Puluhan siswa SMAN 1 Kampak, Kabupaten Trenggalek, menggelar aksi unjuk rasa damai pada Selasa (26/8/2025).
Mereka memprotes adanya pungutan yang dinilai memberatkan, mulai dari iuran Rp65 ribu setiap bulan, tambahan Rp500 ribu setiap tiga tahun, hingga kewajiban bersedekah saat pengambilan rapor.
Baca juga: Fraksi PKS DPRD Jatim Ajukan 10 Catatan Kritis Terkait Raperda Petrogas Jatim Utama
Bagi sebagian siswa, khususnya yang berasal dari keluarga tidak mampu, beban ini dirasa sangat berat. Mereka menilai kebijakan sekolah tidak transparan, bahkan cenderung memberatkan pihak yang seharusnya mendapatkan keringanan.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, menyayangkan terjadinya aksi unjuk rasa tersebut. Menurutnya, sekolah semestinya menjadi ruang yang membangun kepercayaan (trust) antara guru, siswa, dan orang tua, bukan justru menimbulkan ketidakpercayaan akibat pungutan yang tidak jelas dasar dan peruntukannya.
“Sekolah itu pabrikasi pembentukan karakter anak bangsa, selain meningkatkan intelektual siswa. Kalau justru ada kebijakan pungutan yang tidak dikomunikasikan dengan baik, ini bisa memicu hilangnya kepercayaan publik kepada sekolah,” tegas Puguh, yang juga Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim.
Ia juga menyoroti adanya isu pungutan yang dipukul rata tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi siswa. Padahal, banyak siswa penerima KIP atau PIP yang jelas-jelas berasal dari keluarga kurang mampu.
“Yang namanya sumbangan itu tidak boleh disamaratakan. Harus berdasarkan kemampuan ekonomi keluarga. Kalau siswa miskin ikut dipukul rata, jelas ini tidak adil,” lanjutnya.
Lebih jauh, Puguh meminta Dinas Pendidikan Jawa Timur dan Pemprov Jatim segera mengambil langkah serius menindaklanjuti persoalan ini. Menurutnya, fenomena pungutan sekolah bukan hanya terjadi di SMAN 1 Kampak, tapi sudah seperti fenomena gunung es di berbagai daerah.
“Kalau dibiarkan, ini akan jadi preseden buruk bagi dunia pendidikan kita. Harus ada ketegasan agar sekolah tidak menarik pungutan yang justru menambah beban masyarakat,” tegasnya.
Editor : Budi Prasetyo