x editorial.id skyscraper
x editorial.id skyscraper

Resmi Dilarang Masuk Kantor KPK, Barang Inventaris Firli Bahuri Diminta Segera Diambil

Avatar editorial.id

Hukum

Jakarta, Editorial.id - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara Nawawi Pomolango melarang tegas Firli Bahuri berkantor kembali di KPK sejak diberhentikan sementara dari jabatan Ketua KPK oleh Presiden Joko Widodo.

"Aktivitas perkantoran tidak perlu dilaksanakan oleh beliau (Firli Bahuri) di kantor (KPK) ini," kata Nawawi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin (27/11) petang.

Ia menjelaskan, Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemberhentian sementara Firli Bahuri dari jabatan Ketua KPK membawa konsekuensi bahwa Firli otomatis berhenti bekerja di KPK.

Karena itu, Nawawi mempersilakan Firli untuk segera mengambil barang-barang inventaris miliknya yang masih berada di KPK, kantor Firli selama ini. Meski demikia, Nawawi mengingatkan agar Firli harus melalui pintu depan kantor KPK seperti tamu-tamu lainnya.

"Kedatangan beliau [Firli Bahuri] di kantor ini kami perlakukan sebagai tamu undangan. Tadi laporan Sespim kepada kami bahwa barang-barang inventarisir dari yang bersangkutan masih ada di ruangan yang bersangkutan. Jadi, mungkin besok bisa diambil," tegas Nawawi.

"Prosedurnya dengan masuk melalui [pintu] depan, tidak (seperti) dalam akses kemarin-kemarin," imbuhnya.

Nawawi menegaskan demikian untuk menjawab akses terhadap Firli setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Buntut dari penetapan tersangka, Firli kemudian dicopot sementara dari jabatan Ketua KPK melalui Keppres yang telah diteken Presiden Jokowi.

Firli ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan oleh Polda Metro Jaya, pada Rabu (22/11) malam lalu. Barang bukti yang disita polisi salah satunya bukti penukaran valuta asing atau mata uang asing dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat sebesar Rp7.468.711.500 sejak Februari 2021 sampai September 2023.

Polda Metro Jaya juga telah menerbitkan permohonan pencekalan keluar negeri terhadap Firli ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham.

Dalam proses hukum berjalan, Firli melalui tim kuasa hukumnya Ian Iskandar dan kawan-kawan telah mendaftarkan Praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Jumat (24/11) untuk mempertanyakan proses penegakan hukum yang dilakukan Polda Metro Jaya.

Editor : Abdul Hady JM

Artikel Terbaru
Sabtu, 24 Jan 2026 07:12 WIB | Daerah

Wamenkes Resmikan Rumah Sakit Ibu dan Anak Buah Delima Sidoarjo, Dorong Jadi Peserta BPJS dan Tingkat Tipe D

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) dr. Benjamin Paulus Octavianus, Sp.P, FISR, Kamis (24/1), meresmikan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Buah Delima di ...
Jumat, 23 Jan 2026 20:20 WIB | Daerah

Banjir Bandang Situbondo Jadi Alarm Keras, Fraksi Demokrat Minta Pembenahan DAS

Banjir bandang yang melanda Kabupaten Situbondo pada 21–22 Januari 2026 menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah maupun provinsi Jawa Timur. Ketua Fraksi P ...
Kamis, 22 Jan 2026 22:21 WIB | Hukum

Saran Pakar untuk Gus Yaqut: Lawan di Praperadilan, Kebijakan Haji Punya Payung Hukum

Editorial.ID - Penetapan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) sebagai tersangka dalam sengkarut kuota haji 2024 terus memantik diskursus tajam di ...
Kamis, 22 Jan 2026 08:52 WIB | Politik

Rencana Perluasan MBG Dinilai Positif, Rasiyo DPRD Jatim Tekankan Keamanan Makanan

Rencana Kementerian Sosial (Kemensos) RI untuk memperluas sasaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat apresiasi dari anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, ...
Senin, 19 Jan 2026 22:44 WIB | Politik

BEM Nusantara Jatim Demo DPRD, Isu Pilkada hingga MBG Disorot

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Koordinator Wilayah Jawa Timur menggelar aksi demonstrasi di depan ...
Minggu, 18 Jan 2026 05:49 WIB | Daerah

Khofifah, Menag Nasaruddin Umar, dan Men PPA Arifah Bersama Ribuan Muslimat NU Semarakkan Isra Mikraj di Istiqlal

Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa bersama Menteri Agama RI Prof. K.H. Nasaruddin Umar serta Menteri PPA Arifah Choiri ...