Hardiknas 2025, Fraksi PDIP Jatim perjuangkan pendidikan inklusif dan bebas pungli
Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei 2025, Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Jawa Timur perjuangkan pendidikan yang adil, berkualitas dan inklusif.
Dalam tema nasional “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”, fraksi berlambang banteng moncong putih itu menyatakan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam membangun ekosistem pendidikan yang menyeluruh, berkeadilan, dan berintegritas.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim Wara Sundari Renny Pramana menegaskan tema Hardiknas tahun ini sejalan dengan roh perjuangan partai yang selalu memposisikan pendidikan sebagai alat pembebasan dan pencerahan bangsa.
Dalam pandangan Fraksi PDIP, pendidikan yang berkualitas tidak hanya soal infrastruktur dan kurikulum, tetapi juga tentang keadilan akses, kemurnian niat, serta kebersamaan dalam tanggung jawab.
“Kami percaya bahwa pendidikan yang bermutu tidak bisa lahir dari sistem yang eksklusif, apalagi koruptif. Pendidikan harus bersih dari praktik pungli, bebas diskriminasi, dan menjangkau semua kalangan tanpa kecuali, termasuk anak-anak buruh, petani, nelayan, dan masyarakat miskin,” kata Renny, Jumat (02/05/2025).
Politisi perempuan senior ini menekankan bahwa pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 31 UUD 1945. Karena itu, negara dan seluruh elemen bangsa harus menempatkan pendidikan sebagai tanggung jawab kolektif, bukan sekadar proyek atau komoditas ekonomi.
Renny menyayangkan masih adanya praktik pungutan liar di satuan pendidikan, terutama di sekolah-sekolah negeri yang sejatinya dibiayai oleh negara.
“PDI Perjuangan konsisten menolak segala bentuk pungli dalam dunia pendidikan. Kami mendesak pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk memperkuat pengawasan dan menindak tegas oknum yang bermain. Tak boleh lagi ada dalih sumbangan suka rela yang menekan orang tua siswa,” tegas Bunda Renny.
Ia menyatakan bahwa Fraksi PDI Perjuangan akan terus memantau kinerja Dinas Pendidikan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Agar kebijakan pendidikan tidak menyimpang dari prinsip keadilan sosial. Renny yang juga pernah menjabat Ketua Komisi E DPRD Jatim ini juga mengajak masyarakat untuk berani melapor bila menemukan pungli, diskriminasi atau kekerasan di lingkungan sekolah.
Lebih lanjut, Renny menyoroti kesenjangan akses pendidikan yang masih terjadi di berbagai wilayah Jawa Timur. Wilayah tapal kuda, kepulauan, serta daerah tertinggal seperti Situbondo, Sampang, dan Pulau Raas disebut masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, baik dari sisi tenaga pendidik, infrastruktur, maupun jaringan internet.
“Pendidikan berkualitas untuk semua berarti tidak boleh ada satu anak pun yang tertinggal hanya karena dia lahir di daerah pelosok. Kita harus menjembatani ketimpangan ini dengan keberpihakan anggaran dan kebijakan,” paparnya.
Bunda Renny juga mendorong Pemprov Jatim agar memperluas program beasiswa afirmatif bagi anak-anak dari keluarga buruh, petani dan penyandang disabilitas. Kemudian pentingnya peran perempuan dalam dunia pendidikan. “Kita ingin anak-anak tumbuh tanpa prasangka patriarki. Sekolah harus jadi tempat yang aman dan adil bagi semua gender,” ucapnya.
Untuk itu, Bunda Renny mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat aktif dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Karena keberhasilan pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru dan pemerintah, tetapi juga keluarga, dunia usaha, tokoh agama, serta media massa.
“Kita tak bisa serahkan semua pada pemerintah atau sekolah saja. Orang tua harus mendampingi anaknya. Perusahaan bisa mendukung sekolah vokasi. Tokoh masyarakat bisa jadi penggerak literasi. Semua punya peran,” pungkas politisi asli Kediri ini.
Editor : Budi Prasetyo