Fraksi PKS Surabaya Minta Pemerintah tanggapi Aspirasi Penolakan Omnibus Law

Fraksi Partai Kesejahteraan Masyarakat (PKS) DPRD Kota Surabaya, meminta pemerintah respon aspirasi pedemo di Surabaya.

Sikap ini diutarakan langsung oleh ketua Fraksi PKS DPRD Surabaya, Akhmad Suyanto. Ia mengatakan pemerintah seharusnya sigap melihat kejadian ini, dan dengan tangan terbuka dapat memberikan respon positifnya terhadap publik.

“Surabaya sebagai kota indamardi, Industri-perdagangan, jasa, maritim, pendidikan sangat terkait dengan pelaksanaan undang-undang ini, karena itu wajar ada reaksi yang besar. Maka pemerintah harus memberikan atensinya,” ujar Akhmad Suyanto. Jumat. (09/10/2020)

Ia menambahkan, disahkannya UU Omnibus Law merupakan hal yang sensitif, jadi tidak heran jika respon masyarakat Surabaya sangat tinggi. Apalagi permasalahan tentang ketenagakerjaan sering terjadi di Kota Pahlawan ini.

“Satu hak saja dirampas, satu kewajiban saja tidak terlaksana, biasanya memicu reaksi para pekerja. Kita semua tentu tahu, Nah undang-undang ini menurut teman-teman buruh menyangkut hal-hal mendasar terkait hak dan kewajiban, tidak hanya satu bahkan. tapi banyak, karena itu responnya jadi meluas,” terangnya.

Menanggapi adanya kericuhan dan juga perusakan fasilitas umum dalam kegiatan unjuk rasa, pihaknya turut menyayangkan. Ia menambahkan pihak keamanan punya peran penting mengawal para demonstran ini. Sikap pengayompun sangat dibutuhkan, ini demi kekondusipan aksi massa.

“Unjuk rasa diatur oleh undang-undang, mestinya bisa tertib. Apalagi dalam masa ini, protokol pencegahan covid juga harus dilakukan, maka aparat keamanan hendaknya bisa menciptakan situasi kondusif, kalau ada pelanggaran bisa ditindak sesuai peraturan. Ini negara demokrasi sekaligus negara hukum,” terangnya.

Meski begitu, pria berdarah Madura ini beranggapan, kericuhan yang terjadi hanya ulah oknum provokator, menghilangkan substansi penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Facebook Comments