– Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2025 yang jatuh di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor industri mendapat sorotan tajam dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Wara Sundari Renny Pramana, menegaskan bahwa Hari Lahir Pancasila bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan harus menjadi titik balik bagi negara, khususnya pemerintah daerah, untuk menjawab keresahan masyarakat atas ancaman kehilangan pekerjaan.
Baca juga: Fraksi PDIP DPRD Jatim Optimis Kepemimpinan Baru Bank Jatim Pulihkan Kepercayaan Publik
“Sila kelima Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, bukan kutipan kosong. Hari ini masih banyak rakyat yang kehilangan pekerjaan dan tak tahu bagaimana memenuhi kebutuhan hidup esok hari,” kata politisi yang akrab disapa Bunda Renny, Minggu (1/6/2025).
Anggota Komisi E DPRD Jatim ini menekankan bahwa pekerjaan adalah hak dasar warga negara, bukan sekadar angka dalam laporan statistik. Ia mengingatkan, ketika rakyat sulit mendapatkan pekerjaan yang layak, maka ketimpangan sosial akan terus melebar dan kepercayaan terhadap negara bisa runtuh.
“Negara wajib hadir dan berpihak. Jika PHK terus terjadi tanpa solusi nyata, maka keadilan sosial tidak akan pernah terwujud. Kami mendesak pemerintah lebih serius membangun sistem ketenagakerjaan yang adil, merata, dan menjangkau kelompok rentan,” ujarnya.
Baca juga: Fraksi PDIP DPRD Provinsi Jatim Dukung Pelatihan AI dan Digitalisasi untuk Pelayanan Publik
Menurut Bunda Renny, saat ini belum ada peta jalan (roadmap) ketenagakerjaan di daerah yang secara konkret membela buruh harian lepas, pekerja informal, perempuan kepala keluarga, dan lulusan muda yang belum mendapat tempat di dunia kerja.
Ia pun mendorong adanya pelatihan keterampilan yang sesuai kebutuhan industri, fasilitasi kerja antarwilayah yang adil, serta dukungan kewirausahaan berbasis rakyat. Menurutnya, tanpa upaya konkret, bonus demografi justru bisa menjadi bencana sosial.
“Banyak anak muda pintar tapi bingung harus kerja di mana. Banyak ibu rumah tangga ingin bantu suami, tapi tak ada akses pelatihan atau modal. Ini semua soal kehadiran negara. Kalau negara tidak hadir, siapa lagi yang akan membela mereka?” tegas Bendahara DPD PDI Perjuangan Jatim itu.
Baca juga: Pelayanan Publik Era Digital, Fraksi PDIP DPRD Jatim Soroti Peran AI dan Generasi Muda
Dalam semangat Bulan Bung Karno, Bunda Renny mengajak seluruh elemen bangsa—eksekutif, legislatif, dunia pendidikan, dan masyarakat sipil—untuk bergotong royong membangun ekosistem kerja yang lebih berkeadilan.
“Jadikan 1 Juni bukan hanya upacara. Jadikan ia titik balik. Bung Karno mendirikan republik ini di atas penderitaan rakyat. Maka tugas kita adalah hadir untuk menghapus penderitaan itu,” pungkasnya.
Editor : Budi Prasetyo