Penutupan Gumitir 2 Bulan, Agung Mulyono Minta Pemerintah Siapkan Rekayasa Arus Cerdas
Penutupan total Jalur Nasional Gumitir selama dua bulan ke depan menjadi perhatian serius Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Agung Mulyono.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jatim itu mengingatkan pentingnya manajemen lalu lintas yang komprehensif guna menghindari lumpuhnya konektivitas antara wilayah Jember dan Banyuwangi serta mencegah lonjakan biaya logistik dan kemacetan parah di jalur alternatif.
Jalur strategis yang menghubungkan dua kabupaten di wilayah timur Jawa Timur itu akan ditutup total selama 24 Juli hingga 24 September 2025.
Penutupan dilakukan dalam rangka proyek preservasi Jalan Nasional Sumberjati–Batas Kabupaten Banyuwangi, yang mencakup pekerjaan bored pile di 55 titik sepanjang 115 meter serta perbaikan geometri jalan oleh BBPJN Jawa Timur–Bali melalui PPK 1.4.
“Penutupan Jalur Gumitir memang diperlukan demi keselamatan pengguna jalan dan stabilitas infrastruktur. Namun, tanpa skema manajemen arus yang terukur, kita berisiko menghadapi kemacetan sistemik, terganggunya rantai pasok, dan tekanan ekonomi di level masyarakat bawah,” tegas Agung Mulyono di Surabaya, Jumat (19/7/2025).
Sebelumnya, menurut data BBPJN, Jalur Gumitir setiap harinya dilintasi lebih dari 8.000 kendaraan, terdiri dari truk logistik, kendaraan antar kota, serta pengangkut hasil pertanian dan UMKM. Penutupan jalur ini berpotensi menambah waktu tempuh logistik hingga 3–4 jam, terutama jika seluruh kendaraan dialihkan ke Jalur Pantura melalui Situbondo, yang jaraknya lebih jauh sekitar 100 kilometer.
“Distribusi barang bisa melambat, harga BBM otomatis naik karena jarak tempuh lebih panjang, dan mobilitas warga seperti pelajar, guru, dan pekerja lintas kabupaten akan sangat terganggu. Ini bukan sekadar urusan lalu lintas, ini menyangkut ekonomi kerakyatan,” jelas anggota Bendahara DPD Demokrat Jatim itu.
Untuk mengantisipasi krisis mobilitas dan logistik selama masa perbaikan, Agung mengusulkan tiga strategi konkret yang harus segera dijalankan, Dinas Perhubungan Provinsi diminta menerapkan skema lalu lintas berbasis data harian kendaraan. Jika memungkinkan, jalur Gumitir bisa dibuka-tutup secara terbatas bagi kendaraan roda dua dan mobil kecil, terutama di malam hari atau akhir pekan.
“Kita harus bijak dalam menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dan aksesibilitas publik. Rekayasa adaptif akan sangat membantu,” ujar anggota DPRD Jatim Dapil Banyuwangi-Bondowoso-Situbondo itu.
Agung menekankan pentingnya kehadiran sistem informasi lalu lintas real-time, baik melalui media sosial, aplikasi navigasi digital, maupun papan informasi elektronik. Posko terpadu dengan petugas lapangan juga harus disiagakan di simpul-simpul peralihan arus.
Politisi senior Partai Demokrat ini juga mendorong peningkatan layanan transportasi publik. Kereta api lintas selatan harus jadi tulang punggung utama mobilitas masyarakat. Sementara itu, armada DAMRI atau shuttle antar-kecamatan bisa dipusatkan di titik-titik seperti Kalibaru, Sempolan, dan Glenmore.
Agung Mulyono menilai bahwa proyek sebesar ini tidak boleh ditangani secara sektoral. Ia mendorong terbentuknya tim koordinasi lintas lembaga, terdiri dari BBPJN, Dishub Provinsi, Dishub Kabupaten, Satlantas, Organda, dan pelaku logistik.
“Kita perlu standar operasional bersama selama masa penutupan. Harus ada protokol arus, monitoring stok BBM, suplai bahan pokok, dan pengawasan kendaraan berat,” tegasnya.
Agung juga memperingatkan bahwa jika tidak dikendalikan secara sistemik, penutupan Gumitir bisa menyebabkan lonjakan inflasi lokal, terutama di Banyuwangi dan Jember, dua wilayah, karena populasi kedua wilayah tersebut cukup besar.
Artikel ini telah tayang di Rmoljatim.id dengan judul Penutupan Gumitir 2 Bulan, Agung Mulyono Minta Pemerintah Siapkan Rekayasa Arus Cerdas, https://www.rmoljatim.id/penutupan-gumitir-2-bulan-agung-mulyono-minta-pemerintah-siapkan-rekayasa-arus-cerdas.
LAPORAN : Budi Prasetyo
Tagar : jalur gumitir penutupan jalur gumitir agung mulyono DPRD Jatim Editor : Budi Prasetyo
Editor : Budi Prasetyo