Editorial.ID - Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/12/2025). Pertemuan yang dihadiri sejumlah menteri kunci seperti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Menteri Perumahan Maruarar Sirait, fokus membahas penanganan bencana di Sumatera dan stabilitas ekonomi menjelang akhir tahun.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, melalui akun media sosialnya, mengungkapkan arahan tegas Presiden Prabowo yang mendesak implementasi cepat di lapangan.
Baca juga: Tulus Tanpa Pamrih, Selebgram Ayu Wisya Ungkap Kekaguman Mendalam pada GP Ansor
Prabowo menyoroti bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Ia memberikan instruksi agar prioritas kemanusiaan segera diwujudkan, terutama dalam penyediaan tempat tinggal dan logistik.
“Pertama adalah Progres pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi seluruh warga terdampak bencana. Prabowo ingin secepat mungkin segera terbangun,” ungkap Teddy Indra Wijaya.
Teddy menambahkan bahwa Presiden juga menekankan pentingnya ketersediaan bantuan di lapangan.
Baca juga: Diaspora Keluhkan Pajak Bantuan Bencana Sumatera, Pemerintah Klaim Masih Sanggup Atasi
“Kemudian penambahan sebanyak-banyaknya alat berat, truk air minum dan air bersih serta toilet portable terutama di wilayah yang paling terdampak. Pastikan semua pengungsi mendapat kebutuhannya,” jelas Teddy.
Selain bencana, rapat terbatas ini juga menyinggung isu ekonomi, yaitu stabilitas pangan dan harga kebutuhan pokok jelang Natal dan Tahun Baru.
Poin krusial yang menjadi instruksi Presiden untuk meringankan beban masyarakat adalah pemberian insentif di sektor transportasi dan fasilitas publik.
Baca juga: Bareskrim Buru Jaringan Pembalak Liar di Balik Bencana Banjir Sumatera
“Pemberian insentif pemerintah di sejumlah sektor menjelang libur akhir tahun, terutama pengurangan harga secara signifikan pada tarif jalan tol, tiket pesawat, kereta api, kapal laut, serta berbagai fasilitas publik lainnya,” tutupnya.
Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memberikan keringanan biaya mobilitas bagi masyarakat yang merayakan Natal dan Tahun Baru.
Editor : M. Kosim