Fraksi Nasdem Minta Khofifah-Emil Tuntaskan Pekerjaan yang Belum Selesai dalam Program 100 Hari Kinerja
Ketua Fraksi Nasdem DPRD Jawa Timur, Nasih Aschal, memberikan pandangannya terkait dengan 10 program kerja 100 hari pertama pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2025-2030 Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak.
Menurut Ra Nasih, program kerja yang telah direncanakan harus segera diterjemahkan dalam bentuk langkah konkret dan terukur, bukan hanya sekadar wacana.
“Tidak hanya selesai dalam retorika kata, tapi bisa segera merumuskan secara konkrit dalam rencana kerja ke depan,” ujarnya pada Sabtu (1/3/2025).
Anggota DPRD Jatim dari Dapil Madura itu menekankan pentingnya implementasi yang jelas dalam periode 100 hari pertama kepemimpinan Khofifah-Emil, agar masyarakat bisa merasakan dampaknya secara langsung.
Nasih juga menyatakan keyakinannya bahwa Khofifah-Emil mampu menyelesaikan pekerjaan yang belum terselesaikan sebelumnya, meski berbagai tantangan dan dinamika persoalan mungkin akan terus ada.
"Kita optimis bahwa Jawa Timur di dalam kepemimpinan Khofifah-Emil dapat menuntaskan pekerjaan yang belum terselesaikan," lanjut Nasih.
Salah satu persoalan utama yang disoroti Nasih adalah efisiensi anggaran. Meski demikian, Nasih meyakini bahwa dengan kolaborasi yang baik, pasangan Khofifah-Emil akan mampu mengatasi masalah tersebut dan memaksimalkan kinerjanya untuk meningkatkan pendapatan daerah.
"Telepas dari banyak sekali dinamika persoalan seperti efisiensi anggaran, tetapi kita yakin bahwa Khofifah bisa berkolaborasi. Kedepan, kita harapkan dapat meningkatkan kinerja untuk memperbaiki berbagai sektor, khususnya yang dapat meningkatkan pendapatan daerah," lanjutnya.
Lora Nasih juga menyoroti beberapa isu yang menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi pemerintahan Khofifah-Emil, terutama dalam penanggulangan kemiskinan yang masih tinggi, khususnya di wilayah Madura dan kepulauan.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur per Maret 2024, menunjukan, persentase penduduk miskin empat kabupaten di Pulau Madura tergolong tinggi, yaitu Bangkalan sebesar 18,66%, Sampang (20,83%), Pamekasan (13,41%) dan Sumenep (17,78%).
"Capaian yang baik tentu harus diukur dengan keberhasilan nyata, dan banyak hal yang perlu dioptimalkan, seperti kemiskinan di Madura yang masih sangat tinggi. Ini tentunya menjadi PR yang harus diselesaikan dengan segera," tambah Nasih.
Melalui pandangannya ini, Nasih berharap pemerintahan Khofifah-Emil bisa segera melaksanakan program-programnya dengan efektif dan efisien, memberikan manfaat langsung kepada masyarakat Jawa Timur.
Ia juga berharap agar pemerintahan yang baru ini dapat memperkuat kolaborasi antar pihak untuk mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata di seluruh provinsi.
Seperti diketahui, dalam penyampaian visi misi dan program, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa juga mengungkapkan 9 program prioitas (Quickwin) yang dilaksanakan selama 100 hari atau 3 bulan ke depan guna mewujudkan cita cita Jawa Timur Gerbang Baru Nusantara yang akan dibreakdown dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Timur 2025-2030.
Dalam paparannya, Khofifah-Emil juga menyampaikan keberhasilannya dalam memimpin Jatim pad periode pertama.
Hal itu tampak dari keberhasilan Khofifah dalam membangkitkan ekonomi Jatim yang terpuruk pasca pandemic covid-19, menurunkan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur yang mulanya berada diatas rata-rata kemiskinan ekstrem nasional dengan angka 4,4 persen di tahun 2020, kemudian menurun sangat signifikan menjadi 0,66 persen di awal tahun 2024.
Demikian pula dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Di tahun 2019 IPM Jawa Timur berada di angka 71,50 dan berada dibawah rata-rata nasional. Dan di tahun 2024, IPM Jawa Timur berada di angka 75,35 dan berada diatas rata- rata nasional.[R]
Editor : Budi Prasetyo