Sebut Langgar Amanah, Ketua PC PMII Surabaya Pantas Diturunkan

Ketua Komisariat PMII UIN Sunan Ampel Surabaya

Statement pembubaran deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang diutarakan oleh Nurul Haqqi sebagai Ketua Umum Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Surabaya menimbulkan gejolak di akar rumput.

Ketua Komisariat PMII UIN Sunan Ampel Surabaya, Erik Purnomo menyebut jikalau Haqqi yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum PC PMII telah melanggar amanah organisasi dan kehilangan arah gerakannya.

Hal itu disampaikan langsung olehnya saat dimintai keterangan pada hari Kamis (18/09) kemarin.

“Saya sangat responsif terhadap gerakan cabang, tapi tidak untuk hari ini. Karena sudah kedua kalinya semenjak Haqqi menjabat sebagai Ketua, PMII Surabaya telah kehilangan arah gerakannya. Dia mau menggerakkan massa PMII Surabaya darimana, seluruh komisariat se-Cabang Surabaya pasti tidak akan mau jika PMII di jadikan sebagai organisasi yang menjual beli-kan gerakan,” tegas Erik.

Ia juga memastikan tetap satu komando menolak tunduk kepada Haqqi dan tidak akan menurunkan seluruh kader PMII UIN Sunan Ampel Surabaya.

“Saya sebagai Ketua Komisariat, secara struktural berada di bawah pimpinan Haqqi, tapi saya sadar kalau PMII adalah organisasi kaderisasi. Seluruh kader PMII tahu akan hal itu,” tutur Erik.

Erik menyayangkan sosok Ketua Cabang di wilayah metropolis yang seharusnya jadi contoh untuk cabang-cabang lain, malah menciderai lembaga dan menurunkan marwah organisasi.

Saat ini, Erik mendesak kepada PKC PMI Provinsi Jawa Timur untuk membentuk tim investigasi atas pelanggaran yang dilakukan oleh oknum pengurus cabang PMII Surabaya.

“Tapi lebih tepatnya wajib di turunkan Haqqi ini dari pimpinan Ketua Cabang,” tutupnya.

Sementara itu pada saat yang sama, Ketua II PMII Komisariat UINSA bidang Eksternal, Asyroful Anam juga menyayangkan surat intruksi Ketua Cabang kepada seluruh Komisariat Se-Surabaya.

“Saya pribadi sangat kecewa atas surat intruksi yang di keluarkan Haqqi. Karena info yang saya tahu hari ini, BPH ketua 1, 2, dan 3 Komisariat lain juga tidak tahu info mengenai pembubaran KAMI di Surabaya, terangnya.

“Cacat secara komunikasi dan otoriter dalam mengambil kebijakan bukanlah cermin seorang pemimpin,” sambung Marco, sapaan akarabnya.

Facebook Comments