New Normal di Pesantren, Ketum IPHI : Apa Yang Jadi Masalah?

Istilah New Normal yang didengungkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di tengah wabah virus Corona atau Covid-19, menjadi angin segar bagi dunia pesantren. Karena hingga saat ini para santri tidak bisa melaksanakan kegiatan belajar.

Apalagi, Kementerian Agama (Kemenag), tanggal 27 Mei 2020  juga sudah mengeluarkan edaran tentang Kebijakan Kegiatan Pesantren dan Rumah Ibadah dalam Menghadapi New Normal.

Menurut Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat  Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (DPP IPHI) H Rahmat Santoso, SH, MH, Secara umum, apa yang terkandung dalam konsep pesantren menuju New Normal dari pemerintah melalui Kemenag itu sebenarnya sudah bukan baru dalam Islam. Protokol pencegahan covid-19, seperti mencuci tangan, memakai masker, bersin menutup mulut, hingga jaga jarak adalah konsep Islam Life Style.

“Memakai masker misalnya, mirip dengan cadar yang dipakai wanita mukminah. Cuci tangan, juga ada dalam wudhu. Mejaga wudhu sangat dianjurkan dalam Islam,” terangnya, Sabtu (30/5/2020).

Selain itu, soal sosial distancing, dalam Islam juga sudah dianjurkan  berkumpul harus memberi manfaat,  tidak boleh yang berkumpul sia-sia apalagi yang membahayakan.

“Lantas apa yang menjadi masalah pesantren tidak segera dibuka jika konsep new normal itu sudah bukan barang baru di Islam,” ujarnya.

Lanjutnya, selama ini kalangan pondok pesantren resah, Keresahannya sama, kapan santri-santri bisa berkumpul lagi dan pendidikan pesantren dimulai?

Apa yang dialami kalangan pesantren kata Rahmat hal yang wajar, sudah hampir tiga bulan pesantren seperti mati suri setelah semua santri dipulangkan akibat pandemi virus corona ini. Padahal, jumlahnya tidak sedikit. 

“Ada sebanyak 28.194 pesentren dengan sekitar 5 juta santri mukim yang tersebar di seluruh Indonesia saat ini.Sedangkan jika total dengan santri non mukim berkisar 18 juta jiwa. Belum lagi jumlah pengajar yang tak kurang dari 1,5 juta jiwa. Semua bersandar pada kehidupan pesantren. Tentu menjadi normal, jika banyak pertanyaan sampai kapan aktifitas pesantren ini terhenti?,” ungkap Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) MPC Pemuda Pancasila Kota Surabaya ini.

Rahmat juga merasakan apa yang dialami kalangan pesantren hal itu lantaran masih kerap sowan dan berkumpul bersama para kyai dan ulama-ulama.

Pemerintah dan termasuk masyarakat semua harus berhati-hati.  Keselamatan santri dan para guru pesantren  di atas segalanya. Apalagi kondisi  pandemi korona di tiap daerah tidak sama. Ada yang sudah turun tapi juga ada yang justru naik, seperti yang terjadi di Jawa Timur.

“Untuk itu,  perlu berbagai persiapan agar memastikan pesantren benar-benar aman sebelum dibuka kembali,” ungkap Rahmat.

Secara garis besar menurut Rahmat ada empat langkah untuk memulai New Normal di Pesantren. Keempatnya, yaitu Sertifikasi Pesantren, Protokol Kesehatan COVID-19 Pesantren, Sarana-Prasana dan Kelompok Rentan.

“Terkait sertifikasi, tujuannya untuk  menentukan kelayakan pesantren atau memberikan jaminan bagi seluruh stake holder (orangtua/wali santri, pengajar, staf, dan masyarakat di sekitar pesantren) bahwa pesantren yang menyandang sertifikasi berarti memenuhi kualifikasi bebas COVID-19 atau dalam konteks ini bahwa pesantren tersebut memenuhi unsur-unsur yang dibutuhkan dan mematuhi protokol kesehatan COVID-19,” paparnya.

Untuk itu ia mengusulkan perlu segera dilakukan pendataan kembali ke semua pesantren dari berbagai hal untuk memenuhi standart verifikasi atau kualifikasi bebas covid-19 itu. Kalaupun ada yang kurang, pemerintah maupun stake holder lainnya bisa membantu untuk melengkapi. Harapannya, semua pesantren bisa mendapatkan sertifikasi. 

Facebook Comments