Sri Untari Prihatin 108 Ribu Anak di Jatim Belum Imunisasi Dasar
Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP, menyatakan keprihatinannya atas tingginya jumlah anak di Jawa Timur yang belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap atau zero dose. Berdasarkan data terbaru, terdapat 108 ribu anak yang belum tersentuh imunisasi, sementara sekitar 80 ribu anak lainnya berisiko tinggi menyusul menjadi zero dose dalam waktu dekat.
“Saya prihatin. Jawa Timur ini provinsi besar dengan penduduk nomor dua terbesar di Indonesia. Tapi kita masih dihadapkan pada kenyataan bahwa ribuan anak belum tersentuh imunisasi dasar. Ini sangat berbahaya bagi masa depan mereka dan bagi ketahanan kesehatan masyarakat kita,” ujar Sri Untari, Selasa (21/10/2025).
Untuk menekan angka tersebut, Sri Untari menyiapkan strategi percepatan berbasis pendekatan holistik, mencakup aspek geografis, struktural-data, serta sosial-kultural. Ia menilai, persoalan imunisasi bukan hanya soal logistik, tapi juga menyentuh aspek pola pikir masyarakat.
“Saya menemukan langsung di lapangan bahwa tantangan kita bukan hanya soal medan, tapi juga mindset warga. Di kecamatan-kecamatan kepulauan seperti di Sumenep, atau di wilayah pegunungan, masih banyak yang menolak atau enggan imunisasi karena alasan tradisi, ketakutan, atau minimnya informasi,” jelasnya.
Sebagai langkah awal, ia mendorong pemetaan mikro berbasis konektivitas posyandu agar data anak zero dose lebih akurat dan terpantau.
“Kita butuh database yang terkoneksi antar posyandu se-Jatim. Posyandu harus jimbang, artinya aktif, datanya valid, dan petugasnya kompeten. Bagi desa atau kelurahan yang belum punya posyandu, harus difasilitasi untuk didirikan. Jangan biarkan ada titik gelap dalam peta imunisasi kita,” tegasnya.
Langkah berikutnya adalah intervensi anggaran berbasis data. Komisi E, kata Untari, tengah mengevaluasi distribusi anggaran di Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial agar penyalurannya lebih tepat sasaran, khususnya di daerah dengan prevalensi zero dose tinggi.
“Kami lihat anggaran kerja Dinsos, Dinkes, dan potensi kolaborasi dengan NGO. Kita pastikan data menjadi dasar keputusan. Bantuan provinsi akan diarahkan ke wilayah yang paling membutuhkan, agar program betul-betul efektif,” paparnya.
Selain dukungan anggaran, Untari juga menekankan pemberdayaan masyarakat, terutama perempuan, melalui jaringan koperasi wanita.
“Melalui koperasi wanita, kita bentuk jaringan edukasi dan mobilisasi. Kita tidak bisa mengandalkan tenaga medis saja. Ibu-ibu koperasi bisa menjadi agen perubahan di komunitasnya,” tuturnya.
Ia juga menyerukan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, tenaga kesehatan, organisasi masyarakat, dan DPRD kabupaten/kota untuk mempercepat capaian imunisasi dasar di seluruh Jawa Timur.
“Kita tidak bisa mengandalkan Dinas Kesehatan sendirian. Kesehatan anak berawal dari keluarga dan komunitas. Pemerintah daerah dan semua elemen harus jadi bagian dari solusi. Kita bentuk sinergi, kita gotong royong,” tandasnya.
Di akhir pernyataannya, Untari menegaskan pentingnya memastikan setiap anak mendapatkan hak imunisasi sejak dini.
“Anak di bawah satu tahun mestinya sudah lengkap imunisasinya. Itu bekal hidup mereka. Kalau kita biarkan, berarti kita gagal menyiapkan masa depan Indonesia,” pungkasnya.
Editor : Budi Prasetyo