Vonis Eks Direktur RS Mata Undaan, Pelapor: Terbukti Saya tak Salah!

dokter Lidya Nuradianti/editorial.id

Editorial.id – Terdakwa pencemaran nama baik di RS Mata Undaan, dokter Sudjarno sudah divonis hukuman percobaan tiga bulan. Hal ini membuat pelapor dokter Lidya Nuradianti lega karena hal itu menjadi bukti bahwa dirinya tak bersalah.

“Saya hanya ingin membersihkan nama saya atas fitnah dan pencemaran nama baik. Dengan vonis itu membuktikan saya tidak bersalah,” kata dr. Lidya, didampingi kuasa hukumnya Dr. George Handiwiyanto, Sabtu (30/1).

Meski demikian, perkara yang menyeret mantan Direktur RS Mata Undaan ini belum tuntas. Pasalnya, terdakwa yang dihukum percobaan mengajukan banding.

Diketahui sebelumnya, Sudjarno awalnya memberikan surat teguran kepada dokter Lidya selaku anak buahnya di rumah sakit tersebut. Dokter Lidya dianggapnya telah melanggar prosedur kerja dan etika profesi. Masalahnya, seorang pasien Lidya mata kirinya dioperasi oleh perawatnya. Perawat dalam aturannya tidak berkewenangan mengoperasi dan yang seharusnya mengoperasi mata pasien adalah dokter Lidya.

“Operasi itu tanpa sepengetahuan saya. Saat itu saya sedang melakukan operasi di ruangan lain yang steril sedangkan operasi yang dilakukan perawat itu di ruangan non steril. Saat itu juga ada enam atau tujuh pasien yang harus saya tangani secara beruntun. Jadi saya tidak tahu,” ungkapnya.

Dia mengatakan sebenarnya kasus ini sudah dilakukan mediasi. Perawat yang bernama Anggi yang saat itu mengoperasi pasien juga sudah membuat pernyataan. Isinya jika ia memang melakukan operasi atas inisiatif sendiri. Lidya mengira setelah adanya surat pernyataan itu, kasus ini selesai.

“Jadi saya tegaskan itu bukan perintah saya. Saat itu saya juga tidak tahu jika ia (Anggi) melakukan operasi,” terangnya.

Selain itu, sebenarnya Anggi tidak memiliki kewenangan untuk melakukan operasi itu. Sebab dia tak memiliki kapasitas untuk itu. Namun pihak manajemen rumah sakit justru memberikannya surat teguran kepada Lidya.

“Surat teguran itu diberikan dua bulan setelah kejadian itu. Padahal pasien juga sudah dilayani dengan baik dan sepakat tak memperpanjang atau menuntut kasus itu. Jadi kalau ada keterangan pasien protes itu tidak benar. Ada bukti tanda tangan pasien kok,” terangnya.

Sehingga dalam hal ini, Lidya merasa didzolimi. Polemik ini sempat diproses Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Surabaya. Setelah diproses, terdakwa Sudjarno diminta untuk mencabut surat teguran itu, namun dia tak bergeming.

“Kemudian hingga tujuh bulan tak ada tindak lanjut saya melaporkan kasus ini ke Polrestabes Surabaya. Setelah dua bulan diproses penyidik, IDI lantas mengeluarkan surat jika saya tidak bersalah,” katanya.

Menurut Lidya seharusnya, surat teguran itu diberikan jika ada pasien yang komplain saat itu. Namun pasien baru menuntut setelah tujuh bulan kejadian itu. Lalu, terkait pasien itu protes ke rumah sakit hingga meminta ganti rugi Rp 450 juta, Lidya tidak tahu.

“Kalau ada perjanjian antara dia (Sudarno) dan pasien juga saya tidak tahu. Apa ada kong kalikong saya juga tidak tahu. Justru saya tahu ada kesepakatan itu di persidangan,” pungkasnya.

Facebook Comments