Jembatan Politik di Tengah Padatnya Ibu Kota: Makna Kehadiran Gubernur Pramono Anung di Reuni Akbar 212

editorial.id

Pada hari Selasa 2 Desember 2025 (2/12), kawasan Silang Monumen Nasional (Monas) kembali menjadi pusat pertemuan massa dalam acara Reuni Akbar 212. Di tengah mobilisasi ribuan peserta dari berbagai daerah, fokus publik tertuju pada kehadiran Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, yang telah dikonfirmasi akan mendatangi acara tersebut.

Kehadiran Gubernur Pramono menjadi narasi penting, bukan hanya sekadar memenuhi undangan, tetapi juga menegaskan prinsipnya sebagai kepala daerah yang berkomitmen merangkul semua elemen masyarakat di Ibu Kota.

Pramono Anung menanggapi kehadirannya dengan pernyataan yang lugas, menjadikannya landasan keputusannya.

"Saya ini Gubernurnya semuanya. Semua undangan yang bermanfaat bagi publik, siapapun yang mengundang, saya hadir," ujar Pramono.

Pernyataan ini muncul setelah panitia Reuni Akbar 212, yang diwakili Humas Novel Bamukmin, bertemu dengan Gubernur untuk meminta izin penggunaan Monas sekaligus menyampaikan undangan. Dengan tema "Revolusi Akhlak untuk Selamatkan NKRI dari Penjahat dan Merdekakan Palestina dari Penjajah," kehadiran Gubernur dipandang sebagai upaya membangun jembatan komunikasi dan memastikan acara yang berpotensi menarik massa besar ini dapat berlangsung secara tertib.

Aspek logistik dan keamanan menjadi tantangan terbesar dalam penyelenggaraan acara ini, mengingat Reuni Akbar 212 berlangsung pada sore hari dan bertepatan dengan jam sibuk pulang kantor, saat berita ini ditulis, Polda Metro Jaya menyiapkan 1.214 personel untuk mengamankan dan mengantisipasi arus lalu lintas, khususnya bagi massa yang bergerak dari luar kota menuju Monas.

Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Komarudin, menyebutkan ada 67 titik persimpangan yang diwaspadai akan mengalami peningkatan kepadatan, termasuk Harmoni, Tugu Tani, dan Sarinah.

Komarudin menjelaskan bahwa rekayasa arus lalu lintas akan dilakukan secara situasional. Meskipun penutupan jalan bersifat tentatif dan baru dilakukan jika mobilisasi massa sangat tinggi, masyarakat diimbau untuk waspada dan menyesuaikan rute perjalanan.

"Namun, sekiranya memang nanti hasil pantauan di lapangan masih memungkinkan untuk dilintasi, ini tetap akan kita buka untuk aktivitas masyarakat," jelas Komarudin, menambahkan bahwa penyesuaian perjalanan sangat diperlukan warga mengingat benturan waktu acara dan jam kerja.

Secara keseluruhan, hari ini Jakarta memperlihatkan dua wajah, narasi politik pemersatu dari Gubernur yang hadir, dan realita operasional yang menuntut kesiapsiagaan dari aparat keamanan serta adaptasi total dari masyarakat Ibu Kota.

Editor : Redaksi

Hukum
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru