Kawal Kebijakan Menko AHY, Dokter Agung Mulyono Sebut Macet Ketapang Butuh Penanganan Lintas Sektor

Reporter : Redaksi

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Timur, dr Agung Mulyono, menilai kemacetan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, tidak bisa dibebankan kepada satu pejabat atau kementerian. 

Persoalan tersebut membutuhkan penanganan lintas sektor, mengingat kompleksitas operasional transportasi penyeberangan Jawa-Bali.

Pernyataan tersebut disampaikan menyikapi desakan sejumlah sopir logistik agar Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), turun tangan mengatasi kemacetan di Pelabuhan Ketapang.

Anggota DPRD Jatim tiga periode itu menegaskan, keluhan para sopir logistik harus menjadi perhatian serius pemerintah. 

Terlebih, antrean panjang kendaraan tidak hanya berdampak pada aktivitas pengemudi, tetapi juga menghambat distribusi barang dan kegiatan ekonomi masyarakat.

"Kita memahami keresahan para sopir logistik. Mereka berada di garis depan distribusi barang dan tentu sangat dirugikan ketika waktu tunggu penyeberangan terlalu lama. Persoalan ini harus segera dicarikan solusi," ujar dr Agung.

Namun, ia mengingatkan bahwa kemacetan Ketapang tidak bisa dilihat hanya dari satu aspek. Ada sejumlah persoalan yang saling berkaitan, mulai dari kapasitas dan kondisi dermaga, kesiapan armada kapal, manajemen antrean kendaraan, hingga kelancaran proses bongkar muat.

Karena itu, menurutnya, penyelesaian persoalan Ketapang membutuhkan koordinasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Perhubungan, ASDP, operator penyeberangan, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya.

"Jangan sampai persoalan yang kompleks ini disederhanakan seolah-olah menjadi tanggung jawab satu orang. Masing-masing instansi memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang harus dijalankan secara terintegrasi," tegasnya.

Dokter Agung menilai, posisi AHY sebagai Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan justru memiliki arti strategis dalam mendorong koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat penyelesaian persoalan tersebut.

Ia meminta agar peran koordinatif AHY tidak dipersepsikan sebatas tuntutan untuk turun langsung ke lapangan. Lebih dari itu, yang dibutuhkan adalah langkah konkret dan terukur agar persoalan kemacetan Ketapang tidak terus berulang.

"Pak AHY memiliki posisi strategis untuk mendorong koordinasi lintas sektor. Yang terpenting bagaimana seluruh pihak bergerak bersama, sehingga masyarakat, khususnya sopir logistik, bisa segera merasakan perbaikan pelayanan penyeberangan," jelasnya.

Selain itu, dokter Agung mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kapasitas dermaga dan jumlah kapal yang beroperasi. Perbaikan infrastruktur harus dibarengi dengan pembenahan manajemen lalu lintas kendaraan serta sistem antrean penyeberangan.

Ia juga menekankan pentingnya percepatan penanganan fasilitas pelabuhan yang mengalami kendala teknis agar kapasitas pelayanan dapat kembali optimal.

"Jangan hanya berpikir menambah kapal atau memperluas dermaga. Sistem pengaturan kendaraan, kecepatan bongkar muat, dan kesiapan fasilitas pelabuhan juga harus dibenahi. Semua harus menjadi satu kesatuan solusi," tambahnya.

Anggota DPRD Jatim dari Dapil Banyuwangi-Bondowoso-Situbondo itu menegaskan bahwa kritik masyarakat harus menjadi masukan bagi pemerintah untuk memperbaiki pelayanan publik. Namun, kritik tersebut juga perlu diikuti dorongan terhadap solusi yang menyentuh akar persoalan.


"Kami tidak ingin masyarakat terus menjadi korban antrean panjang. Kita berharap koordinasi pemerintah pusat dan daerah semakin kuat, sehingga Pelabuhan Ketapang sebagai jalur strategis penghubung Jawa dan Bali dapat memberikan pelayanan yang lebih baik," pungkasnya.

Editor : Redaksi

Hukum
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru