Tidak Ikuti Intruksi, DPK Jaman Surabaya Dibekukan

Foto oleh Toriq

Dewan Pimpinan Daeran (DPD) Jaman Jawa Timur bekukan Dewan Pimpinan Kota (DPK) Jaman Surabaya. Pembekuan ini tebukti dengan dikrluarkannya surat keputusan bernomor 03/DPD/JAMAN-JATIM/B/XI/2020.

Surat keputusan pembekuan DPK Jaman Surabaya inipun di tanda tangani langsung oleh Ketua DPD Jaman Jawa Timur, Mulyadi.

Mulyadi mengatakan, dikeluarkannya SK ini sebab DPK Jaman Surabaya dianggapnya tidak patuh terhadap intruksi DPD Jaman Jatim terkait respon sikap pada Pemilihan Walikota Surabaya.

“Kita menganggap DPK Jaman Surabaya sudah tidak disiplin dan tidak mematuhi arahan organisasi dalam merespon pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya 2020,” Kata Mulyadi, saat Komferensi Pers, Minggu (1/11/2020)

Pengeluaran SK inipun, menurut Mulyadi sudah mengacu pada AD/ART Organisasi. Sebab itu, DPD Jaman Jatim tegaskan SK pembekuan ini sah menurut peraturan organisasi.

“Sesuai status AD/ART DPK Jaman Surabaya tidak mengikuti arahan intruksi dari pada dewan pimpinan Jawa Timur,” ujarnya.

Sebelumnya, DPD Jaman Jatim mengintruksikan DPK Jaman Surabaya agar mendukung Pasangan Calon Walikota nomor dua atas nama Machfud-Mujiaman. Tapi hal itu tidak diindahkan oleh DPK Jaman Surabaya yang lebih memilih pasangan Eri Cahyadi-Armuji.

“Intruksi kami dalam merespon dalam pelwali ini agar DPK Jaman Surabaya bersama-sama dengan DPD Jaman Jatim mendukung paslon nomor dua, Machfud-Mujiaman,” ungkap pria berdarah Madura ini.

Terkait alasan dukunganya ke kubu MA-Mujiaman ini, Mulyadi menjelaskan, Surabaya butuh perubahan secara fundamental atas tatanan kota yang kurang merata. Tidak hanya tatanan kota, Mulyadi juga menyinggung tentang kesejahteraan warga yang hanya terkafer di sebagian daerah saja.

“Butuh the next level, butuh lompatan yang lebih maju untuk pembangunan Surabaya. Berdasarkan ini masyarakat arus bawah ini butuh perubahan bukan hanya meneruskan kebaikan,” kata Mulyadi.

Disisi lain, Dewan Pembina DPK Jaman Surabaya, Samsul Arifin menghormari putusan DPD Jaman Jatim terkait pengeluaran SK Pembekuan ini. Ia menyebutkan DPK Jaman Surabaya harus tunduk terhadap putusan DPD Jaman Jatim sebagai organisasi yang berada diatasnya.

“Saya menghormati sikap DPD Jaman Jatim terkait hal itu. Kalau memang itu sudah menjadi intruksi DPD Jatim memang itu harus di ikuti arahannya, bagaimanapun ini adalah organisasi yang ada struktur diatasnya,” ungkap Samsul.

“karena saya sendiri sampai saat ini masih belum dikomfirmasi oleh pengurus DPK jaman Surabaya, terkain dengan sikap yang diambil oleh DPK Jaman Surabaya di pilwali Surabaya ini,” Tutupnya.

Facebook Comments