Banjir bandang yang melanda Kabupaten Situbondo pada 21–22 Januari 2026 menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah maupun provinsi Jawa Timur.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Timur, dr. Agung Mulyono, menilai bencana tersebut menunjukkan lemahnya kesiapan sistem pengendalian banjir dan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS).
Baca juga: Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jatim Dorong Relawan SDA Bantu Warga Sakit dan Melek Politik
Berdasarkan data sementara, banjir bandang menerjang lima kecamatan, yakni Banyuglugur, Besuki, Bungatan, Mlandingan, dan Kendit. Sedikitnya lebih dari 6.300 rumah warga terdampak, disertai kerusakan infrastruktur vital seperti jembatan penghubung antar desa yang putus serta tanggul sungai yang jebol.
“Ini bukan banjir biasa, tetapi banjir bandang dengan daya rusak tinggi. Dampaknya lintas kecamatan dan sangat mengganggu kehidupan sosial, ekonomi, serta keselamatan warga,” tegas Agung, Jumat 23 Januari 2026.
Anggota DPRD Jatim Dapil Banyuwangi–Bondowoso–Situbondo itu meminta organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim, khususnya dinas terkait, untuk bekerja lebih serius dan mengedepankan langkah preventif, bukan sekadar reaktif.
“Saya sudah sering menyampaikan saat hearing dengan mitra komisi. Harus ada pemetaan yang jelas dan mitigasi daerah-daerah rawan serta berisiko banjir,” ujarnya.
Dokter Agung juga menyoroti kondisi cuaca ekstrem dalam dua pekan terakhir yang berdampak luas, tidak hanya di Situbondo.
Menurutnya, cuaca buruk telah memengaruhi sektor transportasi nasional, mulai dari gangguan penerbangan di Bandara Juanda hingga keterlambatan perjalanan kereta api Surabaya–Jakarta dan sebaliknya akibat lintasan rel terendam banjir, seperti yang terjadi di Pekalongan.
“Bahkan beberapa hari lalu, tiket kereta api sampai dikembalikan 100 persen karena pembatalan keberangkatan. Ini menunjukkan cuaca ekstrem berdampak sistemik,” katanya.
Ia menegaskan, penanganan banjir di Situbondo tidak bisa lagi bersifat musiman. Curah hujan tinggi yang diperparah oleh luapan Sungai Lubawang menjadi indikasi adanya persoalan struktural.
“Ini menyangkut daya dukung sungai, pengelolaan DAS, hingga tata ruang permukiman. Kalau tidak dibenahi secara serius, bencana seperti ini akan terus berulang,” tandasnya.
Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Timur, lanjut Agung, mendorong pemerintah untuk memaksimalkan penanganan darurat, menjamin keselamatan warga, memulihkan akses transportasi, serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
Selain itu, percepatan pendataan kerusakan dan kerugian warga juga dinilai krusial agar bantuan dapat disalurkan secara adil dan tepat sasaran. Evaluasi menyeluruh terhadap tanggul, sungai, dan infrastruktur air di Situbondo pun mendesak untuk segera dilakukan.
Anggota DPRD Jatim tiga periode itu menekankan pentingnya kolaborasi kuat antara Pemkab Situbondo, Pemprov Jawa Timur, dan pemerintah pusat agar penanganan tidak berhenti pada tahap tanggap darurat, tetapi berlanjut ke rehabilitasi dan pencegahan jangka panjang.
Seperti diketahui, intensitas curah hujan ekstrem menjadi faktor utama terjadinya banjir bandang di Situbondo. Berdasarkan laporan yang dihimpun, curah hujan di sejumlah wilayah tercatat berada pada kisaran 100 hingga 200 milimeter, bahkan melebihi angka tersebut di beberapa titik.
Kondisi itu menempatkan Situbondo dalam kategori hujan ekstrem, yang secara signifikan meningkatkan risiko banjir bandang, terutama di wilayah dengan kapasitas sungai terbatas.
Baca juga: HIPKA Jatim Gelar Halal Bihalal , Diskusi Dan Eksekusi Bisnis:
Dalam situasi cuaca seperti ini, kesiapan dan daya tampung sungai menjadi faktor krusial. Lonjakan debit air dalam waktu singkat membuat sungai tidak mampu menahan aliran, sehingga meluap dan menggenangi permukiman warga.
Sejumlah sungai yang berada di bawah kewenangan Pemprov Jawa Timur pun dinilai perlu perhatian serius. Sungai Kalimas, Jumain, dan Selowogo disebut sebagai contoh sungai yang kondisinya cukup memprihatinkan dan belum optimal dalam mengendalikan aliran air saat hujan lebat.
Sementara itu, data BPBD Situbondo mencatat dampak banjir bandang tersebar di lima kecamatan dengan tingkat kerusakan yang tidak merata. Kecamatan Besuki menjadi wilayah paling terdampak dengan 5.431 rumah terendam, disusul Banyuglugur 440 rumah, Mlandingan 169 rumah, Kendit 154 rumah, dan Bungatan 130 rumah.
“DPRD Jawa Timur, khususnya Fraksi Demokrat, akan mengawal serius agar bencana ini menjadi momentum perbaikan kebijakan pengelolaan air dan mitigasi bencana, bukan sekadar rutinitas tahunan,” pungkas Agung.
Editor : Redaksi