x editorial.id skyscraper
x editorial.id skyscraper

MK Putuskan Pemisahan Pemilu 2029, Golkar Tunggu Kajian Dan Kepastian Dari Pemerintah

Avatar Budi Prasetyo

Politik

Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan penyelenggaraan pemilu di tingkat nasional harus dilakukan terpisah dengan pemilu tingkat daerah atau kota (pemilu lokal). Dalam putusan yang dibacakan pada Kamis, 26 Juni 2025, Mahkamah memutuskan pemilu lokal diselenggarakan paling singkat 2 tahun atau paling lama 2,5 tahun setelah pemilu nasional.

Menanggapi putusan MK tersebut,sekjen Golkar Mohammad Sarmuji mengatakan partainya masih menunggu keputusan pemerintah dalam menjalankan putusan MK (Mahkamah Konstitusi) terkait pelaksanaan pemisahan pemilu 2029 mendatang.

"Kami dalam posisi menunggu Pemerintah karena eksekusi atau tidaknya keputusan tersebut merupakan administrasi pemerintahan,"ujar mantan ketua Golkar Jawa Timur ini, Jumat (4/7/2025).

Menurut ketua Fraksi Golkar DPR RI ini mengatakan ada dua pertanyaan dasar sebelum membahas putusan MK. "Pertama apakah kita masih sepakat bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat. Kedua, apakah kita masih bersepakat bahwa MK adalah lembaga yang memiliki kewenangan memberi tafsir UUD dan karenanya berhak menyatakan suatu aturan sesuai atau tidak sesuai dengan UUD,"jelas anggota komisi VI DPR RI ini.

Sekedar diketahui, Dalam putusan yang dibacakan pada Kamis, 26 Juni 2025, Mahkamah memutuskan pemilu lokal diselenggarakan paling singkat 2 tahun atau paling lama 2,5 tahun setelah pemilu nasional. Dalam pertimbangannya, MK menegaskan bahwa pemisahan waktu pemilu nasional dan daerah dilakukan demi mewujudkan pemilu yang berkualitas, sederhana, dan memberikan kemudahan bagi pemilih.

“Penentuan keserentakan tersebut untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas serta memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat,” jelas MK, Kamis 26 Juni 2025, dikutip dari laman mkri.id.

Selain itu, MK menilai tumpang tindih antara pemilu nasional (presiden/wapres, DPR, DPD) dan pemilu daerah (DPRD, kepala daerah) selama ini menyebabkan persoalan serius.

Editor : Budi Prasetyo

Artikel Terbaru
Rabu, 18 Nov 2026 22:49 WIB | Ekonomi

GENCARKAN BSI, Dorong Mahasiswa Cerdas Mengelola Keuangan

BSI bersama OJK menggelar GENCARKAN di UNIDA Gontor untuk membangun kecakapan finansial dan meningkatkan literasi keuangan syariah mahasiswa. ...
Selasa, 17 Nov 2026 10:06 WIB | Politik

Dampingi Khofifah Resmikan Jembatan Sentong, Dokter Agung: Mobilitas dan Ekonomi Warga Kembali Lancar

[head] Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim, dr. Agung Mulyono, dengan penuh semangat mendampingi Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, saat ...
Selasa, 17 Nov 2026 07:14 WIB | Politik

Hari Yulianto Soroti Ketidakakuratan DTSEN, Warga Miskin Jangan Sampai Kehilangan Bansos

Ketidaktepatan data kesejahteraan masyarakat masih menjadi persoalan serius dalam penyaluran bantuan sosial.  Tidak sedikit warga yang kondisi ekonominya ...
Senin, 16 Nov 2026 09:29 WIB | Politik

Kawal Kebijakan Menko AHY, Dokter Agung Mulyono Sebut Macet Ketapang Butuh Penanganan Lintas Sektor

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Timur, dr Agung Mulyono, menilai kemacetan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, tidak bisa dibebankan kepada satu pejabat ...
Minggu, 15 Nov 2026 14:39 WIB | Politik

Dokter Benjamin Hadirkan Cek Kesehatan Gratis, Puluhan Warga Tropodo Teridentifikasi Berisiko Kolesterol Tinggi

Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan terus diperkuat. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Dr. dr. Benjamin Kristianto, ...
Sabtu, 14 Nov 2026 14:23 WIB | Ekonomi

Terminal Teluk Lamong Perkuat Komunikasi Digital dan Kolaborasi Media

PT Terminal Teluk Lamong meraih Best Communication Strategic 2026 atas strategi komunikasi publik dan kolaborasi yang kuat dengan media. ...