Dari Veto Moral Tebuireng hingga Supremasi Syuriyah Kunci Kursi Ketua Umum PBNU

Editorial.ID - Gejolak internal di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mencapai titik balik ketika para Mustasyar seperti Prof. KH. Ma’ruf Amin dan KH. Said Aqil Siradj terpaksa turun gunung, berkumpul di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang. Aksi para kiai sepuh ini adalah ultimatum moral yang bertujuan membendung manuver yang mengancam tatanan organisasi.

Merespons panggilan kepedulian tersebut, lebih dari 400 pengurus wilayah dan cabang (PWNU/PCNU) dari seluruh Nusantara menyatakan sikap bulat menjadikan arahan Mustasyar sebagai rujukan tertinggi. Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) lantas mengalihkan fokus krisis dari isu personal ke prinsip organisasi.

“Organisasi itu sistem. Pondasinya adalah aturan. Kalau aturan diabaikan, organisasi bisa mundur seratus tahun,” tegas Gus Yahya saat itu.

Pernyataan ini diperkuat oleh dukungan daerah yang mengunci argumen hukum. Ketua PWNU Bangka Belitung, Masmuni Mahatma, menegaskan bahwa otoritas tertinggi adalah konstitusi Ketua umum atau rais aam itu kecil. Yang besar adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Konsolidasi 400 wilayah ini menjadi deklarasi awal untuk islah, penertiban, dan ketaatan pada hukum organisasi.

Dukungan moral dari daerah segera diterjemahkan menjadi tindakan struktural di pusat. Pada Senin malam (9/12/2025), PBNU menggelar Rapat Pleno di Hotel Sultan, Jakarta, yang ditandai dengan penegasan penguatan kembali supremasi Syuriyah sebagai owner NU.

Rais Aam PBNU, KH. Miftachul Akhyar, membuka rapat dengan nada tegas, menggarisbawahi tekad untuk mengakhiri kecenderungan Syuriyah dipengaruhi Tanfidziyah seperti yang terjadi di masa lalu.

“Syuriyah adalah merupakan owner daripada Nahdlatul Ulama dan periode ini menjadi sebuah tekad bersama untuk memuatkan supremasi daripada Syuriyah," tegas Kiai Miftachul, meletakkan dasar bagi keputusan yang akan diambil.

Rapat Pleno yang dipimpin Rais Syuriyah Mohammad Nuh, atas mandat dari Rais Aam, mengumumkan hasil keputusan yang mengakhiri drama kepemimpinan: KH. Zulfa Mustofa ditetapkan sebagai Penjabat (Pj.) Ketua Umum PBNU, menggantikan Gus Yahya yang diberhentikan oleh Syuriyah.

"Yaitu penetapan pejabat Ketua Umum PBNU masa bakti sisa... yaitu yang mulia beliau Bapak K.H. Zulfa Mustofa," kata Mohammad Nuh.

Nuh menjelaskan bahwa KH. Zulfa Mustofa akan mengemban tugas sebagai Pj. Ketum hingga Muktamar NU berikutnya pada tahun 2026. Penetapan ini secara efektif menutup babak gejolak internal dengan solusi struktural yang kuat, sekaligus menunjukkan bahwa dalam hierarki NU, keputusan Syuriyah pada akhirnya melampaui dukungan politik dari wilayah. Apakah keputusan ini benar-benar menjamin stabilitas organisasi hingga Muktamar 2026 mendatang?

Editor : Redaksi