Fraksi Demokrat Soroti Bencana Bondowoso–Situbondo: Dokter Agung Minta Penanganan Cepat dan Terukur
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Timur Agung Mulyono angkat suara terkait rangkaian bencana hidrometeorologi yang melanda Bondowoso dan Situbondo dalam beberapa hari terakhir.
Ambrolnya Jembatan Mastrip/Sentong—akses vital penghubung Bondowoso dengan Jember—serta banjir luapan sungai di Situbondo disebut sebagai alarm keras bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh atas ketahanan infrastruktur.
Dokter Agung menegaskan bahwa kerusakan jembatan dan banjir tersebut bukan peristiwa tunggal, melainkan pola berulang yang mengindikasikan lemahnya kualitas infrastruktur menghadapi cuaca ekstrem.
“Ini sudah kejadian kesekian kali. Tahun lalu Jembatan Leprak–Wonoboyo juga ambruk. Artinya ada masalah serius pada kualitas infrastruktur dan kesiapan menghadapi anomali cuaca,” ujarnya, Senin (23/2/2026).
“Dua bulan terakhir cuaca memang ekstrem. Saya mendorong OPD bina marga dan SDA bekerja ekstra, segera melakukan corrective action. Apalagi jelang Lebaran, ketika mobilitas masyarakat meningkat. Infrastruktur harus segera dibenahi secepat-cepatnya.” tambahnya.
Peristiwa ambrolnya Jembatan Mastrip/Sentong terjadi pada sore hari setelah hujan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut sejak siang. Derasnya arus sungai menggerus pondasi jembatan hingga akhirnya putus total dan memutus mobilitas warga serta distribusi barang.
Dinas Perhubungan Bondowoso telah menutup total akses kendaraan, sementara jalur alternatif melalui Wringin dan Tegalampel dibuka, meski menambah waktu tempuh 30–45 menit.
Selain Bondowoso, Agung juga menyoroti banjir di Desa Bantal, Situbondo, yang merendam lebih dari 20 rumah warga. Ia menyebut sedimentasi sungai, penyempitan alur air, dan curah hujan tinggi sebagai faktor pemicu luapan air yang mengganggu aktivitas masyarakat serta memicu risiko kesehatan.
“Banjir di Situbondo menunjukkan daya tampung sungai tidak lagi mampu menahan debit puncak. Ini harus jadi perhatian segera,” tegasnya.
Dampak sosial-ekonomi dari dua peristiwa itu dinilai signifikan: distribusi barang antarwilayah tersendat, masyarakat terdampak banjir harus menangani kerusakan rumah, dan ancaman penyakit pascabanjir mulai mengintai. Bendahara DPD Demokrat Jatim tersebut meminta pemerintah daerah menggerakkan penanganan darurat secara cepat dan terukur.
“Belanja Tidak Terduga harus segera digerakkan. Jangan sampai masyarakat dibiarkan menunggu lama,” tegas Agung.
Anggota DPRD Jatim Dapil Banyuwangi-Bondowoso-Situbondo itu kemudian memaparkan sejumlah rekomendasi strategis. Untuk jangka pendek, ia mendorong inspeksi cepat jembatan rawan, normalisasi sungai prioritas, pemasangan sistem peringatan dini, serta evakuasi preventif bagi warga bantaran sungai.
Untuk jangka menengah, ia meminta rehabilitasi DAS Ijen, penguatan struktur jembatan menua, penataan permukiman bantaran sungai, dan penyusunan peta risiko bencana tingkat desa.
Sedangkan jangka panjang mencakup pembangunan jembatan berstandar hidrologi ekstrem, penyusunan masterplan pengendalian banjir Bondowoso–Situbondo, digitalisasi mitigasi bencana berbasis desa, serta reforestasi besar-besaran di hulu sungai.
“Bencana ini harus menjadi momentum memperkuat ketangguhan daerah. Jangan hanya memperbaiki setelah rusak. Kita harus membangun infrastruktur yang tahan iklim ekstrem, menguatkan perlindungan lingkungan, teknologi peringatan dini, dan tata ruang yang disiplin,” pungkasnya.
Editor : Redaksi