Emil Dardak Turun Langsung Temui Peternak, Siapkan Langkah Cepat Stabilkan Harga Telur
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menunjukkan respons cepat terhadap aspirasi ratusan peternak ayam petelur yang menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Jawa Timur, Senin (29/6/2026).
Di sela agenda Rapat Paripurna DPRD Jatim, Emil bersama Komisi B DPRD memilih menemui langsung para peternak untuk mencari solusi atas anjloknya harga telur di tingkat produsen.
Langkah tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak ingin persoalan yang dihadapi peternak berlarut-larut. Emil menegaskan, berbagai langkah konkret telah disiapkan mulai dari penanganan jangka pendek hingga penyusunan kebijakan jangka panjang.
"Kami ingin mendengar langsung apa yang menjadi persoalan peternak. Pemerintah tidak boleh hanya menerima laporan, tetapi harus hadir di tengah masyarakat dan memastikan solusi segera dijalankan," kata Emil.
Salah satu persoalan utama yang disampaikan peternak adalah belum optimalnya implementasi Surat Kepala Badan Pangan Nasional tertanggal 9 Juni 2026 yang menetapkan Harga Acuan Pembelian (HAP) telur ayam ras di tingkat produsen sebesar Rp26.000 per kilogram.
Di lapangan, harga yang diterima peternak masih jauh di bawah angka tersebut sehingga banyak usaha peternakan mengalami tekanan.
Merespons kondisi itu, Emil langsung berkoordinasi dengan Satgas Pangan dan jajaran Kepolisian Daerah Jawa Timur yang turut hadir menerima aspirasi peternak.
"Kami mengapresiasi Polda Jawa Timur yang bergerak cepat bersama Satgas Pangan. Implementasi harga acuan harus benar-benar dikawal agar memberikan kepastian bagi peternak," ujarnya.
Sebagai langkah awal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Satgas Pangan akan mengundang para pelaku distribusi, termasuk pedagang perantara (middleman), dalam waktu kurang dari sepekan. Pertemuan tersebut ditujukan untuk membangun kesepahaman mengenai mekanisme harga yang sehat dan berkeadilan bagi seluruh pelaku usaha.
Menurut Emil, pemerintah perlu mencari titik keseimbangan antara perlindungan terhadap peternak dengan daya beli masyarakat sebagai konsumen.
"Harga di pasar saat ini masih berada di kisaran Rp25 ribu hingga Rp26 ribu per kilogram. Karena itu kita harus mencari formulasi yang adil. Peternak harus memperoleh keuntungan yang layak, tetapi masyarakat juga tetap bisa membeli dengan harga yang wajar," jelasnya.
Selain persoalan distribusi, Pemprov Jawa Timur juga menaruh perhatian terhadap informasi yang beredar di media sosial dan berpotensi memengaruhi psikologi pasar. Untuk itu, Direktorat Siber Polda Jawa Timur akan membantu melakukan pemantauan terhadap akun-akun yang diduga menyebarkan informasi menyesatkan sehingga berdampak pada jatuhnya harga telur.
"Informasi yang tidak benar dan memicu kepanikan pasar harus diantisipasi. Kita ingin iklim usaha peternakan tetap sehat dan kondusif," tegas Emil.
Tak berhenti pada penanganan jangka pendek, Emil mengungkapkan bahwa Pemprov Jawa Timur akan membentuk kelompok kerja perlindungan peternak yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kelompok kerja tersebut akan merumuskan kebijakan menyeluruh, mulai dari stabilisasi harga pakan, tata niaga, hingga penguatan daya saing peternak rakyat.
Bahkan, untuk memberikan kepastian hukum, pemerintah bersama DPRD Jawa Timur akan mendorong lahirnya Peraturan Daerah mengenai perlindungan peternak sebagai solusi jangka panjang.
Di sisi lain, para peternak mengakui tingginya harga jagung sebagai bahan baku pakan turut memperberat biaya produksi. Koordinator Peternak Telur Blitar, Yessi Yuni, mengatakan lebih dari separuh biaya produksi berasal dari pakan sehingga fluktuasi harga jagung sangat memengaruhi keberlangsungan usaha.
Ia berharap pemerintah dapat menjaga harga acuan pembelian telur berada pada kisaran Rp24.500 hingga Rp26.500 per kilogram agar peternak tetap memperoleh margin usaha yang sehat.
"Kami berharap ada solusi yang menguntungkan semua pihak. Peternak tidak merugi, sementara masyarakat tetap mendapatkan telur dengan harga yang terjangkau," ujarnya.
Dengan sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur, DPRD, Satgas Pangan, kepolisian, dan para pelaku usaha, diharapkan stabilisasi harga telur dapat segera terwujud sekaligus menjaga keberlanjutan sektor peternakan rakyat yang menjadi salah satu penopang ketahanan pangan di Jawa Timur.
Editor : Redaksi