Akhiri Konflik PBNU: Hukum Tertinggi NU Kini Bukan di Jakarta, Tapi di Jombang
Editorial.ID - Sejuk dan teduh udara Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, seolah menyimpan hawa ketegangan yang mendalam. Di tempat bersejarah itu, para Mustasyar dan sesepuh Nahdlatul Ulama (NU), yang merupakan benteng moral organisasi, berkumpul. Mereka datang, sebagian dengan kondisi fisik terbatas, bukan untuk berpolitik, melainkan untuk membendung gelombang gejolak internal yang mengancam tatanan organisasi terbesar di Indonesia ini. Kedatangan para kiai sepuh ini, yang diabadikan dalam pertemuan virtual berikutnya, menjadi pemandangan yang mengharukan sekaligus peringatan keras bagi seluruh warga NU.
Pemandangan langka ini di mana sosok-sosok karismatik seperti Prof. KH. Ma’ruf Amin, KH. Said Aqil Siradj, dan KH. Anwar Manshur harus turun gunung merupakan respons atas pusaran isu dan manuver yang terjadi di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Dalam pertemuan daring yang dipimpin oleh Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), lebih dari 400 pengurus wilayah (PWNU) dan cabang (PCNU) dari Sabang sampai Merauke menyatakan sikap bulat: keputusan para Mustasyar Tebuireng adalah rujukan moral tertinggi yang harus diikuti. Inilah titik balik yang menegaskan bahwa keselamatan organisasi berada di atas segala sengketa.
Dalam pertemuan tersebut, Gus Yahya menjelaskan bahwa seluruh pertanyaan yang diajukan oleh para kiai sepuh telah ia jawab secara transparan, lengkap dengan dokumen pendukung. Fokus yang ia tegaskan bukan lagi soal benar atau salah personal, melainkan soal prinsip tatanan.
"Organisasi itu sistem. Pondasinya adalah aturan. Kalau aturan diabaikan, organisasi bisa mundur seratus tahun,” tegas Gus Yahya.
Penegasan ini disambut baik oleh pimpinan wilayah. Ketua PWNU Kepulauan Bangka Belitung, Masmuni Mahatma, menuturkan bahwa otoritas tertinggi NU bukanlah individu, melainkan konstitusi.
"Ketua umum atau rais aam itu kecil. Yang besar adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga,” katanya. Pernyataan ini secara eksplisit mengarahkan kembali seluruh perdebatan pada koridor legal formal organisasi.
Gejolak di PBNU dipicu oleh isu pemakzulan atau upaya menjatuhkan Ketua Umum. Dalam konteks ini, suara dari para intelektual organisasi menjadi penentu. Prof. KH. Hamzah Harun Al-Rasyid, Ketua PWNU Sulawesi Selatan, membongkar kelemahan narasi pemakzulan tersebut dari sisi hukum organisasi.
“Mandataris tidak bisa diberhentikan kecuali oleh forum yang sama yang mengangkatnya,” jelasnya.
Penjelasan ini diperkuat oleh Rais Syuriyah PWNU Bengkulu, KH Hasbullah Ahmad, yang menepis narasi miring tentang ketua umum durhaka kepada kiai. Menurutnya, narasi itu keliru, sebab justru Ketua Umum yang mengajak seluruh pihak untuk kembali berpegang pada aturan main yang telah disepakati bersama. Keputusan Mustasyar, dengan demikian, berfungsi sebagai fatwa organisatoris yang mengakhiri spekulasi.
Di tengah serangan sengit di media sosial yang bahkan menyeret nama-nama kiai, pertemuan di Tebuireng dan konsolidasi virtual 400 pengurus menjadi penegas arah penyelesaian yang beradab dan terstruktur. KH Isroqunnajah dari PCNU Malang menyebut momen ini sebagai penegasan bahwa persoalan harus diselesaikan sesuai tatanan.
Kesepakatan bersama seluruh PWNU dan PCNU untuk mengikuti arahan Mustasyar yakni islah (perdamaian) dan penertiban informasi bukan sekadar jalan keluar sementara. Ini adalah pernyataan sikap kolektif bahwa NU, dengan usianya yang hampir seabad, akan selalu kembali kepada kebijaksanaan para pendirinya yakni menjaga sistem dan menyelamatkan jam'iyyah. Mereka kini menunggu proses organisatoris resmi berikutnya, namun arahnya sudah jelas konsolidasi, penertiban, dan ketaatan pada konstitusi.
Editor : Mohamed Kosim