Ketidaktepatan data kesejahteraan masyarakat masih menjadi persoalan serius dalam penyaluran bantuan sosial.
Tidak sedikit warga yang kondisi ekonominya tergolong rentan justru masuk kelompok desil yang tidak sesuai, sehingga berpotensi kehilangan akses terhadap bantuan pemerintah.
Persoalan tersebut mengemuka saat Anggota Komisi E Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Hari Yulianto, menyerap aspirasi warga di Balai RW 04, Jalan Durian, Dusun Semawalang, Desa Semambung, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo pada Senin (16/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan berbagai keluhan terkait pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya pengelompokan desil yang menjadi salah satu acuan dalam menentukan sasaran program bantuan sosial.
Hari mengakui, ketidakakuratan data desil bukan persoalan yang hanya terjadi di Sidoarjo. Keluhan serupa diterimanya dari berbagai daerah di Jawa Timur.
"Memang banyak sekali problem untuk urusan desil ini. Laporannya memang banyak dan merata di Jawa Timur," kata Hari di hadapan warga.
Menurut dia, pembenahan data harus menjadi perhatian serius pemerintah. Sebab, ketidaktepatan pengelompokan masyarakat bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan dapat berpengaruh langsung terhadap hak masyarakat untuk memperoleh program perlindungan sosial.
Anggota DPRD Jatim Dapil Sidoarjo itu menjelaskan, masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya dapat mengajukan sanggahan melalui kanal resmi Kementerian Sosial maupun Badan Pusat Statistik (BPS).
Namun, ia mengingatkan bahwa penyelesaian persoalan tersebut tidak cukup hanya mengandalkan pengaduan individu. Pemerintah desa dan pemerintah daerah harus lebih aktif melakukan verifikasi terhadap kondisi riil masyarakat.
Salah satu mekanisme yang bisa ditempuh adalah melalui Musyawarah Desa (Musdes). Forum tersebut dapat digunakan untuk memeriksa kembali kelayakan warga berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi terkini, sebelum usulan perbaikan data diteruskan ke pemerintah kabupaten hingga pemerintah pusat.
Hari mengungkapkan, berdasarkan koordinasinya dengan Kementerian Sosial, usulan perubahan data yang disampaikan melalui pemerintah daerah berpeluang mendapatkan proses asesmen lebih cepat.
"Waktu kami ke Jakarta bertemu dengan Ibu Mensos, beliau menegaskan bahwa jika usulan perubahan data itu diajukan oleh pemerintah daerah, proses asesmennya justru akan jauh lebih cepat," ungkapnya.
Dia juga menyoroti persoalan di balik munculnya data yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Berdasarkan hasil koordinasi dengan BPS, salah satu penyebabnya adalah kendala dalam proses pendataan di lapangan.
Tidak semua warga bersedia memberikan keterangan ketika petugas melakukan survei. Sebagian menganggap proses wawancara terlalu rumit, sementara lainnya merasa kurang nyaman ketika harus menjawab berbagai pertanyaan mengenai kondisi ekonomi keluarga.
"Dari temuan saat kami bertemu BPS, ternyata banyak warga masyarakat yang keberatan dan tidak mau diwawancarai saat tim survei turun. Alasannya merasa ribet, atau karena situasi ekonomi sedang susah lalu ditanya macam-macam sehingga enggan menjawab. Akibatnya, datanya menjadi tidak valid lagi atau terpaksa memakai data lama," paparnya.
Kondisi tersebut, lanjut Hari, menunjukkan bahwa akurasi DTSEN membutuhkan keterlibatan semua pihak. Petugas pendataan harus mampu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, sementara warga juga perlu memahami pentingnya memberikan informasi secara benar.
Di sisi lain, pemerintah desa tidak boleh pasif ketika menemukan warganya yang kondisi ekonominya tidak tercermin dalam data pemerintah.
Sebagai anggota Komisi E DPRD Jatim yang membidangi kesejahteraan rakyat, Hari memastikan persoalan tersebut akan terus menjadi perhatian lembaganya.
Ia menyebut Komisi E terus menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Dalam Negeri dan kementerian terkait, serta pemerintah kabupaten/kota untuk mendorong perbaikan data.
"Sejauh ini Komisi E terus berkoordinasi secara intensif, baik dengan pemerintah pusat seperti Kemendagri dan kementerian terkait, maupun dengan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur untuk menyelesaikan persoalan data ini secara tuntas," pungkasnya.
Editor : Redaksi