Kekeringan Berulang di Madura, DPRD Jatim Dorong Sumur Bor untuk Selamatkan Petani
Kekeringan yang berulang setiap musim kemarau di Madura dinilai tidak boleh lagi hanya ditangani ketika krisis air sudah terjadi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur didorong memperkuat langkah mitigasi, terutama untuk menjaga keberlangsungan pertanian masyarakat.
Anggota Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Harisandi Savari, mengatakan persoalan kekeringan di Madura merupakan masalah klasik yang terus berulang. Ironisnya, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan musim penghujan ketika sejumlah wilayah justru menghadapi limpahan air hingga banjir.
"Fenomena yang terjadi di Madura ini, kalau musim penghujan, air sangat melimpah, bahkan bisa banjir. Tetapi kalau musim kemarau, permasalahan kita tetap tiap tahun kekeringan," kata Harisandi.
Menurutnya, kondisi tersebut semestinya menjadi dasar bagi Pemprov Jatim untuk membangun sistem mitigasi kekeringan yang lebih terencana, bukan sekadar mengandalkan bantuan air bersih ketika masyarakat sudah kesulitan mendapatkan air.
Harisandi mengaku persoalan tersebut juga banyak disampaikan masyarakat, khususnya petani, saat dirinya melakukan reses. Terlebih saat ini sejumlah wilayah Madura tengah memasuki musim tembakau yang sangat bergantung pada ketersediaan air.
"Para petani banyak menyuarakan bahwa saat ini musim tembakau. Jadi memang perlu langkah-langkah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bagaimana antisipasi awal, mitigasi untuk mencegah kekeringan ini," ujarnya.
Salah satu usulan yang disampaikan masyarakat adalah pembangunan titik-titik pengeboran air. Infrastruktur tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk menjaga ketersediaan air bagi lahan pertanian ketika sumber air permukaan mulai mengering.
"Minimal kemarin beberapa masukan dari para petani untuk disediakan pengeboran. Mudah-mudahan perjuangan kami bersama teman-teman ini bisa terealisasi di P-APBD 2026," kata Harisandi.
Ia menyebut kebutuhan titik pengeboran tidak bisa disamaratakan karena karakteristik setiap wilayah berbeda. Di Pamekasan, misalnya, wilayah utara dan timur menjadi kawasan yang menghadapi persoalan kekeringan ketika musim tembakau berlangsung.
"Di wilayah utara Pamekasan dan wilayah timur Pamekasan, itu mungkin karena memang embung tidak merata. Bukan tidak ada, tetapi tidak merata," jelasnya.
Karena itu, Harisandi meminta Pemprov Jatim memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan kekeringan di Madura. Menurutnya, persoalan tersebut sudah berlangsung berulang kali sehingga membutuhkan kebijakan yang bersifat permanen.
"Ini menjadi permasalahan yang klasik menurut saya. Permasalahan kekeringan ini harus benar-benar dikonsentrasikan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk Madura," tegasnya.
Petani Mulai Keluar Biaya Beli Air
Dampak kekeringan tidak hanya menyangkut kebutuhan air rumah tangga, tetapi mulai membebani biaya produksi petani. Harisandi mengatakan sejumlah petani kini harus melakukan langkah antisipasi dengan membeli air agar tanaman tetap bisa bertahan.
Para petani, kata dia, bahkan telah menyampaikan persoalan tersebut kepada pemerintah kabupaten agar ada langkah cepat untuk menjaga pertanian tetap berjalan.
"Bagaimana antisipasi minimal membeli air untuk panen mereka, untuk pertanian mereka ini tetap berjalan," tuturnya.
Menurut Harisandi, kondisi tersebut pada akhirnya berpotensi meningkatkan biaya produksi dan menekan hasil pertanian. Karena itu, pemerintah perlu melakukan intervensi sebelum kekeringan semakin parah.
"Harusnya cutting produksi yang harusnya diminimalisir, ini menjadi pembengkakan," ujarnya.
BMKG Sudah Ingatkan Kemarau Lebih Kering
Kekhawatiran tersebut semakin relevan dengan prakiraan cuaca BMKG. Musim kemarau 2026 diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang dibandingkan kondisi normal di sejumlah wilayah Indonesia.
Secara nasional, BMKG memprediksi 64,5 persen zona musim mengalami curah hujan di bawah normal, sementara 61,4 persen zona musim mencapai puncak kemarau pada Agustus. Sebanyak 57,2 persen wilayah juga diprediksi mengalami periode kemarau lebih panjang dari normal.
Jawa Timur menjadi salah satu wilayah yang perlu mendapat perhatian. BMKG memprediksi 75,7 persen wilayah Jatim mengalami awal kemarau dengan curah hujan di bawah normal, sementara puncak kemarau terutama terjadi pada Agustus.
Bahkan sekitar 52,7 persen wilayah Jawa Timur diprediksi mengalami kemarau lebih panjang dari normal.
Kondisi Madura juga patut diwaspadai. BMKG memprakirakan peluang curah hujan di bawah 50 milimeter per bulan cukup tinggi di Jawa Timur, termasuk Madura, terutama pada periode Agustus hingga September 2026.
Situasi ini berpotensi memperpanjang persoalan ketersediaan air apabila tidak diantisipasi sejak awal.
Empat Kabupaten Madura Masuk Wilayah Rawan
Ancaman kekeringan tersebut juga tercermin dari penanganan kekeringan di Jawa Timur. Sebanyak 19 kabupaten/kota tercatat masuk wilayah yang menghadapi kondisi kekeringan pada musim kemarau 2026.
Dari jumlah tersebut, seluruh wilayah Madura masuk dalam daftar, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep.
Bagi Harisandi, kondisi tersebut seharusnya menjadi alarm bagi Pemprov Jatim untuk mengubah pola penanganan kekeringan dari responsif menjadi preventif.
Pembangunan pengeboran, pemerataan embung dan penguatan infrastruktur penyediaan air menjadi bagian penting dari mitigasi, terutama di kawasan pertanian.
Sebab, jika persoalan air hanya ditangani dengan distribusi bantuan ketika kekeringan sudah terjadi, petani tetap harus menanggung biaya tambahan untuk mempertahankan produksinya.
"Jangan sampai setiap tahun kita hanya menghadapi kekeringan dengan membeli dan mengirim air. Harus ada langkah mitigasi yang permanen," demikian substansi dorongan Harisandi.
Editor : Redaksi