Dengar Keluhan Warga Mojokerto, Gus Atho’ Siap Perjuangkan Pendidikan, Kesehatan Buruh, dan UMKM

editorial.id
Anggota Fraksi PKB DPRD Jatim Ahmad Athoillah saat reses

Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi PKB, H. Ahmad Athoillah, M.IP., atau yang akrab disapa Gus Atho’, kembali menunjukkan komitmen sebagai wakil rakyat yang hadir langsung menyerap persoalan masyarakat.

Dalam dua agenda reses yang digelar di Desa Gayaman, Mojoanyar, serta Alun-Alun Ngoro, Sedati, Mojokerto, ia menampung aspirasi dari berbagai latar belakang—mulai guru ngaji, buruh pabrik, penggerak UMKM, hingga tokoh masyarakat—untuk diperjuangkan di tingkat provinsi.

Baca juga: Serap Keluhan Banjir Tahunan di Mojokerto, DPRD Jatim Ingatkan Ancaman Serius bagi Ketahanan Pangan

Pada reses di Desa Gayaman yang berlangsung Sabtu pagi (22/11), warga menyampaikan berbagai problematika seputar pendidikan dan kesejahteraan. Nasikah, salah satu warga, meminta perhatian Pemprov Jatim terkait peningkatan tunjangan guru TPQ dan Madin yang selama ini menjadi tiang pendidikan moral di desa.

Sementara itu, Suwandono menekankan pentingnya jaminan kesehatan bagi buruh pabrik yang terus bertambah jumlahnya di Mojokerto. Pelaku UMKM, Ayu Septa, juga meminta dukungan berupa pelatihan digital marketing agar produk lokal mampu bersaing di pasar digital.

Tak ketinggalan, Khusnul Khotimah mempertanyakan kejelasan pengangkatan guru honorer SMA menjadi PPPK.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Gus Atho’ memastikan seluruh aspirasi akan diperjuangkan dalam pembahasan kebijakan daerah.

“Aspirasi masyarakat adalah amanah. Tunjangan guru ngaji, kesehatan buruh, pemberdayaan UMKM, hingga pengangkatan guru PPPK akan kami kawal sampai tuntas,” tegasnya. Dalam kesempatan itu, hadir pula Ahmad Luthfi Ramadhani, Anggota FPKB DPRD Kabupaten Mojokerto, sebagai bentuk sinergi antara wakil rakyat provinsi dan kabupaten.

Anggota DPRD Jatim Dapil Mojokerto-Jombang itu melanjutkan reses di Alun-Alun Ngoro, Desa Sedati. Warga kembali menyampaikan sejumlah aspirasi strategis, salah satunya terkait pemberdayaan ekonomi keluarga. Farida mengusulkan pelatihan UMKM bagi ibu rumah tangga agar mereka dapat berkontribusi pada perekonomian keluarga.

 Di sisi lain, Sumiati meminta kebijakan pelarangan penggunaan sepeda motor oleh anak di bawah umur demi menekan angka kecelakaan yang sering melibatkan pelajar.

Baca juga: Serap Keluhan Banjir Tahunan di Mojokerto, DPRD Jatim Ingatkan Ancaman Serius bagi Ketahanan Pangan

Aspirasi paling strategis datang dari Khoirul yang mengusulkan perubahan status Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di Sedati menjadi kawasan industri, dengan alasan lahan sudah tidak produktif untuk pertanian. Menanggapi usulan ini, Gus Atho’ menekankan perlunya proses analisis yang matang.

 “Perubahan peruntukan LSD itu bukan hal sederhana. Menyangkut regulasi daerah dan nasional. Tapi aspirasi ini tetap akan kami perjuangkan sesuai kewenangan kami di Komisi C dan Bapemperda,” ujarnya.

Kegiatan di Ngoro turut dihadiri Eko Sutrisno, Anggota FPKB DPRD Kabupaten Mojokerto Dapil 1, serta Kepala Desa Sedati. Kehadiran dua figur tersebut memperkuat sinergi legislatif dalam menyerap dan menindaklanjuti aspirasi warga.

Di hadapan peserta, Gus Atho’ menegaskan bahwa pertemuan seperti ini akan terus dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat.

Baca juga: Reses di Bangkalan, Ra Nasih Terima Berbagai Aspirasi dari Warga

Konsistensi Gus Atho’ dalam turun langsung ke akar persoalan masyarakat Mojokerto menguatkan posisinya sebagai wakil rakyat yang mengedepankan dialog terbuka.

Dengan pendekatan yang santai namun tegas, ia memastikan bahwa setiap suara—baik dari guru ngaji, ibu rumah tangga, pekerja industri, hingga pelaku UMKM—menjadi bahan pertimbangan penting dalam proses penyusunan kebijakan provinsi.

“Politik itu kerja nyata. Mendengar, mencatat, dan memperjuangkan,” tandasnya.

 

Editor : Budi Prasetyo

Hukum
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru