Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi NasDem, Khusnul Arif, menegaskan perlunya percepatan operasional Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG) di Kediri untuk mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal ini disampaikan Khusnul usai menghadiri Sosialisasi dan Penandatanganan MoU antara SPPG dengan lembaga penerima manfaat di Pendopo Kecamatan Gurah, Rabu (27/8/2025).
Menurut Khusnul, jumlah SPPG yang aktif di Kediri saat ini masih jauh dari ideal. Dengan populasi Kabupaten Kediri mencapai 1,6 juta jiwa dan Kota Kediri sekitar 300 ribu jiwa, kebutuhan akan SPPG sangat besar.
“Informasi yang saya terima, Kediri baru memiliki sekitar 25 SPPG yang beroperasi. Padahal, untuk memenuhi kebutuhan anak sekolah, ibu hamil, dan balita, setidaknya dibutuhkan 125 SPPG sesuai target Badan Gizi Nasional (BGN),” jelasnya.
Khusnul menegaskan dirinya berkomitmen untuk mengawal proses pembentukan dan percepatan operasional SPPG hingga target tersebut tercapai. Namun, ia mengakui prosesnya tidak bisa instan karena mitra SPPG membutuhkan waktu membangun fasilitas sesuai standar BGN.
“Menuju target 125 SPPG tentu ada tahapan. Dari informasi yang saya peroleh, hampir semua kecamatan di Kediri sudah penuh kuotanya, artinya banyak yang sedang berproses,” ujarnya.
Dalam kegiatan ini, dua SPPG menandatangani MoU, yaitu SPPG Wonojoyo yang menggandeng 27 lembaga penerima manfaat dan SPPG Gabru dengan 24 lembaga. Keduanya dijadwalkan mulai beroperasi pada awal September mendatang.
“Di Kecamatan Gurah saat ini belum ada SPPG yang berjalan. Insyaallah, awal September nanti dua SPPG ini akan beroperasi,” kata Khusnul.
Politisi NasDem ini menambahkan, program MBG bukan sekadar distribusi makanan, tetapi upaya nyata untuk memperbaiki status gizi anak-anak sekaligus menurunkan angka stunting di Jawa Timur.
“Anak-anak yang bergizi baik akan lebih sehat, bersemangat belajar, dan prestasinya meningkat. Ini adalah investasi besar untuk masa depan,” tandasnya.
Khusnul juga mengingatkan bahwa keberhasilan program MBG membutuhkan sinergi semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta.
Editor : Budi Prasetyo