Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, mengapresiasi capaian pembangunan yang disampaikan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dalam rapat paripurna peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Provinsi Jawa Timur, Minggu (12/10/2025).
Namun, ia mengingatkan agar keberhasilan tersebut tidak membuat pemerintah provinsi cepat berpuas diri, sebab data statistik tidak selalu mencerminkan kondisi riil masyarakat di lapangan.
Baca juga: Khofifah Ajak Warga Perkuat Semangat “Jatim Bisa” di HUT ke-80 Jawa Timur
“Dalam satu sisi capaian itu memang bagus kalau lihat data statistik. Tapi pemerintah provinsi harus sadar, data itu belum tentu mencerminkan situasi masyarakat 100 persen,” ujar Puguh usai rapat paripurna di Kantor DPRD Jatim, Surabaya.
Puguh menyoroti capaian penurunan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0,66 persen dan kemiskinan umum menjadi 9,5 persen yang disebut Gubernur Khofifah sebagai prestasi penting. Menurutnya, meskipun data itu menggembirakan, masih banyak masyarakat yang kesulitan mencari pekerjaan dan belum merasakan hasil pembangunan secara merata.
“Masyarakat masih banyak yang kesulitan cari kerja. Memang angka pengangguran terbuka turun, tapi faktanya industri di beberapa daerah justru banyak yang tutup. Ini kan berpengaruh ke lapangan pekerjaan,” jelasnya.
Soroti Pengawasan Program Sosial
Lebih lanjut, Puguh menyoroti sejumlah program sosial pemerintah yang dinilai bagus secara konsep, namun masih menghadapi kendala dalam pelaksanaan, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat.
“Program MBG itu niatnya baik, tapi kita dengar ada beberapa kasus keracunan makanan di lapangan. Ini menunjukkan ada masalah di pengawasan. Program besar seperti ini nggak bisa jalan sendiri tanpa kontrol,” ujarnya.
Untuk itu, ia mendorong pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat fungsi pengawasan dengan membentuk perwakilan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Harusnya ada perwakilan BGN di daerah yang mengawasi langsung. Karena ini program besar, duitnya juga besar — tahun depan di APBN 2026 sudah disiapkan Rp335 triliun. Jangan sampai program ini jalan tanpa pengawasan yang jelas,” tegasnya.
Sekolah Rakyat Harus Jadi Transformasi Sosial Nyata
Selain itu, Puguh juga menyinggung program Sekolah Rakyat, yang disebut paling banyak berdiri di Jawa Timur dengan total 26 sekolah. Ia menilai semangat program ini baik, tetapi hasilnya perlu lebih terasa bagi masyarakat menengah ke bawah.
“Kalau cita-citanya untuk transformasi sosial, ya harus benar-benar bisa mengangkat masyarakat dari kelas bawah jadi punya kapasitas intelektual dan ekonomi yang lebih baik. Sekarang belum semua bisa sampai ke sana,” tambahnya.
Apresiasi dan Harapan
Meski menyampaikan sejumlah catatan kritis, Puguh tetap mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Pemprov Jatim di bawah kepemimpinan Khofifah–Emil. Ia menilai capaian pembangunan tersebut merupakan hasil kerja keras bersama antara pemerintah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat.
“Langkah mitigatif dan kolaboratif harus terus dijaga. Pemerintah nggak boleh hanya puas dengan data-data di atas kertas. Semua elemen di Jawa Timur harus disinergikan supaya cita-cita Jawa Timur yang tangguh dan terus bertumbuh itu benar-benar terwujud,” tuturnya.
Sebelumnya, dalam rapat paripurna HUT ke-80 Provinsi Jawa Timur, Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa perekonomian Jatim tumbuh 5,23 persen (year-on-year) pada triwulan II 2025, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 5,12 persen. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh investasi senilai Rp147,3 triliun sepanjang 2024, tertinggi dalam satu dekade terakhir.
Editor : Budi Prasetyo