Fraksi Demokrat Dorong UMKM Jombang Naik Kelas dan Perluas Akses Permodalan

Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Timur terus mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui kemudahan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kali ini, Fraksi Demokrat menggandeng Bank Jatim Cabang Jombang menggelar sosialisasi akses permodalan murah melalui program Solusi Modal Bisnis (SMB) Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Kegiatan yang dihadiri ratusan warga dan pelaku UMKM di Kabupaten Jombang tersebut menjadi bagian dari upaya membuka akses pembiayaan formal yang mudah, terjangkau, sekaligus mendorong pelaku usaha naik kelas.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim, dr. Agung Mulyono, mengatakan penguatan UMKM menjadi salah satu kunci menjaga sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Anggota DPRD Jatim tiga periode itu menegaskan, UMKM tidak boleh hanya didorong untuk bertahan menghadapi tekanan ekonomi. Lebih dari itu, pelaku usaha harus mendapatkan dukungan agar mampu berkembang, memperluas usaha, dan meningkatkan kesejahteraan.

"Tujuan kami jelas: kembangkan dan bangkitkan UMKM se-Jawa Timur, termasuk di Jombang hari ini. Kami pertemukan langsung mereka dengan Bank Jatim agar bisa memanfaatkan kemudahan permodalan ini," kata dr. Agung.

Politisi yang juga berprofesi sebagai dokter dan pengusaha tersebut berharap KUR Bank Jatim dapat menjadi stimulus nyata bagi pelaku UMKM.

Menurutnya, permodalan yang sehat harus diikuti dengan pengelolaan usaha yang sehat pula. Dengan begitu, modal yang diperoleh tidak sekadar habis untuk memenuhi kebutuhan usaha, tetapi mampu menghasilkan pertumbuhan dan keuntungan.

"Kami ingin UMKM tidak hanya sekadar survive, tetapi juga growth, bahkan berkembang pesat. Usahanya sehat, permodalannya sehat, dan tentunya cuan," tegasnya.

Dari pantauan di lokasi, kegiatan tersebut turut dihadiri anggota Fraksi Demokrat DPRD Jawa Timur Rasiyo dan anggota Komisi C DPRD Jatim Mohammad Soleh.

Kehadiran Mohammad Soleh menjadi relevan mengingat Komisi C merupakan alat kelengkapan dewan yang bermitra dengan Bank Jatim, khususnya dalam pembahasan dan pengawasan sektor keuangan daerah.

Sementara itu, Anggota Komisi E DPRD Jatim dari Fraksi Demokrat, H. Rasiyo, meminta Bank Jatim memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan.

Mantan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur itu mengingatkan agar persyaratan administrasi maupun agunan tidak menjadi penghalang bagi pelaku usaha mikro yang membutuhkan tambahan modal.

"Penekanan saya kepada Bank Jatim terkait KUR ini: syaratnya jangan terlalu rumit. Jangan dipersulit dengan urusan agunan yang berlebihan. Kalau persyaratan administrasi kurang sedikit, tolong dibantu dan dipermudah," ujar Rasiyo.

Menurut Rasiyo, kemudahan akses pembiayaan formal juga menjadi langkah penting untuk mencegah masyarakat terjebak rentenir maupun pinjaman ilegal dengan bunga tinggi.

Sebab, kebutuhan modal yang mendesak sering kali membuat pelaku UMKM mengambil jalan pintas tanpa mempertimbangkan beban pembayaran di kemudian hari.
"Jangan sampai karena sulit mendapatkan modal dari perbankan, masyarakat akhirnya lari ke rentenir. Ini yang harus kita cegah," tegasnya.

Anggota DPRD Jatim dari Dapil Surabaya itu menambahkan, UMKM memiliki peran strategis terhadap perekonomian Jawa Timur.

Karena itu, ketika aktivitas usaha masyarakat mengalami perlambatan, perbankan daerah seperti Bank Jatim dinilai perlu hadir memberikan dukungan pembiayaan dengan biaya yang terjangkau.

"Sektor UMKM adalah tulang punggung perekonomian Jawa Timur. Kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi Jatim yang berada di kisaran 5,6 persen itu sangat besar," jelasnya.

"Ketika aktivitas UMKM agak melambat, perbankan daerah seperti Bank Jatim harus masuk memberikan suntikan modal berbiaya murah," sambung Rasiyo.

Pelaku UMKM Apresiasi Langkah Demokrat

Upaya Fraksi Demokrat menghadirkan langsung jajaran perbankan daerah ke tengah masyarakat mendapat respons positif dari pelaku UMKM.

Muhammad Ainul Yaqin, salah seorang peserta sosialisasi asal Jombang, menilai kegiatan tersebut memberikan jawaban konkret atas persoalan permodalan yang selama ini menjadi salah satu kendala dalam mengembangkan usaha.

"Acara ini sangat membantu teman-teman pelaku UMKM untuk pengembangan usaha melalui jalur resmi dan terjangkau," tutur Ainul.

Ia juga mengapresiasi Fraksi Demokrat yang dinilai tidak sekadar menyampaikan aspirasi dari balik meja, tetapi turun langsung mempertemukan pelaku usaha dengan lembaga pembiayaan.

Menurut Ainul, akses permodalan melalui jalur resmi dapat memberikan kepastian bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha tanpa harus bergantung pada pinjaman informal yang berpotensi memberatkan.

Ia berharap kegiatan tersebut tidak berhenti pada sosialisasi, tetapi dilanjutkan dengan pendampingan agar akses pembiayaan benar-benar dirasakan masyarakat hingga tingkat bawah.

"Sangat apresiatif kepada Fraksi Demokrat. Harapan kami setelah acara ini ada tindak lanjutnya. Kalau bisa, para anggota dewan dan pengurus di tingkat kabupaten bisa terus turun ke bawah, menyapa teman-teman PAC di 6 daerah pemilihan (dapil) se-Kabupaten Jombang," pungkasnya.

Bagi Fraksi Demokrat, penguatan UMKM bukan sekadar persoalan mendapatkan modal. Lebih jauh, akses pembiayaan diharapkan menjadi pintu masuk agar pelaku usaha memiliki bisnis yang lebih sehat, berkembang, membuka lapangan kerja, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Editor : Redaksi