DPRD Jatim Dukung Penggunaan Dana CSR untuk Program Makan Bergizi Gratis
Untuk meringankan beban anggaran APBN dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah, muncul wacana penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) milik perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Hal ini diusulkan agar program tersebut dapat berjalan lebih lancar tanpa membebani keuangan negara.
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, menyatakan dukungannya terhadap penggunaan dana CSR untuk mendukung pelaksanaan MBG.
"Saya lebih sepakat kalau menggunakan dana CSR untuk membantu APBN dalam pelaksanaan MBG tersebut," ujar Puguh saat dikonfirmasi pada Kamis, 16 Januari 2025.
Menurut Puguh, banyak perusahaan asing yang beroperasi dan menggali kekayaan alam di Indonesia. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan tersebut perlu dimaksimalkan kontribusinya melalui dana CSR untuk mendukung program MBG.
"Perlu ada skema pengambilan CSR untuk support MBG ini. Kalau dengan ini tentunya akan lebih leluasa lagi, termasuk ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi," lanjutnya.
Puguh juga menanggapi wacana penggunaan dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) untuk mendanai program MBG. Ia menilai perlu ada koordinasi yang lebih matang dengan badan amil zakat nasional dan organisasi lainnya untuk memastikan pemanfaatan dana ZIS sesuai dengan tujuan utama, yaitu untuk fakir miskin.
"Tujuan ZIS itu kan untuk fakir miskin. Kalau memilah-milah penerima makan gizi gratis yang jumlahnya jutaan ini dan tercampur dengan yang tidak berhak, akan menjadi pekerjaan yang sangat repot dan sulit sekali," jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPD Sultan B. Najamudin mengusulkan agar pemerintah membuka kesempatan bagi pembiayaan MBG melalui dana ZIS. Menurut Sultan, masyarakat Indonesia memiliki sifat gotong royong dan dermawan, yang dapat dimanfaatkan untuk membantu program ini.
"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga?" kata Sultan dalam pernyataan beberapa waktu lalu di Jakarta.
Selain aspek kegotongroyongan, Sultan memandang bahwa pembiayaan MBG melalui dana zakat dapat meringankan pemerintah dalam mencukupi anggaran program tersebut. Dengan demikian, diharapkan program MBG dapat berjalan efektif dan tepat sasaran, tanpa menambah beban negara.
Editor : Budi Prasetyo