Banyak Gunung Erupsi, Fraksi PDIP DPRD Jatim Minta Pemprov Peta-kan Prioritas Bencana
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan skenario penanganan multi-bencana menyusul meningkatnya aktivitas vulkanik sejumlah gunung api di Indonesia, termasuk Gunung Semeru di Jawa Timur.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Wara Sundari Renny Pramana, mengungkapkan pemerintah tidak cukup hanya memberikan imbauan kepada masyarakat. Pemprov Jatim harus memastikan kesiapan konkret di daerah yang memiliki risiko bencana.
“Ini bukan waktunya hanya mengeluarkan imbauan. Pemerintah harus memastikan siapa melakukan apa, di mana titik evakuasinya, bagaimana jalur evakuasinya, berapa kesiapan logistiknya, dan seberapa cepat masyarakat bisa mendapatkan bantuan ketika kondisi memburuk,” ungkap Renny, Senin (07/09/2026).
Pada Minggu (6/9/2026), Enam gunung api menjadi perhatian karena mengalami erupsi maupun aktivitas vulkanik tinggi. Yakni Gunung Ibu di Maluku Utara, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Lewotobi Laki-laki dan Gunung Ili Lewotolok di NTT, Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, serta Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Gunung Semeru menjadi satu-satunya dari enam gunung tersebut yang berada di Jawa Timur.
Gunung Semeru mengalami erupsi pada Minggu (6/9/2026) pukul 07.51 WIB dengan durasi 102 detik dan amplitudo maksimum 23 milimeter. Aktivitas vulkanik tersebut berlangsung ketika Jawa Timur juga menghadapi persoalan kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan.
Untuk itu, Bendahara DPD PDI Perjuangan Jatim tersebut meminta Pemprov Jatim menjadikan kondisi tersebut sebagai dasar untuk mengaktifkan koordinasi lintas sektor, bukan menangani setiap bencana secara terpisah.
“Semeru harus menjadi contoh bagaimana kesiapsiagaan itu bekerja. BPBD, pemerintah kabupaten, tenaga kesehatan, aparat, relawan, sampai perangkat desa harus memiliki skenario yang sama. Kalau terjadi erupsi dan pada saat yang sama wilayah lain membutuhkan air bersih atau menghadapi karhutla, pemerintah harus sudah memiliki pembagian tugas dan prioritas yang jelas,” ujarnya.
Menurut Renny, kebutuhan tersebut semakin mendesak karena kekeringan telah melanda 24 kabupaten/kota di Jawa Timur, sementara karhutla sepanjang musim kemarau 2026 telah mencapai 3.834,35 hektare. Kondisi ini menunjukkan tekanan bencana tidak hanya datang dari aktivitas vulkanik, tetapi juga dari faktor hidrometeorologi.
Karena itu, Renny mendesak Pemprov Jatim membuat peta prioritas bencana berbasis wilayah. Daerah yang menghadapi lebih dari satu ancaman harus mendapatkan dukungan personel, peralatan, air bersih, layanan kesehatan, serta logistik lebih awal.
“Kalau satu daerah menghadapi kekeringan sekaligus berada dekat kawasan rawan karhutla, perlakuannya tidak bisa sama dengan daerah yang hanya menghadapi satu risiko. Begitu juga kawasan sekitar Semeru. Pemerintah harus memiliki data wilayah risiko dan kebutuhan yang diperbarui secara berkala,” katanya.
“Jangan sampai kita baru menghitung kebutuhan pengungsian setelah masyarakat harus dievakuasi. Data jumlah warga, kapasitas tempat pengungsian, kebutuhan air dan pangan harus sudah ada. Kalau ada perubahan kondisi, datanya tinggal diperbarui,” lanjutnya.
Selain itu, perempuan yang akrab disapa Bunda Renny mendorong penguatan sistem peringatan dini sampai tingkat desa. Informasi dari PVMBG dan BPBD harus diterjemahkan menjadi instruksi yang mudah dipahami masyarakat, termasuk kapan harus mengungsi, wilayah mana yang harus dihindari, dan jalur mana yang harus digunakan.
“Peringatan dini tidak boleh berhenti di meja pemerintah. Informasi harus sampai ke warga dalam bentuk yang sederhana dan bisa langsung ditindaklanjuti. Masyarakat harus tahu apa yang dilakukan ketika sirene berbunyi atau ketika status gunung berubah,” pungkasnya.
Editor : Redaksi