x editorial.id skyscraper
x editorial.id skyscraper

Komisi E DPRD Jatim Soroti SPMB 2026/2027, Minta Sosialisasi Masif dan Beasiswa Sekolah Swasta

Avatar Redaksi

Politik

Komisi E DPRD Jawa Timur memberi perhatian serius terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Jawa Timur, Jumat (22/5/2026), dewan meminta proses sosialisasi dilakukan secara masif, transparan, dan akuntabel agar seluruh masyarakat memahami mekanisme penerimaan siswa baru.

Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, mengatakan keterbukaan informasi menjadi hal penting agar pelaksanaan SPMB berjalan lancar dan tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.

“Yang jelas kita minta sosialisasi itu dilakukan secara masif, transparan, dan akuntabel supaya bisa diakses seluruh masyarakat,” ujar Sri Untari usai RDP di Gedung DPRD Jatim.

Dalam rapat tersebut, Komisi E juga menyoroti pentingnya peran sekolah swasta dalam mendukung akses pendidikan bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri.

Menurut Sri Untari, pemerintah perlu memastikan tidak ada anak yang putus sekolah hanya karena keterbatasan kuota di SMA maupun SMK negeri.

“Nah, jika kuota negeri tidak terpenuhi untuk semua siswa, maka kita mendorong sekolah-sekolah swasta menyiapkan beasiswa bagi anak-anak yang tidak bisa masuk sekolah negeri,” katanya.

Ia menjelaskan, skema bantuan pendidikan di sekolah swasta nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing lembaga pendidikan.

“Beasiswanya bisa berbeda-beda. Ada yang full beasiswa, ada juga yang sebagian,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Aries Agung Paewai, memastikan pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 sudah memasuki tahap akhir persiapan.

Menurut Aries, seluruh sistem dan sektor pendukung telah disiapkan, termasuk proses sosialisasi kepada sekolah-sekolah di Jawa Timur.

“Sudah siap. Semua sektor, semua sistem sudah disiapkan. Sosialisasi juga sudah berjalan sekitar 87 persen kepada seluruh sekolah, tinggal sebagian kecil yang belum,” ujar Aries.

Ia juga memastikan siswa yang tidak diterima di sekolah negeri tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan melalui sekolah swasta yang telah bekerja sama dengan pemerintah.

“Tadi sudah kami sampaikan, yang tidak diterima di negeri kami arahkan ke sekolah swasta yang sudah bekerja sama dan menyediakan program beasiswa,” jelasnya.

Aries mengatakan sejumlah sekolah swasta telah membuka kuota bantuan pendidikan, baik dalam bentuk beasiswa penuh maupun subsidi biaya sekolah.

“Jadi mereka bisa masuk ke sekolah swasta yang membuka kuota beasiswa penuh ataupun bantuan biaya pendidikan sebagian,” pungkasnya.

Dengan langkah tersebut, DPRD Jatim dan Dindik berharap seluruh anak di Jawa Timur tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak tanpa terkendala keterbatasan daya tampung sekolah negeri.

Editor : Redaksi

Artikel Terbaru
Jumat, 20 Nov 2026 14:54 WIB | Politik

Gus Imin Bicara Restart Indonesia: Kekayaan Alam Harus Dikelola Negara

Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar melontarkan gagasan tentang perlunya Indonesia melakukan restart atau pembenahan besar-besaran ...
Kamis, 19 Nov 2026 18:41 WIB | Ekonomi

Terminal Teluk Lamong Lindungi 1.000 Pekerja Rentan, Raih Penghargaan BPJS

PT Terminal Teluk Lamong mendapat penghargaan BPJS Ketenagakerjaan setelah memberikan perlindungan jaminan sosial bagi 1.000 pekerja rentan. ...
Rabu, 18 Nov 2026 22:49 WIB | Ekonomi

GENCARKAN BSI, Dorong Mahasiswa Cerdas Mengelola Keuangan

BSI bersama OJK menggelar GENCARKAN di UNIDA Gontor untuk membangun kecakapan finansial dan meningkatkan literasi keuangan syariah mahasiswa. ...
Selasa, 17 Nov 2026 10:06 WIB | Politik

Dampingi Khofifah Resmikan Jembatan Sentong, Dokter Agung: Mobilitas dan Ekonomi Warga Kembali Lancar

[head] Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim, dr. Agung Mulyono, dengan penuh semangat mendampingi Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, saat ...
Selasa, 17 Nov 2026 07:14 WIB | Politik

Hari Yulianto Soroti Ketidakakuratan DTSEN, Warga Miskin Jangan Sampai Kehilangan Bansos

Ketidaktepatan data kesejahteraan masyarakat masih menjadi persoalan serius dalam penyaluran bantuan sosial.  Tidak sedikit warga yang kondisi ekonominya ...
Senin, 16 Nov 2026 09:29 WIB | Politik

Kawal Kebijakan Menko AHY, Dokter Agung Mulyono Sebut Macet Ketapang Butuh Penanganan Lintas Sektor

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Timur, dr Agung Mulyono, menilai kemacetan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, tidak bisa dibebankan kepada satu pejabat ...