang dilaksanakan selama 100 hari atau 3 bulan ke depan guna mewujudkan cita cita Jawa Timur Gerbang Baru Nusantara yang akan dibreakdown dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Timur 2025-2030.[R]

Editor : Budi Prasetyo