DPRD Jatim Dorong Pembentukan Pansus BUMD: Optimalisasi Aset Daerah untuk Tambah Pendapatan Jatim
Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Hadi Setiawan, mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Evaluasi itu dinilai penting untuk memastikan BUMD bisa menjadi penggerak utama peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama menjelang pembahasan RAPBD 2026.
Menurut Hadi, pembentukan Panitia Khusus (Pansus) BUMD bisa menjadi opsi strategis jika evaluasi biasa tidak cukup untuk membenahi persoalan mendasar yang terjadi di tubuh BUMD.
“Kalau pansus itu boleh-boleh saja, sah. Kami masih mendorong evaluasi dulu. Tapi kalau memang dibutuhkan pansus terkait masalah BUMD, kami akan dorong dilakukan Pansus BUMD,” ujar Hadi di Surabaya, Jumat (18/10/2025).
Politikus Partai Golkar ini menegaskan, langkah evaluasi dilakukan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk mengoptimalkan aset daerah di tengah menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat.
“Dengan berkurangnya dana transfer dari pusat ke daerah, tentu ini akan mempengaruhi kinerja keuangan daerah. Maka kita harus menambah pundi-pundi dari yang kita miliki. Salah satunya ya lewat BUMD,” ujarnya.
Namun, anggota Fraksi Golkar DPRD Jatim itu menilai sebagian besar BUMD di Jawa Timur masih belum menunjukkan kinerja maksimal. Ia mencontohkan beberapa perusahaan daerah yang saat ini justru tidak berkembang.
“Contohnya ada Kasah Usada, semua rumah sakit butuh itu, tapi nyatanya hidup segan mati tak mau. Ada juga Sirupan, padahal semua kegiatan pemerintah butuh air minum, tapi tidak berkembang. Kalau memang tidak bisa hidup, ya dibekukan saja dan kita cari usaha baru yang lebih produktif,” kata Hadi.
Karena itu, ia menilai perlu ada pemetaan BUMD produktif dan tidak produktif, agar bisa ditentukan langkah lanjutannya—apakah diperkuat, digabung, atau bahkan ditutup.
“Kalau hasil pansus nanti menemukan ada direksi yang tidak produktif, bukan tidak mungkin diganti. Bahkan kalau harus ditutup, itu juga bisa saja dilakukan. Tujuannya agar BUMD benar-benar memberikan dividen bagi pendapatan provinsi,” tegasnya.
Selain soal efisiensi, Hadi juga menyoroti lemahnya kontribusi sebagian BUMD terhadap PAD. Ia menilai, banyaknya jumlah BUMD tidak sebanding dengan besarnya dividen yang diterima Pemprov Jatim setiap tahun.
“Banyaknya BUMD tidak serta-merta menambah dividen. Ini harus dievaluasi—mana yang dikembangkan dan mana yang ditutup. Kalau perlu, ada peraturan daerah (Perda) atau peraturan gubernur (Pergub) baru untuk memperkuat operasional BUMD,” jelasnya.
Anggota DPRD Jatim Dapil Blitar-Tulungagung itu turut mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap Bank Jatim, yang menjadi salah satu penyumbang utama PAD. Ia menilai, kebijakan pengelolaan dana daerah harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan risiko terhadap stabilitas keuangan provinsi.
“Kalau kepala dinas diberikan hak mengelola dana BPD-nya masing-masing, itu bisa berbahaya bagi Bank Jatim. Karena itu, perlu ada pengawasan dan evaluasi menyeluruh,” tambahnya.
Hadi berharap, melalui evaluasi mendalam atau pembentukan Pansus BUMD, DPRD Jatim dapat menemukan formula terbaik untuk mendorong BUMD lebih kompetitif, sehat secara bisnis, dan mampu memberi kontribusi nyata bagi keuangan daerah.
“Pansus bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk membangun sistem bisnis daerah yang produktif. BUMD harus menjadi mesin ekonomi baru bagi Jawa Timur,” pungkasnya.
Editor : Budi Prasetyo