Diaspora Keluhkan Pajak Bantuan Bencana Sumatera, Pemerintah Klaim Masih Sanggup Atasi

Editorial.ID - Diaspora Indonesia yang menetap di Singapura mengeluhkan kebijakan pemerintah Indonesia yang dikhawatirkan akan mengenakan pajak pada pengiriman bantuan logistik untuk korban bencana banjir Sumatera. Keluhan ini muncul di tengah tingginya angka korban jiwa yang mencapai 969 jiwa per 10 Desember.

Salah seorang diaspora bernama Fika, melalui akun Instagram-nya @ffawzia07, menyatakan bahwa bantuan dari luar negeri akan dikenakan pajak dan dianggap sebagai barang impor jika bencana banjir Sumatera belum ditetapkan sebagai bencana nasional.

"Apabila ada donasi dari diaspora dan bencana banjir Sumatera belum ditetapkan sebagai bencana nasional, maka bantuan akan dikenakan pajak," tulis Fika, seraya menambahkan bahwa kebijakan ini dinilai membatasi inisiatif para diaspora, yang saat ini hanya bisa membantu melalui donasi uang.

Menanggapi keluhan tersebut, Duta Besar RI untuk Singapura, Suryo Pratomo, mengakui menerima pertanyaan dari diaspora mengenai pengiriman bantuan. Namun, ia menyatakan Kedubes RI tidak memiliki wewenang untuk memfasilitasi pengiriman bantuan logistik atau mendorong penetapan status bencana nasional.

Suryo Pratomo mengarahkan agar pertanyaan mengenai prosedur pengenaan pajak ditanyakan langsung kepada Bea Cukai. Sementara itu, ia memberikan alternatif bagi diaspora.

"Kirim donasi uang, bisa dikirimkan ke Palang Merah Indonesia," ujarnya.

Di sisi lain, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Jenderal Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto, belum dapat memberikan penjelasan segera dan menyatakan perlu berkoordinasi dengan jajaran terkait.

Sementara prosedur bantuan logistik dipermasalahkan, Pemerintah Pusat melalui Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa pemerintah belum membuka ruang bagi bantuan dana dari negara lain.

Prasetyo mengklaim pemerintah masih sanggup mengatasi seluruh masalah bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

"Kami merasa bahwa pemerintah, semua masih sanggup untuk mengatasi seluruh permasalahan yang kami hadapi," kata Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada 3 Desember 2025.

Meskipun banyak negara telah menyatakan perhatian dan keinginan untuk membantu, politikus Gerindra itu mengklaim bahwa stok pangan dan BBM di dalam negeri mencukupi. Pemerintah menyatakan akan melakukan penanganan, termasuk menggunakan cara yang mungkin tidak normal, seperti dropping bantuan dari udara, menyesuaikan dengan kondisi lapangan.

Editor : M. Kosim