Fraksi PDIP DPRD Jatim Minta RTRW Jadi Acuan Pembangunan di Malang Raya

Maraknya pembangunan villa dan perumahan di wilayah Malang Raya disorot Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan. Masyarakat dan pengembang diminta untuk memperhatikan kelayakan lokasi sesuai Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).

Soal Dugaan Suap Dana Hibah, KPK Panggil Mantan Ketua DPRD Jatim Kusnadi
Politisi PDI-P Jatim Deni Wicaksono Soroti Maraknya Pungli di SMA/SMK Negeri

Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Dewanti Rumpoko menilai pembangunan di Jawa Timur terutama di wilayah-wilayah dekat dengan lereng pegunungan perlu menjaga ekosistem dan lingkungan. Jangan sampai hal tersebut diabaikan dan mengakibatkan hal-hal yang tidak diingingkan semisal longsor dan banjir.

Dewanti Rumpoko meminta agar setiap rencana pembangunan perumahan dikaji secara serius dan profesional, terutama terkait kesesuaian lahan dengan peruntukannya.

“Saya mohon ketika ada (pengembang) yang menawarkan perumahan atau villa, masyarakat perlu tahu apakah wilayah tersebut memang dipertuntukkan untuk perumahan. Apakah zona itu hijau, kuning, atau lainnya. Masyarakat harus diedukasi,” tegas Dewanti di gedung DPRD Jatim, Selasa 14/5/2025.

Ia juga menyoroti pentingnya menjaga Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Batu yang banyak memiliki kawasan lereng. Menurutnya, perlu ada perhatian lebih apakah suatu area memang layak dijadikan permukiman atau tidak.

“Di wilayah Malang Raya dan khususnya Batu, karena Batu itu banyak lereng. Itu harus di evaluasi lagi, apakah lerengan tersebut layak dijadikan hunian. Pembeli tanah dan villa juga harus mendapat edukasi soal itu agar tidak membeli rumah yang ternyata melanggar aturan,” imbuhnya.

Dewanti juga mengingatkan bahwa semua wilayah sudah memiliki data peruntukan lahan sesuai tata ruang, dan hal tersebut harus ditegakkan. Kecuali ada perubahan zonasi, maka prosesnya harus dilakukan secara profesional dan sesuai aturan. “Misalnya di Wailayah Kota Batu semua wilayah itu sudah terdata dalam RTRW dan itu straight harus dilaksanakan,” tegas Walikota Batu 2019-2024 ini.

Di sisi lain, data dari Dinas Ketenagakerjaan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) Kota Malang menunjukkan adanya penurunan jumlah izin pengembangan perumahan pada triwulan pertama tahun 2025. 

Hingga Maret 2025, tercatat hanya enam pengembang yang merampungkan setplan pembangunan. Padahal pada periode yang sama tahun 2024 lalu, terdapat sepuluh pengembang yang sudah mengajukan izin.

Kepala Disnaker-PMPTSP Kota Malang, Arif Tri Sastyawan, mengatakan bahwa keterbatasan lahan menjadi faktor utama penurunan tersebut, selain juga harga tanah yang terus meningkat. 

“Menjual rumah dengan harga Rp 500 juta ke atas sekarang sulit. Pangsa pasar kami cenderung pada kisaran Rp 350 juta hingga di bawah Rp 500 juta,” jelasnya.

Melihat kondisi itu, sejumlah pengembang kini mulai mengalihkan fokus pada pembangunan hunian vertikal seperti apartemen dan hotel. Namun, Arif menegaskan bahwa pembangunan tersebut tetap harus melalui kajian menyeluruh, terutama terhadap dampak lingkungan dan sosial.

“Hunian vertikal harus dikaji betul, karena Kota Malang masih menjadi favorit tempat tinggal, terutama bagi pensiunan. Kita harus melibatkan banyak OPD seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU, dan Dishub untuk mengkaji tata ruang,” ujarnya.

 

Editor : Budi Prasetyo