Pemprov Jatim Raih Be Award 2025 dari BSSN RI, Jadi Daerah dengan Pemanfaatan TTE Terbesar
Editorial.ID - Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional. Pemprov Jatim resmi meraih Be Award 2025 dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI, sebuah penghargaan bergengsi yang diberikan kepada instansi pengguna layanan sertifikasi elektronik paling masif.
Penghargaan ini diserahkan pada ajang Digital Trust 360 Summit yang digelar di Gedung Sasono Langen Budoyo (TMII), Jakarta, Kamis (20/11/2025) malam. Be Award diberikan kepada lembaga pemerintah, perguruan tinggi, dan BUMD yang dinilai paling aktif dan efektif memanfaatkan tanda tangan elektronik untuk mendukung tata kelola pemerintahan digital.
BSSN RI menjelaskan bahwa Be Award menjadi bentuk penghargaan bagi instansi yang berkomitmen menciptakan sistem administrasi modern, efisien, akuntabel, sekaligus memperkuat kepercayaan publik melalui layanan yang cepat, aman, dan terpercaya.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan apresiasi atas pencapaian tersebut. Ia menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan bukti akselerasi digital yang terus dilakukan Jatim.
“Alhamdulillah, Pemprov Jatim meraih Be Award 2025 sebagai instansi dengan pemanfaatan tanda tangan elektronik paling masif dari BSSN RI. Ini menegaskan komitmen kami untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, efisien, akuntabel, serta pelayanan publik yang cepat, aman, dan terpercaya,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BSSN RI, Letjen TNI Nugroho Sulistyo Budi, menekankan bahwa sertifikat elektronik memainkan peran vital dalam menjaga keamanan informasi, terlebih di tengah meningkatnya kompleksitas ancaman siber.
“Penghargaan Be Award 2025 sangat penting sebagai bentuk apresiasi bagi instansi pemerintah dan lembaga lain yang telah mengimplementasikan sertifikat elektronik,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, seluruh lembaga pemerintah harus mempercepat integrasi layanan publik yang modern, efisien, aman, dan berbasis sistem pemerintahan digital.
Nugroho juga mengingatkan bahwa keamanan digital menjadi isu krusial dalam transformasi digital, terutama terkait perlindungan data dan informasi melalui teknologi persandian.
“Tanpa keamanan yang kuat, informasi tidak dapat berjalan dengan aman. Karena itu, keamanan siber menjadi elemen mendasar dalam transformasi digital,” tegasnya.
Editor : M. Kosim