Ketua Komisi D DPRD Jatim: Saatnya Madura Punya Badan Otoritas Seperti Batam

Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur, Abdul Halim, menyatakan dukungannya terhadap rencana pembentukan badan otoritas untuk percepatan pembangunan di Madura.
Anggota DPRD Jatim Dapil Madura itu mengatakan, apapun skema yang dipilih pemerintah pusat, langkah tersebut akan menjadi jawaban atas ketertinggalan pembangunan di Pulau Garam.

“Sebagai wakil masyarakat Madura, dalam bentuk skema apapun kami tetap mendukung, karena ini merupakan akselerasi pembangunan di Madura,” ujar Halim, Selasa (24/9).

Ketua Satria Jawa Timur itu mencontohkan keberhasilan Batam yang mampu berkembang pesat berkat adanya badan otoritas. Dengan model serupa, diharapkan Madura juga bisa keluar dari jerat ketertinggalan.

“Sudah sekitar 16 tahun Suramadu berdiri, tetapi sampai hari ini belum ada proses pembangunan yang signifikan di Madura,” tegasnya.

Menurut Halim, bila badan otoritas benar-benar direalisasikan, dampaknya akan terasa luas. Pertumbuhan industri diyakini bakal masuk ke Madura, lapangan kerja terbuka, dan percepatan pengurangan kemiskinan dapat terwujud.

“Multiplayer efeknya ke mana-mana, termasuk menjawab persoalan kesenjangan antarwilayah. Secara indeks pembangunan manusia, Madura selalu berada di urutan terakhir dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur,” terangnya.

Meski demikian, ia mengingatkan agar pengalaman kegagalan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya–Madura (BPWS) dijadikan pelajaran. BPWS yang berdiri lebih dari satu dekade dinilai tidak mampu menjalankan perannya secara optimal.

“BPWS menjadi istibar, pelajaran penting bagaimana badan yang nanti dibentuk benar-benar efektif dan bisa melakukan akselerasi pembangunan di Madura,” tutur Halim.

Halim menekankan, pihaknya tidak ingin memaksakan bentuk kelembagaan tertentu. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat untuk menentukan skema terbaik.

“Yang penting ada langkah nyata untuk pembangunan Madura,” pungkasnya.

Editor : Budi Prasetyo