Aksi Mahasiswa di Depan Gedung DPRD Jatim: Dari Harapan hingga Ketegangan

Surabaya, 17 Februari 2025 — Di bawah terik matahari yang terik, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan BEM Nusantara menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Timur, Senin lalu. Aksi ini berlangsung lebih dari tiga jam, penuh harapan, hingga berakhir dengan ketegangan yang tak terelakkan.

Mereka datang dengan satu tujuan jelas: ingin menyampaikan aspirasi langsung kepada Presiden Prabowo Subianto, Pemerintah Indonesia, atau Ketua DPR RI. Massa yang terdiri dari mahasiswa dari berbagai universitas berharap untuk berbicara langsung, tanpa perantara, kepada pihak yang memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan.

Namun, harapan itu mulai memudar setelah pertemuan mereka dengan Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf, yang dinilai tidak cukup memenuhi tuntutan mereka. Hanya melalui unggahan media sosial, aspirasi mahasiswa itu diteruskan, tanpa ada jaminan bahwa tuntutan mereka akan sampai ke pemerintah pusat. Sebuah respons yang jauh dari harapan.

“Apa yang bisa memastikan kalau aspirasi kami akan sampai langsung ke Presiden atau Ketua DPR RI? Kami ingin berbicara langsung,” ujar Aulia Thaariq Akbar, Presiden BEM Universitas Airlangga (Unair), dengan penuh kekecewaan dalam orasinya. Kata-katanya menggambarkan kekecewaan mendalam para mahasiswa yang merasa perjuangan mereka hanya terhenti di media sosial, tanpa ada ruang nyata untuk dialog lebih lanjut.

Kecewa dan frustasi, suasana aksi semakin memanas. Massa yang sudah menunggu begitu lama merasa aspirasi mereka tidak dihargai. Kawat berduri yang dipasang untuk membatasi mereka menjadi sasaran kemarahan, dirusak dan dijadikan simbol ketidakpuasan. Barang-barang seperti botol air mineral dan batu mulai terbang ke arah barikade aparat kepolisian yang berjaga, yang berusaha menjaga situasi tetap terkendali.

Namun, di balik kemarahan itu, ada sebuah cerita tentang harapan yang tak kunjung dipenuhi. Tuntutan mereka, bukan hanya soal kebijakan, tetapi soal hak untuk didengar. Mahasiswa ini ingin ada jaminan bahwa suara mereka didengar langsung oleh pengambil keputusan tertinggi negara.

Aulia dan rekan-rekannya mendesak agar Presiden Prabowo Subianto atau Ketua DPR RI memberi perhatian lebih terhadap efisiensi anggaran pendidikan dan evaluasi terhadap program makan bergizi gratis (MBG). Dua isu besar yang menjadi pokok tuntutan mereka. Namun, bagi mereka, itu bukan hanya soal kebijakan. Itu soal masa depan, pendidikan, dan keadilan sosial.

"Saat negara memberi kami harapan akan perubahan, kami hanya ingin memastikan bahwa perubahan itu nyata. Bukan hanya sebuah unggahan di media sosial," tambah Aulia dengan tegas.

Sementara itu, aparat kepolisian berusaha untuk menenangkan situasi yang semakin memanas. Meski ketegangan terus terjaga, massa tetap bertahan di lokasi, menuntut agar Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf, kembali turun menemui mereka. “Kami ingin suara kami didengar, bukan hanya dibaca,” tegas Aulia.

Aksi ini bukan hanya sekadar unjuk rasa, tetapi juga sebuah refleksi dari ketidakpuasan terhadap respons pemerintahan yang tidak memberikan ruang cukup untuk mendengar suara generasi muda. Di tengah ketegangan dan harapan yang belum terjawab, mahasiswa ini terus memperjuangkan apa yang mereka yakini sebagai hak mereka: untuk berbicara langsung, dan agar pemerintah benar-benar mendengar.

Editor : Redaksi