Gak Main, Pemkot Serius Akan Denda Para Pelanggar Protokol Sampai Jutaan Rupiah

Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya nampaknya terihat serius dalam menerapkan sanksi denda berupa uang bagi pelanggar protokol kesehatan.

Itu bisa dilihat dari kesiapan Pemkot yang saat ini mulai mengkaji Perwali soal sanksi pelanggaran tersebut. Dalam kajiannya itu Pemkot menggandeng pakar hukum dan pakar kesehatan masyarakat.

“Ini Perwali sedang kita kaji dengan para pakar hukum dan pakar kesehatan masyarakat. Ini juga baru selesai pembahasannya tadi dan sedang kita bahas,” kata Irvan Widyanto selaku Wakil Sekertaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Surabaya. (13/9/2020)

Terkait berapa jumlah nominal denda bagi yang melanggar protokol kesehatan, Irvan mengatakan, Pemkot akan mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Timur nomor 53 tahun 2020.

Dalam penetapan Pergub Jatim nomor 53 tahun 2020 tertuang denda bagi pelanggar protokol kesehatan akan didenda sebesar 250 ribu rupiah. “Jadi acuan kita di sana (Pergub 53/2020),” jawab dia.

Selain itu, denda juga akan diberikan kepda sektor pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Apabila mengacu pada Pergub Jatim nomor 53 tahun 2020 maka sektor pelaku usaha dan pengelola fasilitas umum yang melanggar protokol kesehatan akan didenda sesuai klasifikasinya.

Adapun denda bagi usaha mikro sebesar 500 ribu rupiah, usaha kecil 1 juta rupiah, usaha menengah 5 juta rupiah, dan usaha besar 25 juta rupiah.

Di satu sisi, Pemkot masih harus melakukan kajian secara mendalam untuk mekanisme pembayaran denda bagi pelanggar. Pastinya, denda uang itu akan masuk ke dalam kas daerah.

Sementara itu, sanksi sosial akan tetap diberlakukan bagi pelanggar yang masih di bawah umur alias mereka yang belum memiliki KTP. Adapun sanksi tersebut ialah menyapu jalan, push up hingga memberi makan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Liponsos Keputih, Surabaya.

“Jadi operasi ini berdasarkan Inpres nomor 6, kemudian dilanjutkan dengan instruksi Mendagri nomor 4 tahun 2020, kemudian Perda Trantibum Daerah Jatim nomor 2 tahun 2020 dan Pergub nomor 53 tahun 2020,” urainya.

Facebook Comments