Komisi E DPRD Jatim Pantau Sekolah Rakyat, Rasiyo Ingatkan Pentingnya Sinergi Instansi
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Rasiyo, menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang saat ini tengah dikembangkan di berbagai wilayah di Jawa Timur. Menurutnya, keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi antara penyelenggara sekolah dengan instansi terkait, terutama Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan.
“Ini menjadi tanggung jawab daripada kepala sekolah rakyat. Makanya harus koordinasi dengan instansi terkait, baik Dinas Sosial soal sarana dan prasarana, terus kemudian soal kurikulum dengan Dinas Pendidikan,” ujar Rasiyo di Gedung DPRD Jatim, Rabu (24/7/2025).
Politisi senior Partai Demokrat itu menyampaikan bahwa kualitas layanan pendidikan dan kelengkapan fasilitas menjadi kunci kenyamanan bagi para peserta didik yang mayoritas berasal dari keluarga kurang mampu. Mengingat sekolah ini berkonsep asrama, maka kebutuhan siswa harus terpenuhi secara menyeluruh.
“Saya kira kalau pelayanannya baik dan pendidikannya bagus, ya kerasan. Kan sekolah asrama dengan fasilitas lengkap dan semua dipenuhi,” tegas mantan Sekdaprov Jatim itu.
Sebagai informasi, pada 2025 ini terdapat sedikitnya 15 Sekolah Rakyat yang telah beroperasi di Jawa Timur, tersebar di berbagai kabupaten/kota seperti Sampang, Lumajang, Bondowoso, Trenggalek, dan Situbondo. Sekolah ini menampung anak-anak dari keluarga miskin, rentan putus sekolah, dan mereka yang tidak terjangkau layanan pendidikan formal reguler.
Program ini merupakan bagian dari kebijakan afirmatif pemerintah pusat yang disambut baik oleh Pemprov Jatim. Karena itu, menurut Rasiyo, seluruh elemen harus mendukung penuh keberlanjutan dan pengembangan program ini.
“Kita harus hati-hati karena ini memang kebijakan pemerintah pusat, harus didukung sepenuhnya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Anggota DPRD Jatim Dapil Surabaya itu menegaskan bahwa Komisi E DPRD Jatim akan melakukan pemantauan langsung ke lapangan, terutama pasca pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang baru saja selesai dilaksanakan.
“Kita akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemantauan. Ini kan masih baru saja selesai pelaksanaan MPLS,” pungkasnya.
Komisi E juga berkomitmen memastikan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya hadir sebagai solusi darurat, tetapi benar-benar mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang berkualitas dan membangun masa depan anak-anak dari kelompok marjinal.
Seperti diketahui, Tahap 1A Program Sekolah Rakyat yang dimulai pada 14 Juli 2025 menandai komitmen kuat Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendukung kebijakan afirmatif pemerintah pusat terhadap kelompok rentan pendidikan.
Sebanyak 12 sekolah rakyat telah aktif menyelenggarakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dengan total 1.183 siswa dari keluarga prasejahtera, yang dilayani oleh 12 kepala sekolah, 175 guru, dan 137 tenaga kependidikan.
Memasuki tahap lanjutan (1B) yang direncanakan tuntas pada akhir Agustus 2025, jumlah sekolah rakyat akan bertambah menjadi 19 lokasi, dengan total kapasitas siswa mencapai 1.225 anak.
Sekolah-sekolah ini tersebar di berbagai daerah, termasuk Malang, Batu, Lamongan, serta kota/kabupaten lain seperti Surabaya, Jember, dan Gresik. Skema ini memanfaatkan infrastruktur eksisting milik Pemprov, seperti rombel SMA dan SMP, serta melibatkan sekitar 500 tenaga pendidik, yang mayoritas terdiri dari ASN dan PPPK.
Editor : Budi Prasetyo