Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak saat menerima audiensi jajaran Pengurus IDI Jawa Timur di Rumah Dinas Wakil Gubernur, Margorejo Indah, Surabaya, Selasa (14/7).

Dalam pertemuan itu, Emil menegaskan pembangunan sektor kesehatan tidak cukup hanya berfokus pada layanan kuratif. Menurutnya, pendekatan promotif, preventif, hingga pendampingan pasca-pemeriksaan harus diperkuat agar masyarakat memperoleh manfaat pelayanan kesehatan secara berkelanjutan.

Salah satu kolaborasi yang didorong ialah penguatan pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang terintegrasi dengan manajemen penyakit kronis.

"Jangan sampai pelayanan berhenti pada tahap pemeriksaan saja. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana tindak lanjutnya, terutama bagi masyarakat yang berada di daerah-daerah terpencil," ujar Emil.

Selain itu, Emil mengusulkan pembentukan database kesehatan Jawa Timur yang terintegrasi sebagai landasan penyusunan kebijakan berbasis data. Menurutnya, data yang akurat akan membantu pemerintah menetapkan program kesehatan secara lebih tepat sasaran.

Ia juga menekankan pentingnya inovasi dalam edukasi kesehatan kepada masyarakat. Menurut Emil, pesan-pesan kesehatan perlu dikemas secara sederhana dan menarik agar lebih mudah dipahami, seperti kampanye menjaga kesehatan ginjal melalui kebiasaan minum air putih yang cukup.

"Keilmuan tetap menjadi dasar, tetapi cara menyampaikannya harus kreatif agar edukasi kesehatan lebih efektif," katanya.

Pemanfaatan teknologi juga menjadi perhatian. Emil mendorong optimalisasi layanan telemedicine agar masyarakat di wilayah terpencil tetap memperoleh akses konsultasi medis tanpa terkendala jarak.

Kolaborasi tersebut juga akan diperluas bersama Tim Penggerak PKK dan Posyandu di bawah koordinasi Ketua TP PKK Jawa Timur Arumi Bachsin sehingga edukasi kesehatan dapat menjangkau hingga tingkat keluarga.

Di bidang kesehatan jiwa, Emil mengusulkan penguatan layanan mental health melalui kolaborasi dokter, psikolog, tokoh agama, dan unsur sosial. Pendekatan tersebut diharapkan dapat diwujudkan melalui program konseling bagi pelajar SMP, SMA, hingga mahasiswa.

Sementara dalam aspek kesiapsiagaan bencana, Pemprov Jatim bersama IDI akan memperkuat Emergency Medical Team (EMT) melalui pelatihan dan sertifikasi tenaga medis bekerja sama dengan BPBD agar respons kesehatan saat bencana berlangsung lebih cepat dan terstandar.

Emil juga berharap penyelenggaraan Jatim Medical Week yang dijadwalkan mulai 1 Agustus 2026 dapat berkembang menjadi agenda kesehatan tahunan yang memiliki identitas kuat dan memberi dampak luas bagi masyarakat.

"Harus ada konsep yang berbeda, punya wow factor, sehingga gaungnya berkelanjutan dan menjadi agenda kesehatan yang selalu dinantikan masyarakat," tuturnya.

Sementara itu, Ketua IDI Jawa Timur dr. Budi Himawan, Sp.U., MM., FICS menyambut baik komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat kolaborasi di sektor kesehatan.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan organisasi profesi akan mempercepat peningkatan kualitas layanan kesehatan, mulai dari upaya promotif dan preventif, penguatan pelayanan medis, hingga kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Senada, Pembina IDI Jawa Timur dr. Agung Mulyono menegaskan organisasi profesi siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat sistem kesehatan di Jawa Timur.

"Kami ingin kolaborasi ini tidak berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar melahirkan program yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Mulai dari pencegahan penyakit, edukasi kesehatan, penguatan layanan hingga penanganan bencana harus menjadi gerakan bersama," pungkas dr. Agung.

Harapan tersebut disampaikan usai dr. Agung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek. Dari hasil peninjauan, ia memperoleh penjelasan bahwa pekerjaan konstruksi pada kedua seksi tersebut telah rampung dan telah dinyatakan lolos Uji Laik Operasi (ULO). Saat ini, proses yang tersisa tinggal penyelesaian administrasi sebelum penetapan jadwal operasional oleh pemerintah pusat.

"Dari hasil sidak yang kami lakukan, kami mendapatkan penjelasan bahwa pengerjaan fisik sudah selesai. Uji laik operasi juga telah dilaksanakan. Artinya, secara teknis ruas ini sudah siap dimanfaatkan masyarakat," ujar dr. Agung, Sabtu (11/7).

Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur itu mengatakan, kehadiran ruas tol tersebut telah lama dinantikan masyarakat, terutama di kawasan Probolinggo, Situbondo hingga Banyuwangi. Selama ini, jalur Pantura Probolinggo–Kraksaan–Paiton masih menjadi salah satu titik kepadatan kendaraan, khususnya saat musim liburan, akhir pekan, maupun ketika arus logistik meningkat.

"Harapan masyarakat sangat besar agar ruas ini segera dibuka. Infrastruktur yang sudah selesai tentu akan memberikan manfaat lebih cepat apabila segera dioperasikan," katanya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan operasional, doker. Agung mengaku akan menyampaikan langsung hasil sidak tersebut ke  Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Menurutnya, dukungan pemerintah pusat diperlukan agar proses administrasi, termasuk penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO) dan penetapan jadwal operasional, dapat segera dituntaskan.

"Hasil sidak ini sudah kami laporkan non formal kepada Pak Wagub Emil Dardak. Kami juga akan melaporkan ke Pak Menko AHY. Harapan kami, pemerintah pusat dapat memberikan perhatian sehingga seluruh proses administrasi bisa dipercepat dan ruas ini segera dibuka untuk masyarakat," ujarnya.

Pada tahap awal, ruas yang direncanakan beroperasi meliputi Seksi 1 Gending–Kraksaan sepanjang 12,88 kilometer dan Seksi 2 Kraksaan–Paiton sepanjang 11,20 kilometer. Dengan beroperasinya kedua seksi tersebut, masyarakat akan dapat memanfaatkan sekitar 24 kilometer ruas Tol Prosiwangi yang menjadi bagian dari jaringan Jalan Tol Trans Jawa menuju kawasan Tapal Kuda.

Menurut dr. Agung, operasional ruas Gending–Paiton akan membawa dampak positif terhadap kelancaran lalu lintas di jalur Pantura sekaligus memperkuat konektivitas wilayah timur Jawa Timur. Selain memangkas waktu tempuh, jalan tol ini juga diyakini mampu meningkatkan efisiensi distribusi logistik menuju kawasan industri Paiton, pelabuhan, sentra pertanian, perikanan, hingga destinasi wisata unggulan seperti Kawah Ijen dan Taman Nasional Baluran.

"Jalan tol ini bukan hanya memangkas waktu tempuh, tetapi juga menekan biaya distribusi, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di sekitar gerbang tol. UMKM, perdagangan, pariwisata hingga investasi akan ikut bergerak," jelas legislator tiga periode tersebut.

Sementara itu, Presiden Direktur PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol, Mulya Setiawan, menegaskan bahwa konstruksi Jalan Tol Pasuruan–Probolinggo (Paspro) telah sepenuhnya selesai dan saat ini telah memasuki tahap operasional.

"Konstruksi Tol Paspro sudah selesai. Sekarang tinggal operasional," kata Mulya.

Ia menjelaskan, ruas yang masih menunggu pembukaan merupakan Tol Probolinggo–Banyuwangi (Prosiwangi), yang merupakan proyek lanjutan dengan pengelola berbeda meski sama-sama menjadi bagian dari jaringan Jalan Tol Trans Jawa.

Berdasarkan hasil koordinasi bersama Direktur JPB Prosiwangi Iwan Rosa, ruas Gending–Kraksaan dan Kraksaan–Paiton telah dinyatakan lolos Uji Laik Operasi (ULO). Saat ini berbagai persiapan operasional terus dilakukan, sementara jadwal pembukaan resmi masih menunggu penetapan dari pemerintah pusat.

Dokter Agung menegaskan dirinya akan terus mengawal percepatan operasional proyek strategis nasional tersebut, termasuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar masyarakat dapat segera menikmati manfaat pembangunan infrastruktur tersebut.

"Kalau seluruh pekerjaan sudah selesai dan telah dinyatakan laik operasi, tentu harapan kita ruas ini segera dibuka. Saya akan menyampaikan langsung hasil sidak ini kepada Pak Menko AHY agar proses administrasi dan penetapan operasional dapat dipercepat. Semakin cepat beroperasi, semakin besar manfaat yang dapat dirasakan masyarakat, dunia usaha, dan pertumbuhan ekonomi kawasan Tapal Kuda Jawa Timur," pungkasnya.

(Anggota Fraksi PDIP dan Komisi B DPRD Jatim)

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan megaproyek ekonomi kerakyatan melalui pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Target yang dicanangkan cukup masif: mendirikan sekitar 30.000 unit koperasi di seluruh Indonesia, dibarengi dengan rekrutmen 30.000 manajer profesional yang siap diterjunkan ke lapangan pada Agustus 2026 ini.

​Secara cetak biru, rancangan KDKMP memiliki visi yang sangat positif. Program ini mengintegrasikan empat pilar bisnis utama sekaligus, yaitu:

​1. Menjadi penampung (off-taker) hasil tani masyarakat.

2. ​Menyediakan toko sembako murah bagi warga.

3. ​Membuka apotek desa untuk akses kesehatan yang lebih dekat.

​4. Menyediakan jasa keuangan mikro guna memutus mata rantai pinjaman online (pinjol) ilegal.

​Payung hukum penopang proyek ini pun terbilang kuat dan berlapis, mulai dari Instruksi Presiden (Inpres) hingga Peraturan Menteri Keuangan yang mengizinkan pemanfaatan alokasi Dana Desa hingga 30%. 

Namun ini juga harus didukung pengelolahan yang profesional. Sebab bila tidak maka akan membawa dampak buruk bagi KDMP. Kasus Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Desa Campurejo, Kecamatan Bojonegoro bisa menjadi salah satu contoh.

Dimana KDMP tersebut mendadak menghentikan operasionalnya mulai Jumat (03/07/26). Karena sistem pengelolahan yang tidak jelas. Yang berimbas pula pada kesejshteraan dan besaran upah pengelola. Tidak menutup kemungkinsn terjadi di beberapa KDMP lainnya.

Dengan kondisi tersebut, agar implementasi di lapangan berjalan mulus dan minim risiko kegagalan, ada beberapa catatan krusial yang perlu kita bedah bersama melalui kacamata esensi perkoperasian.

​Menjaga Ruh Kemandirian Gerakan Koperasi

​Jika kita merujuk pada UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 1 dan Pasal 4 menegaskan bahwa koperasi pada hakekatnya adalah gerakan ekonomi rakyat yang berasas kekeluargaan. Karakter utamanya adalah tumbuh dari bawah (bottom-up), bersifat sukarela, dan mandiri.

​Melihat petunjuk pelaksanaan (juklak) yang ada saat ini, tata kelola KDKMP masih didominasi oleh pendekatan dari atas ke bawah (top-down). Sebagian besar kendali operasi, pasokan, hingga manajemen awal dipegang oleh pemerintah pusat melalui PT Agrinas, sebelum direncanakan beralih sepenuhnya ke pemerintah desa pada tahun 2028.

​Tantangan Edukasi, Ketika sebuah koperasi digerakkan penuh oleh instruksi pusat dan disuntik modal instan, ada tantangan besar dalam menumbuhkan rasa memiliki (sense of ownership) dari warga. 

Jika masyarakat hanya memandang KDKMP sebagai "toko milik pemerintah", maka esensi utama pendidikan perkoperasian—yaitu kemandirian dan gotong royong anggota—berisiko tidak tumbuh secara optimal.

​Menghindari Jebakan "One Size Fits All"

​Indonesia adalah negara dengan tingkat keberagaman yang sangat tinggi. Karakteristik sosial dan ekonomi desa di pesisir utara Jawa tentu berbeda jauh dengan desa di pegunungan Papua atau kawasan perkebunan sawit di Sumatra.

​Oleh karena itu, model bisnis empat pilar (logistik, ritel, apotek, keuangan) sebaiknya tidak dipaksakan seragam di setiap wilayah. Sebuah unit usaha baru dapat menghasilkan keuntungan berkelanjutan jika mampu menjawab tiga pertanyaan dasar, ​Apa potensi riil lokal yang bisa dikembangkan? Siapa target pasar utamanya?Bagaimana rantai pasok (supply chain) di wilayah tersebut?

​Tanpa adanya Studi Kelayakan Usaha (feasibility study) yang berbasis pada potensi nyata Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) di masing-masing desa, KDKMP dikhawatirkan hanya menjadi pemenuhan target administratif. Tanpa pemetaan matang, unit ritel koperasi bisa kalah bersaing dengan warung-warung lokal yang sudah eksis, dan unit logistiknya terancam macet karena ketiadaan komoditas unggulan yang siap diserap.

Langkah Mitigasi Menuju Agustus 2026

​Kebijakan dalam Juklak No. 1/2025 yang memisahkan fungsi pengurus desa dengan manajer profesional (seperti larangan hubungan keluarga dan keterlibatan langsung Kepala Desa) patut diapresiasi. Ini adalah langkah maju yang baik untuk mencegah konflik kepentingan (conflict of interest).

​Namun, menerjunkan 30.000 manajer baru ke desa-desa tanpa kesiapan mental berwirausaha dari masyarakat setempat membutuhkan strategi mitigasi yang matang. Agar investasi besar negara ini memberikan dampak jangka panjang, pemerintah perlu mempertimbangkan dua langkah taktis berikut:

​Fleksibilitas Pilar Bisnis: Berikan keleluasaan bagi desa untuk memilih pilar bisnis yang paling mendesak bagi mereka. Desa yang sudah mandiri pangan mungkin tidak membutuhkan unit off-taker, tetapi lebih memerlukan unit jasa keuangan mikro.

​Prioritaskan Riset Potensi Lokal: Manajer yang diterjunkan pada Agustus 2026 sebaiknya tidak langsung dipaksa mengejar target penjualan. Pada 3 bulan pertama, tugaskan mereka secara khusus untuk melakukan riset mendalam mengenai potensi ekonomi dan kebutuhan spesifik desa tempat mereka mengabdi.

​Melalui pendekatan yang lebih adaptif, berbasis data, dan menghormati karakteristik lokal, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak hanya akan menjadi proyek yang masif, tetapi juga menjadi fondasi ekonomi kerakyatan yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan.

Di sela agenda Rapat Paripurna DPRD Jatim, Emil bersama Komisi B DPRD memilih menemui langsung para peternak untuk mencari solusi atas anjloknya harga telur di tingkat produsen.

Langkah tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak ingin persoalan yang dihadapi peternak berlarut-larut. Emil menegaskan, berbagai langkah konkret telah disiapkan mulai dari penanganan jangka pendek hingga penyusunan kebijakan jangka panjang.

"Kami ingin mendengar langsung apa yang menjadi persoalan peternak. Pemerintah tidak boleh hanya menerima laporan, tetapi harus hadir di tengah masyarakat dan memastikan solusi segera dijalankan," kata Emil.

Salah satu persoalan utama yang disampaikan peternak adalah belum optimalnya implementasi Surat Kepala Badan Pangan Nasional tertanggal 9 Juni 2026 yang menetapkan Harga Acuan Pembelian (HAP) telur ayam ras di tingkat produsen sebesar Rp26.000 per kilogram. 

Di lapangan, harga yang diterima peternak masih jauh di bawah angka tersebut sehingga banyak usaha peternakan mengalami tekanan.

Merespons kondisi itu, Emil langsung berkoordinasi dengan Satgas Pangan dan jajaran Kepolisian Daerah Jawa Timur yang turut hadir menerima aspirasi peternak.

"Kami mengapresiasi Polda Jawa Timur yang bergerak cepat bersama Satgas Pangan. Implementasi harga acuan harus benar-benar dikawal agar memberikan kepastian bagi peternak," ujarnya.

Sebagai langkah awal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Satgas Pangan akan mengundang para pelaku distribusi, termasuk pedagang perantara (middleman), dalam waktu kurang dari sepekan. Pertemuan tersebut ditujukan untuk membangun kesepahaman mengenai mekanisme harga yang sehat dan berkeadilan bagi seluruh pelaku usaha.

Menurut Emil, pemerintah perlu mencari titik keseimbangan antara perlindungan terhadap peternak dengan daya beli masyarakat sebagai konsumen.

"Harga di pasar saat ini masih berada di kisaran Rp25 ribu hingga Rp26 ribu per kilogram. Karena itu kita harus mencari formulasi yang adil. Peternak harus memperoleh keuntungan yang layak, tetapi masyarakat juga tetap bisa membeli dengan harga yang wajar," jelasnya.

Selain persoalan distribusi, Pemprov Jawa Timur juga menaruh perhatian terhadap informasi yang beredar di media sosial dan berpotensi memengaruhi psikologi pasar. Untuk itu, Direktorat Siber Polda Jawa Timur akan membantu melakukan pemantauan terhadap akun-akun yang diduga menyebarkan informasi menyesatkan sehingga berdampak pada jatuhnya harga telur.
"Informasi yang tidak benar dan memicu kepanikan pasar harus diantisipasi. Kita ingin iklim usaha peternakan tetap sehat dan kondusif," tegas Emil.

Tak berhenti pada penanganan jangka pendek, Emil mengungkapkan bahwa Pemprov Jawa Timur akan membentuk kelompok kerja perlindungan peternak yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kelompok kerja tersebut akan merumuskan kebijakan menyeluruh, mulai dari stabilisasi harga pakan, tata niaga, hingga penguatan daya saing peternak rakyat.

Bahkan, untuk memberikan kepastian hukum, pemerintah bersama DPRD Jawa Timur akan mendorong lahirnya Peraturan Daerah mengenai perlindungan peternak sebagai solusi jangka panjang.

Di sisi lain, para peternak mengakui tingginya harga jagung sebagai bahan baku pakan turut memperberat biaya produksi. Koordinator Peternak Telur Blitar, Yessi Yuni, mengatakan lebih dari separuh biaya produksi berasal dari pakan sehingga fluktuasi harga jagung sangat memengaruhi keberlangsungan usaha.

Ia berharap pemerintah dapat menjaga harga acuan pembelian telur berada pada kisaran Rp24.500 hingga Rp26.500 per kilogram agar peternak tetap memperoleh margin usaha yang sehat.

"Kami berharap ada solusi yang menguntungkan semua pihak. Peternak tidak merugi, sementara masyarakat tetap mendapatkan telur dengan harga yang terjangkau," ujarnya.

Dengan sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur, DPRD, Satgas Pangan, kepolisian, dan para pelaku usaha, diharapkan stabilisasi harga telur dapat segera terwujud sekaligus menjaga keberlanjutan sektor peternakan rakyat yang menjadi salah satu penopang ketahanan pangan di Jawa Timur.

Menurut AHY, Dewan Pakar IKA Unair tidak cukup hanya menjadi ruang diskusi akademik, tetapi harus mampu menghadirkan dialog lintas sektor, menyusun policy paper, menghasilkan rekomendasi kebijakan, serta memperkuat implementasi Tridharma Perguruan Tinggi khususnya pengabdian kepada masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, dokter Agung menyatakan dukungannya terhadap visi AHY yang ingin menghubungkan kekuatan akademik dengan kebutuhan riil masyarakat melalui kolaborasi berbagai elemen bangsa.

“Dewan Pakar adalah kumpulan para pakar di bidangnya masing-masing. Sudah saatnya energi besar ini diwujudkan menjadi karya nyata yang bisa dirasakan masyarakat. Kita mulai dari Jawa Timur,” ujar dr. Agung, Rabu (24/6/2026).

Bendahara DPD Demokrat Jatim tersebut mengaku bangga AHY dipercaya memimpin Dewan Pakar IKA Unair. 

 “Saya bangga karena Mas AHY adalah alumni Unair. Beliau memiliki visi yang jelas bahwa hasil pemikiran akademik tidak boleh berhenti di ruang diskusi, tetapi harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” katanya.

Anggota DPRD Jatim tiga periode itu menilai gagasan AHY untuk mempertemukan akademisi, praktisi, pemerintah, dan generasi muda dalam satu forum strategis merupakan langkah tepat untuk melahirkan solusi yang aplikatif dan berkelanjutan.

Selain itu, dokter Agung  juga mengapresiasi komitmen Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky yang siap menjadikan Kabupaten Tuban sebagai daerah percontohan berbagai program hasil kolaborasi Dewan Pakar.

“Saya juga salut kepada Mas Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky. Beliau bahkan mewakafkan Kabupaten Tuban untuk menjadi pilot project atau laboratorium berbagai gagasan yang bisa diterapkan demi kepentingan masyarakat,” ungkapnya.

Politisi senior Demokrat kelahiran Banyuwangi itu mengatakan, keberanian kepala daerah membuka ruang inovasi sangat penting agar berbagai rekomendasi kebijakan tidak hanya menjadi dokumen, tetapi benar-benar diuji dan diterapkan di lapangan.

“Yang terpenting adalah bagaimana semua gagasan itu bisa memberikan solusi bagi rakyat. Apalagi Mas Bupati Tuban menegaskan bahwa urusan perut rakyat harus menjadi perhatian utama. Ini menunjukkan keberpihakan yang jelas kepada masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, dia menilai Dewan Pakar IKA Unair memiliki potensi besar karena mampu mempertemukan tiga kekuatan utama dalam pembangunan, yakni akademisi, praktisi, dan politisi.

“Saatnya Dewan Pakar berkolaborasi dengan para praktisi dan politisi. Kalau sudah menyatu, maka akan lengkap. Ada akademisi yang menghasilkan kajian dan inovasi, ada praktisi yang memahami implementasi di lapangan, dan ada politisi yang mendorong kebijakan agar bisa diwujudkan,” jelasnya.

Kolaborasi tersebut diyakini akan mempercepat lahirnya solusi terhadap berbagai tantangan pembangunan daerah maupun nasional, mulai dari ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur hingga penguatan ekonomi masyarakat.

“Jangan sampai ilmu hanya berhenti menjadi teori. Harus ada implementasi yang terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Semangat yang disampaikan Mas AHY sangat tepat, yaitu bagaimana perguruan tinggi dan alumninya mampu menghadirkan dampak nyata untuk rakyat,” pungkasnya.

Inggris hanya membutuhkan kemenangan atas Ghana untuk mengunci tiket ke fase sistem gugur. Posisi mereka sebagai juara Grup L bahkan bisa langsung dipastikan jika dalam laga lain Kroasia berhasil menghindari kekalahan saat bersua Panama.

"Saya adalah pelatih yang sangat bahagia dan beruntung karena mereka (para pemain) datang dengan pola pikir ini. Tugas kami di tim kepelatihan hanyalah menjaga agar mentalitas tersebut tidak terganggu," ujar Thomas Tuchel seperti dikutip dari laporan FotMob.

Tuchel bahkan mengibaratkan perannya seperti seorang dirigen musik yang bijak. "Ada kutipan terkenal dari seorang dirigen, 'Dia tidak ingin mengganggu musiknya dan dia tidak ingin mengganggu para musisinya.' Kami hanya mendorong mereka untuk bermain dengan kebebasan, terutama di lini serang," imbuhnya.

Sektor penyerangan Inggris memang sedang impresif setelah sukses menumbangkan Kroasia 4-2 pada laga perdana lewat dua gol Harry Kane serta sumbangan gol dari Jude Bellingham dan Marcus Rashford.

Meski sempat ada catatan di lini pertahanan, Tuchel enggan merombak total pendekatan bermain timnya. Ia justru memuji komitmen kolektif anak asuhnya saat menerapkan strategi tekanan tinggi (high press).

Menghadapi Ghana, mantan pelatih Bayern Munchen tersebut memprediksi jalannya pertandingan akan sedikit berbeda. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa skuad Inggris telah siap menemukan jawaban atas segala tantangan di lapangan demi menyapu bersih dua laga awal Piala Dunia catatan yang sebelumnya pernah ditorehkan Inggris pada edisi 1982, 2006, dan 2018.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Nadine Ezzatira Aziz (Neza) selaku Ketua Panitia tersebut, menjadi bagian dari upaya HANAKA Social Space menghadirkan ruang interaksi dan kolaborasi bagi komunitas kreatif di Surabaya dan sekitarnya.

Event ini merupakan bagian dari program bulanan HANAKA Social Space - Pop Up Market, sebuah platform kolaboratif yang menghadirkan tema berbeda setiap bulan. 

Pada penyelenggaraan kali ini, HANAKA mengangkat tema besar Zodiac melalui berbagai aktivitas kreatif yang memadukan unsur hiburan, budaya populer, dan interaksi komunitas.

Melalui program tersebut, HANAKA membuka kesempatan bagi komunitas, organisasi, institusi pendidikan, pelaku usaha, maupun brand non-F&B untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti workshop, seminar, kompetisi, gathering, pameran karya, pertunjukan seni, hingga aktivasi bisnis dalam satu ruang yang terbuka dan inklusif.

Prasetyo Hadi Susanto (Bang Yok), Owner HANAKA Social Space, mengatakan bahwa HANAKA ingin menjadi rumah bersama bagi berbagai komunitas untuk bertemu, berkolaborasi, dan berkembang.

"Kami ingin HANAKA menjadi rumah bagi berbagai komunitas, tempat bertemunya ide, kreativitas, dan kolaborasi. Kami percaya sebuah ruang tidak hanya diukur dari aktivitas bisnisnya, tetapi juga dari kemampuannya membangun relasi serta melahirkan peluang dan karya yang bermanfaat bagi masyarakat," ujar Bang Yok.

Penyelenggaraan event cosplay dan budaya Jepang ini berhasil menarik partisipasi berbagai komunitas baru sekaligus memperluas jaringan kolaborasi HANAKA Social Space. Antusiasme peserta dan pengunjung menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap kegiatan berbasis komunitas yang memadukan kreativitas, hiburan, dan budaya.

Eksposur dari media partner serta publikasi melalui berbagai kanal komunitas digital turut membantu meningkatkan awareness masyarakat terhadap HANAKA Social Space sebagai ruang kreatif yang terbuka bagi berbagai kalangan.

Ketua Panitia, Nadine Ezzatira Aziz (Neza), menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan tersebut.

"Kegiatan ini dapat terlaksana berkat dukungan dan kerja sama banyak pihak. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, komunitas cosplay dan anime, sponsor, volunteer, pengisi acara, panitia pelaksana, serta seluruh tim yang telah memberikan tenaga, waktu, dan dedikasinya. Semoga kegiatan ini menjadi awal dari kolaborasi yang lebih besar di masa mendatang," ungkap Neza.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh Media Partner yang telah mendukung publikasi kegiatan, khususnya Rumah Literasi Digital sebagai Exclusive Media Partner yang berkontribusi memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat dan komunitas.

Penghargaan turut diberikan kepada seluruh Tim Leader HANAKA Social Space yang telah berperan sebagai penasehat, pembimbing, dan pendukung dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan.

Ke depan, HANAKA Social Space akan terus menghadirkan program-program tematik, edukatif, dan kolaboratif sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem komunitas kreatif di Surabaya. Melalui pendekatan berbasis kolaborasi, HANAKA berharap dapat menjadi ruang yang mendorong lahirnya ide, karya, dan peluang baru yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Pelatihan yang telah memasuki angkatan kelima tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menyiapkan regenerasi petani tembakau yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, mampu menghasilkan produk berkualitas, serta memiliki daya saing di tengah tantangan sektor pertanian yang semakin kompleks.

Selama empat hari, para peserta memperoleh materi mengenai inovasi pertanian, teknologi budidaya tembakau, pengelolaan usaha tani, peningkatan kualitas hasil panen, pemanfaatan teknologi digital, hingga pengembangan jejaring usaha agribisnis. Selain pembelajaran di kelas, peserta juga mengikuti praktik lapangan dan diskusi interaktif bersama akademisi Universitas Brawijaya dan para praktisi.

Dalam sambutannya, Plt Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, Dr. Ir. Heru Suseno, M.T., menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah menunjukkan komitmen untuk menjadi bagian dari pembangunan sektor perkebunan di Jawa Timur.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, saya menyampaikan apresiasi dan selamat datang kepada seluruh peserta yang telah berkomitmen mengikuti pelatihan ini. Kehadiran saudara-saudara sekalian merupakan wujud semangat generasi muda untuk terus berkontribusi dalam pembangunan sektor perkebunan, khususnya komoditas tembakau yang menjadi salah satu komoditas unggulan dan strategis di wilayah Madura," ujar Heru,  Rabu, (17/06).

Menurut Heru, sektor pertanian dan perkebunan saat ini menghadapi tantangan yang tidak ringan. Perubahan iklim, keterbatasan sumber daya, fluktuasi harga, hingga tuntutan pasar terhadap produk yang berkualitas dan berkelanjutan menjadi persoalan yang harus dijawab melalui inovasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Selain itu, regenerasi petani juga menjadi perhatian serius. Oleh karena itu, petani muda diharapkan mampu menjadi motor penggerak transformasi pertanian melalui penerapan teknologi dan inovasi di lapangan.

"Keberadaan petani muda menjadi sangat penting sebagai agen perubahan yang mampu menghadirkan ide-ide baru, memanfaatkan teknologi, serta menerapkan inovasi dalam kegiatan usaha tani. Petani muda tidak hanya dituntut mampu membudidayakan tanaman dengan baik, tetapi juga harus memiliki kemampuan membaca peluang usaha, mengelola risiko, memanfaatkan teknologi digital, dan mengembangkan usaha tani yang lebih modern, efisien, serta berdaya saing," tegasnya.

Heru menjelaskan, empat kabupaten asal peserta pelatihan merupakan sentra produksi tembakau yang memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Potensi tersebut, menurutnya, harus didukung oleh sumber daya manusia yang unggul agar mampu meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani.

"Melalui pelatihan ini, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur berupaya memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan wawasan kepada para petani muda mengenai inovasi pertanian, penerapan teknologi budidaya yang baik, pengelolaan usaha tani, peningkatan kualitas hasil, hingga pengembangan jejaring usaha yang dapat mendukung keberlanjutan agribisnis tembakau," katanya.

Ia juga mendorong seluruh peserta memanfaatkan pelatihan sebagai sarana belajar sekaligus membangun jejaring antarpetani maupun dengan para akademisi dan narasumber.

"Saya berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, aktif berdiskusi, bertukar pengalaman, serta memanfaatkan kesempatan ini untuk memperluas wawasan dan membangun jejaring. Jadikan pelatihan ini sebagai sarana untuk meningkatkan kapasitas diri sehingga nantinya dapat menjadi pelopor dan penggerak pembangunan pertanian di daerah masing-masing," imbuhnya.

Lebih lanjut, Heru menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan terus memberikan dukungan terhadap pengembangan komoditas tembakau melalui berbagai program strategis.

Program tersebut meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penerapan teknologi budidaya yang baik, penguatan kelembagaan petani, pengembangan demofarm dan inovasi budidaya, serta peningkatan kualitas bahan baku tembakau yang berorientasi pada produktivitas, mutu, dan keberlanjutan lingkungan.

"Kami berharap para peserta yang mengikuti pelatihan ini dapat menjadi contoh dan sumber inspirasi bagi petani lainnya di daerah masing-masing, sehingga semakin banyak generasi muda yang tertarik untuk mengembangkan usaha di sektor pertanian dan perkebunan," pungkasnya.

Melalui sinergi antara Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur dan Universitas Brawijaya, pelatihan ini diharapkan mampu melahirkan petani muda tembakau yang tidak hanya menguasai teknik budidaya modern, tetapi juga memiliki jiwa kewirausahaan, mampu memanfaatkan inovasi teknologi, dan menjadi penggerak pembangunan perkebunan yang berkelanjutan di Jawa Timur, khususnya di wilayah sentra tembakau Pulau Madura.

Langkah tersebut dinilai berpotensi menjadi sumber pendapatan baru yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Pulau Madura.

Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Harisandi Savari, menilai proses pengambilalihan PI pada sejumlah blok migas yang berada di kawasan Madura harus dikawal secara serius agar manfaat ekonomi dari sumber daya alam dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.

"Selama ini Madura dikenal sebagai daerah penghasil migas. Sudah seharusnya masyarakat juga mendapatkan manfaat yang lebih besar dari kekayaan alam yang ada di wilayahnya. Karena itu kami mendukung langkah Pemprov Jatim melalui PT Petrogas Jatim Utama untuk memperjuangkan hak PI tersebut," ujar Harisandi kepada wartawan, Selasa (16/6).

Menurut politisi asal Madura itu, keberhasilan memperoleh PI tidak hanya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga membuka ruang yang lebih luas bagi pemerintah untuk memperkuat pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.

"Kalau PAD meningkat, tentu ruang fiskal pemerintah juga semakin besar. Ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat. Program pembangunan bisa lebih banyak menyentuh kebutuhan warga Madura," katanya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Petrogas Jatim Utama (PJU), Yusak Sunaryanto, mengungkapkan saat ini terdapat tiga wilayah kerja migas yang tengah diproses untuk memperoleh PI, yakni WK Kangean di Kabupaten Sumenep, WK North Madura II yang dioperatori Petronas, serta WK Pangkah.

Untuk WK Kangean, prosesnya dinilai paling maju. Pembentukan Perseroan Daerah sebagai wadah pengelolaan PI telah berjalan seiring rampungnya regulasi daerah yang diperlukan. Saat ini pembahasan lebih difokuskan pada komposisi kepemilikan saham antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Potensi pendapatan dari PI WK Kangean diperkirakan mencapai Rp6 miliar hingga Rp10 miliar setiap tahun. Nilai tersebut nantinya akan dibagi antara Pemprov Jatim dan pemerintah daerah penghasil sesuai ketentuan yang berlaku.

Harisandi menilai angka tersebut memang belum terlalu besar jika dibandingkan total nilai investasi industri migas. Namun keberadaan PI merupakan langkah strategis karena memberikan kesempatan kepada daerah untuk ikut menikmati hasil pengelolaan sumber daya alam yang selama ini sebagian besar dikelola oleh operator.

"Yang terpenting bukan hanya nilainya hari ini, tetapi keberlanjutan manfaatnya. Ketika daerah memiliki sumber pendapatan yang stabil dari sektor migas, maka pembangunan dapat direncanakan lebih baik dan berkelanjutan," ujarnya.

Ia juga berharap pengelolaan PI nantinya dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel sehingga manfaatnya benar-benar kembali kepada masyarakat.

Selain WK Kangean, PT PJU juga tengah memproses hak PI pada WK North Madura II yang dioperatori perusahaan migas asal Malaysia, Petronas. Pemprov Jatim melalui BUMD telah menyampaikan surat minat kepada SKK Migas untuk memperoleh hak partisipasi tersebut.

Sementara untuk WK Pangkah, proses masih menunggu kepastian wilayah administratif yang masuk dalam hamparan reservoir migas sebelum dilakukan perhitungan lebih lanjut mengenai skema pembagian dan potensi ekonominya.
Harisandi menegaskan, seluruh proses tersebut harus mendapat dukungan semua pihak karena menyangkut masa depan daerah penghasil migas, terutama di Madura yang selama ini masih menghadapi tantangan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
"Ini momentum yang harus dimanfaatkan dengan baik. Kami berharap seluruh tahapan berjalan lancar sehingga manfaat PI bisa segera dirasakan masyarakat. Pada akhirnya tujuan utama kita adalah meningkatkan kesejahteraan warga Madura dan daerah penghasil migas lainnya di Jawa Timur," pungkasnya

Kadek Ayu Wardani selaku Ketua DPC GMNI Surabaya menegaskan Pelatihan Jurnalistik ini diharapkan bisa membantu dan memberi manfaat bagi seluruh kader dan alumni se-Jawa Timur yang mengikuti pelatihan ini agar lebih tahu dunia jurnalisme dan juga bisa meningkatkan kelihaian dalam menulis sebuah artikel atau berita.

"Jika kita melihat keseluruhan peserta kader dan alumni yang hadir berasal dari berbagai daerah Jawa Timur, tidak cuma Surabaya saja. Target dari kegiatan Pelatihan Jurnalistik agar supaya para peserta bisa tahu bagaimana caranya untuk teknik-teknik dasar dalam menulis dan langsung melakukan praktek dalam menulis sehingga tulisan yang dihasilkan bisa bertanggung jawab dan tidak asal-asalan." Ujar Kadek Ayu.

Di sisi lain, ia juga menekankan kalau di dunia digital sekarang yang banyak disuguhi konten dan berita jangan cuma jadi penonton dan pembacanya saja melainkan sebagai generasi penerus kita harus bisa menjadi kreator dan penulis dari konten atau berita tersebut.

"Sekarang itu kan kita kan dunianya digital, kita banyak banget terima media-media dan berita-berita, gitu. Jangan sampai kita cuman dari pembaca aja, tapi dari pembaca juga bisa mempelajari gimana cara menulis itu seperti apa, dan juga bisa menghasilkan tulisan yang dikonsumsi masyarakat. Jadi, punya karya sendiri." Kadek Ayu menambahkan.

Sementara itu, Fathurrohman perwakilan dari Rumah Literasi Digital yang juga selaku Ketua Rukun Warta menegaskan kepada seluruh peserta bahwa di era sekarang setiap orang pada dasarnya bisa menjadi penyampai informasi. Namun, untuk menghasilkan informasi yang menjadi sebuah karya atau produk jurnalistik yang dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan proses belajar dan pembentukan karakter yang kuat.

Fatchur Rohman atau Parto sapaan akrabnya, juga menyoroti fenomena maraknya pelatihan jurnalistik maupun literasi digital saat ini yang kerap kali hanya terjebak dalam aspek seremonial semata. Menjawab tantangan tersebut, pelatihan yang diinisiasi oleh DPC GMNI Surabaya bersama RLD ini hadir dengan konsep yang berbeda dan lebih aplikatif.

"Di sini kita tidak hanya sekedar memikirkan praktik atau bicara teori. Hari ini peserta langsung melakukan praktik karena kita sudah bekerja sama dengan 30 media. Nantinya, hasil karya dari teman-teman ini akan dipublikasikan di media yang terverifikasi dengan RLD," jelasnya.