Emil menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima kepastian waktu pelaksanaan Musda. Namun, ia membuka peluang besar agenda tersebut digelar dalam tahun ini.

“Memang akan ada Musda, tapi kami belum tahu kapan, karena semua keputusan ada di DPP,” ujar Emil kepada wartawan.

Menurut Emil, jika melihat dinamika di daerah lain, pelaksanaan Musda dalam waktu dekat sangat memungkinkan. Ia menyebutkan bahwa sejumlah daerah mulai melaksanakan agenda serupa, termasuk Jawa Tengah.

“Bisa tahun ini, sangat bisa tahun ini. Kami juga mendapat informasi bahwa Jawa Tengah hari ini sudah melaksanakan Musda,” jelasnya pada Jumat 17 April 2026.

Meski demikian, Emil menekankan bahwa DPD Demokrat Jatim tetap menunggu arahan resmi dari DPP sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Pihaknya juga memastikan kesiapan internal partai untuk menyambut Musda kapan pun digelar.

“Kami tentu siap, kapan pun DPP memutuskan,” pungkasnya.

Musda sendiri merupakan forum strategis partai di tingkat daerah yang salah satunya membahas kepemimpinan dan arah kebijakan organisasi ke depan.

Kegiatan ini menjadi ajang temu kangen sekaligus konsolidasi internal, yang dihadiri jajaran pengurus DPD, DPC se-Jawa Timur, hingga Fraksi Demokrat DPRD Jatim.

Ketua DPD Demokrat Jatim, Emil Elestianto Dardak, mengatakan kegiatan ini sengaja digelar setelah Idulfitri lantaran padatnya agenda kader selama Ramadan.

“Halal bihalal ini kita selenggarakan karena sebelumnya tidak sempat buka bersama. Para ketua DPC banyak yang turun ke konstituen saat bulan puasa. Akhirnya kita pilih momentum ini untuk berkumpul, sederhana saja, yang penting bisa ngobrol dan bersilaturahmi,” ujarnya.

Emil menilai suasana santai justru membuat komunikasi antar kader lebih cair dan produktif. Menurutnya, soliditas menjadi kunci utama menghadapi tantangan politik yang semakin dinamis.

“Perjuangan di partai ini adalah proyek bersama. Kalau tidak solid sebagai keluarga besar, akan sulit membawa Jawa Timur yang begitu besar. Kita punya posisi yang cukup membanggakan, sehingga ekspektasi masyarakat juga tinggi,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan kader untuk tetap menjaga stabilitas politik daerah, termasuk mendukung jalannya pemerintahan, meskipun tidak seluruh kepala daerah berasal dari Partai Demokrat.

“Jangan mendoakan yang buruk. Kita jaga bersama, karena yang baik akan kembali ke kita. Nanti pada waktunya, kita bertarung secara sportif,” pesannya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Sekretaris DPD Demokrat Jatim, Mugianto, menegaskan halal bihalal merupakan agenda rutin yang tidak sekadar seremonial, tetapi sarat makna konsolidasi.

“Hari ini kita kumpul dalam suasana rileks, bertemu seluruh kader, baik DPC maupun DPD. Ini penting untuk mempererat kebersamaan sekaligus merancang langkah ke depan agar Partai Demokrat semakin solid,” katanya.

Senada, Bendahara DPD Demokrat Jatim, Agung Mulyono, menilai kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat komunikasi internal partai di tengah dinamika politik yang terus berkembang.

“Ini kegiatan rutin tahunan yang terus kita jaga. Halal bihalal bukan sekadar tradisi, tetapi momentum untuk memperkuat kebersamaan dan kekompakan antar kader dari DPD hingga DPC di seluruh Jawa Timur,” ujarnya.

Menurut Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jatim tersebut, suasana informal justru membuka ruang diskusi yang lebih jujur dan konstruktif antar kader.

“Lewat suasana santai seperti ini, kita bisa bertukar pikiran, mengevaluasi perjalanan partai, sekaligus merumuskan langkah ke depan. Apalagi menghadapi berbagai agenda politik, soliditas dan kesamaan visi itu mutlak,” pungkasnya.

Dalam pernyataannya, Suwandy menegaskan agar media lain tidak sembarangan dalam memberitakan Partai NasDem. Menurutnya, meski tergolong partai yang relatif muda, NasDem memiliki kekuatan politik yang tidak bisa dianggap remeh.

“Jangan main-main dengan Partai NasDem. Walaupun lahirnya belum lama, kekuatannya luar biasa. Di dalamnya ada orang-orang terpilih dengan wawasan kebangsaan tinggi yang ingin membangun bangsa ini ke arah perubahan melalui politik yang santun,” tegasnya.

Suwandy mengaku justru menyayangkan sikap Tempo yang selama ini dikenal sebagai media kredibel dengan rekam jejak panjang dalam menyajikan informasi publik. Ia menilai pemberitaan yang dimaksud tidak mencerminkan standar jurnalistik yang selama ini melekat pada Tempo.

“Tempo ini bukan majalah biasa. Kredibilitasnya tinggi, punya pengalaman puluhan tahun dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Tapi kami kecewa dengan berita-berita yang dimunculkan, termasuk indikator yang digunakan,” ujarnya.

Lebih jauh, ia mengaku prihatin karena media sebesar Tempo dinilai telah menyudutkan tokoh politik, khususnya Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh.

“Saya sebagai kader merasa sangat kecewa. Kami berharap Tempo melakukan perbaikan dan menyampaikan permintaan maaf kepada Partai NasDem,” katanya.

Suwandy juga mengingatkan bahwa kekecewaan kader di berbagai daerah bisa berujung pada aksi lanjutan jika tidak ada klarifikasi atau perbaikan dari pihak media.

“Kalau tidak ada verifikasi atau klarifikasi, bisa saja aksi-aksi seperti ini akan berlanjut, termasuk demonstrasi di daerah-daerah tempat kantor Tempo berada,” tandasnya.

Ia menambahkan, sebagai salah satu partai besar nasional, NasDem memiliki basis kader yang solid di seluruh Indonesia dan siap mengawal marwah partai.

“Partai NasDem ini partai pemenang, masuk lima besar nasional. Jadi kami minta semua pihak untuk lebih berhati-hati,” pungkasnya.

Kunjungan tersebut dilakukan bersama Tim Penyuluh Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) wilayah kerja Sumenep. Peninjauan ini bertujuan memastikan kesiapan bibit dalam mendukung program peremajaan sekaligus hilirisasi komoditas kelapa di daerah.

Dalam keterangannya, Ratna menegaskan bahwa survei lapangan menjadi langkah penting untuk melihat langsung kondisi penangkar benih serta memastikan program berjalan sesuai target.

“Program hilirisasi kelapa ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan produksi benih unggul sekaligus memperkuat sektor perkebunan kelapa,” ujarnya di sela kegiatan.

Ia menyebutkan, pemerintah menargetkan produksi sebanyak 380 ribu benih kelapa pada 2026. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, penyuluh pertanian, serta penangkar di daerah.

Menurut Ratna, penangkaran benih memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan produksi kelapa, terutama untuk mendukung program peremajaan perkebunan rakyat.

“Selain meningkatkan produksi benih, program ini juga mampu memberikan dampak ekonomi, seperti membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong hilirisasi komoditas unggulan daerah,” jelasnya.

Sementara itu, Tim Penyuluh Pertanian BPPSDMP wilayah Sumenep menyampaikan bahwa monitoring dilakukan secara berkala guna memastikan kualitas bibit tetap terjaga sebelum disalurkan kepada petani.

Di sisi lain, Amsui selaku penangkar benih kelapa di Desa Legung Timur menyambut baik perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan sektor perkelapaan di daerahnya.

“Kami siap mendukung program pemerintah agar target produksi benih kelapa tahun 2026 dapat tercapai,” katanya.

Program hilirisasi kelapa di Kabupaten Sumenep diharapkan mampu memperkuat sektor perkebunan, membuka peluang kerja baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.

Lewat agenda “Ngobrol Fraksi” (Ngoprak) yang digelar di Kota Malang, Rabu (8/4/2026), soliditas internal ditegaskan sebagai kunci menghadapi dinamika politik sekaligus menjaga performa politik ke depan.

Kegiatan ini dipimpin langsung Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jatim, dr Agung Mulyono. Hadir Wakil Ketua DPRD Jatim Sri Wahyuni, Sekretaris Fraksi Indra Widya Agustina, serta anggota fraksi M. Arabayanto, M. Soleh, Misery Effendy, Rasiyo, dan Naufal Alghifari.

Jajaran DPD Partai Demokrat Jawa Timur juga ikut merapat. Plt Sekretaris DPD Mugianto dan Kepala BPOKK Nur Muhyidin hadir bersama pengurus lainnya.

Dalam arahannya, Bendahara DPD Demokrat Jatim itu langsung mengunci arah gerak fraksi melalui konsep 3P: Penguatan Fraksi, Penguatan Komisi, dan Penguatan Personel.

“Nomor satu penguatan fraksi, kedua penguatan komisi, ketiga penguatan personel. Di komisi itu perannya apa, harus jelas. Jangan sampai gubernur ke kanan, kita ke kiri. Itu offside,” tegasnya.

Pesan anggota DPRD Jatim tiga periode itu jelas. Fraksi Demokrat harus satu irama dengan pemerintah provinsi sebagai partai pengusung. Kritik tetap dibuka, tetapi harus cerdas, terukur, dan membawa solusi.

“Kritis boleh, tapi harus berhitung. Kita ini partai pengusung. Support gubernur dan wagub, support OPD, tapi tetap solutif,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya kerja konkret di masing-masing komisi. Setiap anggota diminta tidak sekadar hadir, tetapi mampu menghadirkan program unggulan dan pengawalan kebijakan yang berdampak langsung ke masyarakat.

“Teman-teman harus punya fokus. Program unggulan apa, yang dikawal apa. Hasil karya nyata itu yang akan dilihat publik,” sambungnya.

Optimisme pun disampaikan. Dengan disiplin menjalankan 3P, dokter Agung yakin Fraksi Demokrat bisa menjadi yang terdepan di DPRD Jatim.

Dari sisi elektoral, Misery Effendy mengingatkan pekerjaan rumah yang tak ringan. Target penambahan kursi harus mulai disiapkan dari sekarang.

“Dari 11 kursi sekarang, ke depan harus bertambah. Minimal tiap dapil ada keterwakilan Demokrat,” ujarnya.

Ia menegaskan, evaluasi kinerja di daerah pemilihan menjadi kunci menjaga peluang kemenangan.

“Yang utama bagaimana kinerja elektoral di masing-masing dapil. Itu harus kita ukur sejak sekarang,” tegasnya.

Senada, M. Arabayanto melihat Malang Raya sebagai contoh potensi yang bisa terus dikembangkan. Menurutnya, kekuatan tim harus dijaga, sekaligus membuka ruang bagi jaringan baru.

“Tim yang sudah berjuang harus kita pertahankan dan perkuat. Bahkan sudah mulai muncul kanal-kanal baru yang siap bergabung menuju 2029,” jelasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pengisian dapil kosong dengan penanggung jawab yang jelas.

“Dapil kosong harus jelas siapa yang pegang. Ini harus mulai kita kelola dari sekarang. Karena kemenangan itu ada di kita, di fraksi dan komisi,” pungkasnya.

Sementara itu, Mugianto menyambut positif forum Ngoprak tersebut. Menurutnya, forum ini bukan sekadar diskusi, tetapi juga ruang membangun kekompakan dan kekeluargaan.

“Kalau bisa rutin dua bulan sekali. Jadi kalau ada sumbatan atau persoalan, bisa langsung kita pecahkan bersama,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPOKK, Nur Muhyidin, menyampaikan apresiasi atas undangan dalam kegiatan Ngofrak serta kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan sambutan.

“Saya mengucapkan terima kasih atas undangan dalam acara Ngofrak ini, sekaligus apresiasi karena telah diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan dan sambutan,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi internal di dalam fraksi sebagai fondasi utama dalam merumuskan dan mengambil langkah-langkah politik ke depan.

“Koordinasi internal fraksi menjadi sangat penting agar setiap kebijakan dan langkah politik yang diambil bisa berjalan solid, terarah, dan mampu menjawab tantangan ke depan,” tambahnya.

Ngoprak kali ini tak berhenti di ruang diskusi. Para anggota fraksi juga turun ke lapangan dengan mengunjungi program ekonomi kerakyatan di wilayah Malang, yakni Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya nyata fraksi dalam mendorong penguatan ekonomi berbasis desa. KDMP sendiri menargetkan pengembangan di 390 desa dan kelurahan di Kabupaten Malang pada April mendatang.

Program tersebut dinilai sejalan dengan agenda pemberdayaan masyarakat sekaligus memperkuat fondasi ekonomi lokal.

Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno, menegaskan pentingnya perbaikan layanan bagi penyandang disabilitas, terutama di sektor kesehatan, BPJS, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan sosial. Dalam forum tersebut, sedikitnya sembilan lembaga yang menaungi penyandang disabilitas menyampaikan berbagai aspirasi dan keluhan.

“Kita akan kawal kesejahteraan penyandang disabilitas, salah satunya melalui penguatan alokasi APBD yang berpihak pada mereka,” ujar Untari.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menyoroti keluhan terkait akses layanan kesehatan melalui BPJS yang dinilai masih menyulitkan. Menurutnya, pelayanan tidak seharusnya hanya berbasis kategori kemiskinan, melainkan juga mempertimbangkan kondisi disabilitas.

“Harusnya penyandang disabilitas mendapatkan kemudahan layanan kesehatan tanpa prosedur yang berbelit,” tegasnya.

Untari juga menambahkan, pelayanan bagi penyandang disabilitas membutuhkan kehadiran aktif pemerintah daerah, termasuk koordinasi lintas sektor hingga pelaku usaha seperti toko modern agar lebih inklusif.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi E, Jairi Irawan, mengungkapkan bahwa persoalan akses layanan kesehatan menjadi salah satu keluhan dominan. Ia menilai sistem pelayanan BPJS masih terlalu kompleks bagi penyandang disabilitas.

“Banyak jalur yang harus dilalui, padahal seharusnya mereka dipermudah dalam mendapatkan layanan berobat maupun akses ke rumah sakit,” ujarnya.

Menurutnya, berbagai kendala tersebut harus terakomodasi dalam perda agar pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat dioptimalkan.

Selain layanan kesehatan, persoalan transportasi juga menjadi sorotan. Minimnya transportasi publik yang ramah disabilitas serta belum jelasnya alokasi anggaran menjadi perhatian serius dalam pembahasan raperda.

Diah dari Musyawarah Kepala Sekolah (MKKS) Jatim menekankan pentingnya penyediaan aksesibilitas bagi siswa disabilitas, termasuk penyandang cerebral palsy (CP) dan autisme. Ia menyebutkan bahwa karya siswa disabilitas hingga kini belum memiliki akses pasar yang memadai.

“Kami berharap ada dukungan pasar agar mereka memiliki keberlanjutan ekonomi,” ujarnya.

Edy dari Rumah Kilas Blitar menambahkan, aspek kewirausahaan bagi penyandang disabilitas masih terkendala perizinan, termasuk sertifikasi halal, sehingga produk mereka sulit menembus pasar modern.

Sementara itu, Akbar, penyandang disabilitas tuli, mengapresiasi langkah DPRD Jatim dalam menyusun perda, namun mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak berhenti sebatas regulasi.

“Kami butuh implementasi nyata, termasuk peluang kerja yang lebih luas bagi penyandang disabilitas,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan pengalaman diskriminatif saat menggunakan transportasi umum seperti Wira Wiri dan Surabaya Bus, di mana petugas tidak memahami kondisi disabilitasnya.

“Petugas tidak percaya saya tuli, sehingga diperlakukan seperti penumpang umum,” ungkapnya.

Senada, Tegar Syafii mencontohkan Kabupaten Kediri yang telah memiliki perda disabilitas. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan fasilitas sekolah inklusi dan kurangnya tenaga pendidik khusus.

“Harus ada pendidikan inklusi agar siswa non-disabilitas dan disabilitas bisa saling memahami,” ujarnya.

Melalui serangkaian masukan tersebut, Komisi E DPRD Jatim berkomitmen untuk menyempurnakan Raperda Disabilitas agar benar-benar mampu menjawab kebutuhan dan menjamin hak-hak penyandang disabilitas secara komprehensif di Jawa Timur.

Di antara penonton, hadir langsung  Pendiri LavAni sekaligus Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bersama ratusan kader Partai Demokrat yang memberi suntikan semangat.

Di lapangan, Jakarta LavAni Livin Transmedia menjawab dukungan itu dengan kemenangan meyakinkan. Surabaya Samator dipaksa menyerah 3-1, dengan rincian set 23-25, 25-15, 25-16, dan 25-13.

Pertandingan sempat berjalan menegangkan di set pertama. Samator tampil percaya diri dan mampu mencuri keunggulan tipis 25-23 setelah duel ketat sejak awal. Namun, keunggulan itu tak bertahan lama.

Memasuki set kedua, LavAni langsung mengubah ritme permainan. Serangan menjadi lebih agresif, sementara pertahanan tampil disiplin. Samator mulai kehilangan konsistensi, dan LavAni menutup set dengan skor telak 25-15.

Dominasi LavAni berlanjut di set ketiga. Duet Boy Arnes dan Dimas Saputra menjadi motor serangan yang sulit dibendung. Poin demi poin dikumpulkan hingga akhirnya LavAni mengamankan set 25-16 dan berbalik unggul.

Pada set keempat, perlawanan Samator sempat terlihat hingga skor imbang 8-8. Namun setelah itu, LavAni melesat jauh. Permainan solid dan minim kesalahan membuat jarak poin kian lebar, sebelum akhirnya laga ditutup dengan kemenangan 25-13.

Sentuhan pelatih David Lee terbukti krusial, terutama saat mengubah pendekatan permainan usai set pertama. Instruksi untuk tampil lebih menekan menjadi titik balik kebangkitan tim.
Asisten pelatih Erwin Rusni mengakui timnya sempat mengalami kendala di awal laga, namun mampu bangkit dengan baik. 

“Set pertama kami kalah, tapi dengan kemampuan tim yang ada, kami bisa bangkit dan mengambil kemenangan hari ini,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa persaingan belum selesai. LavAni masih menganggap Jakarta Bhayangkara Presisi sebagai lawan terberat di babak final four.

Dari sisi tribun, dukungan terlihat solid. Selain SBY dan sejumlah pengurus DPP Demokrat, tampak Ketua DPD Demokrat Jatim Emil Elestianto Dardak, Plt Sekretaris DPD  Jatim Mugianto dan Bendahara DPD Demokrat Jatim dr Agung Mulyono.

Selain itu, Fraksi Demokrat DPRD Jatim juga kompak hadir memberikan dukungan di lapangan, di antaranya Wakil Ketua DPRD Jatim Sri Wahyuni, Sekretaris Fraksi Indra Widya Agustina, Bendahara Dedi Irwansyah, dan sejumlah anggota Fraksi yakni M Soleh, M Naufal Alghifary dan Mohammad Arbayanto.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jatim, Agung Mulyono, memberikan apresiasi tinggi atas performa LavAni. Ia menilai kemenangan ini menunjukkan kematangan mental bertanding para pemain.

“Ini bukan sekadar kemenangan biasa. Kita melihat bagaimana karakter tim benar-benar teruji. Sempat tertinggal, tapi pemain tidak panik, tetap disiplin dan fokus. Itu mencerminkan kualitas sebagai tim juara,” ujar dokter Agung.

Anggota DPRD Jatim tiga periode itu mengatakan, kekompakan tim menjadi faktor penentu dalam membalikkan keadaan. 

“Koordinasi antarpemain sangat rapi. Serangan hidup, pertahanan solid. Ini yang membuat LavAni mampu mengontrol permainan di tiga set berikutnya. Kalau konsistensi ini dijaga, peluang juara sangat terbuka,” tegasnya.
Menurutnya, dukungan dari kader Demokrat dan masyarakat menjadi energi tambahan bagi para pemain. 

“Kami akan terus hadir memberi dukungan, bukan hanya sebagai kader, tetapi juga sebagai pecinta olahraga. Harapan kami jelas, LavAni bisa menutup Proliga tahun ini dengan gelar juara,” pungkasnya.

Hal itu tampak saat Herman menggelar silaturahmi dan halal bihalal bersama ratusan kader Demokrat dari Gresik dan Lamongan di Kantor DPC Demokrat Gresik, Jumat (3/4/2026). Suasana hangat dan penuh semangat mewarnai agenda konsolidasi tersebut.

Dalam kunjungan itu, Herman didampingi Ketua DPD Demokrat Jatim Emil Elestianto Dardak, Plt Sekretaris DPD Mugianto, Bendahara DPD Dr. Agung Mulyono, serta jajaran pengurus lainnya.

Di hadapan kader, Herman menyampaikan salam dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).  Ia menegaskan komitmen seluruh kader untuk terus mengawal dan menyukseskan program pemerintahan Prabowo Subianto.

“Ketum AHY tidak pernah meninggalkan tanggung jawab besar. Beliau terus menjaga kebesaran dan kemajuan Partai Demokrat, serta memikirkan bagaimana partai ini bisa memenangkan pemilu mendatang,” ujar Herman.

Ia juga mengingatkan bahwa perjuangan politik tidak bisa dilakukan secara instan. Menurutnya, kader harus mulai bergerak dari sekarang dan terus hadir di tengah masyarakat.

“Perjuangan itu harus dimulai sekarang. Jangan menunggu pertempuran tiba. Kalau kita terlambat turun, maka perjuangan akan jauh lebih berat,” tegasnya.

Lebih jauh, Herman menekankan bahwa kerja politik harus dilandasi ketulusan. Ia mengingatkan bahwa apa yang ditanam kader kepada masyarakat akan kembali dalam bentuk yang sama.

“Kalau kita berbuat baik kepada masyarakat maka Insya Allah kembalinya adalah kebaikan. Kalau kita lalai, hasilnya juga akan setimpal,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jawa Timur, dr. Agung Mulyono, menilai langkah aktif Sekjen yang terus turun ke daerah menjadi motivasi besar bagi kader.

“Sekjen itu luar biasa, tidak ada capeknya. Selalu menyempatkan turun hingga ke tingkat DPC dan PAC. Ini menjadi penyemangat bagi seluruh kader di Jawa Timur,” ujarnya saat dikonfirmasi, Minggu (5/4/2026).

Bendahara DPD Demokat Jatim itu mengatakan, dalam beberapa waktu terakhir Herman Khaeron intens mengunjungi berbagai daerah, mulai Surabaya, Pasuruan hingga Situbondo. Pola blusukan tersebut dinilai efektif dalam memperkuat soliditas sekaligus memastikan kesiapan struktur partai di lapangan.

Ia juga menindaklanjuti arahan strategis Sekjen yang dirangkum dalam konsep KSB—Kantor, Struktur, dan Bacaleg—sebagai fondasi penguatan organisasi.

“Ini bukan sekadar kunjungan seremonial, tapi konsolidasi menyeluruh. Kader jadi lebih siap, lebih solid, dan lebih percaya diri menghadapi kontestasi,” jelasnya.

Dengan ritme kerja yang konsisten dan pendekatan langsung ke akar rumput, Demokrat Jawa Timur diyakini semakin siap menghadapi tantangan politik ke depan. Energi yang dibawa Sekjen pun terus menular, memperkuat optimisme kader untuk meraih hasil maksimal.

Acara konsolidasi yang berlangsung  di Kantor DPC Demokrat Gresik pada Jumat (3/4/2026) tersebut, berjalan dengan hangat dan penuh semangat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wasekjen DPP Demokrat Jemmy Setiawan, Ketua DPD Demokrat Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Plt Sekretaris DPD Demokrat Jatim Mugianto, Bendahara DPD Demokrat Jatim dr Agung Mulyono, Ketua BPOKK Demokrat Jatim Nur Muhyidin, Ketua DPC Demokrat Gresik Samwil, serta Ketua DPC Demokrat Lamongan Sugeng Santoso.

Dalam arahannya, Herman Khaeron menyampaikan salam dari  Ketua Dewan Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Anggota komisi VI DPR RI itu menegaskan komitmen seluruh kader Demokrat untuk mengemban amanah besar, termasuk menyukseskan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Ketum AHY tidak pernah meninggalkan tanggung jawab besar. Beliau terus menjaga kebesaran dan kemajuan Partai Demokrat, serta memikirkan bagaimana partai ini bisa memenangkan Pemilu mendatang,” ujar Herman.

Ia juga menegaskan, semangat juang kader tidak boleh surut. Perjuangan politik, kata dia, tidak bisa dilakukan secara instan atau menunggu momentum pemilu semata.

“Perjuangan itu harus dimulai sekarang. Jangan menunggu pertempuran tiba. Kalau kita baru turun ke masyarakat saat mereka sudah didekati pihak lain, maka perjuangan akan jauh lebih mahal,” tegasnya.

Menurut Herman, pendekatan emosional kepada masyarakat hanya bisa dibangun melalui kehadiran yang konsisten. Kader diminta aktif turun ke lapangan, membantu masyarakat, dan menghadirkan politik yang membawa kebaikan.

“Kalau setiap hari kita hadir, berbagi, dan mengingatkan masyarakat, maka kepercayaan akan terbangun tanpa harus mengeluarkan biaya besar,” imbuhnya.

Ia juga mengungkapkan, dirinya terus berkeliling ke berbagai daerah untuk memastikan struktur partai berjalan solid hingga tingkat bawah sesuai dengan AD/ART.

“Kita harus memahami situasi sosial masyarakat. Mereka butuh kehadiran kita dan keyakinan bahwa Demokrat punya solusi untuk masa depan,” jelasnya.

Herman turut mengajak kader menghormati perjuangan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang terus aktif turun ke masyarakat.

“Pak SBY bahkan naik bus keliling Jawa, berhenti di berbagai tempat, menyapa masyarakat. Itu bentuk tanggung jawab besar menjaga Demokrat tetap prospektif dan dicintai rakyat,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPD Demokrat Jatim, Emil Elestianto Dardak, menegaskan bahwa Partai Demokrat adalah rumah besar untuk berbuat bagi bangsa dan negara.

“Politik adalah wadah konkret dari apa yang terjadi di sekitar kita. Kalau dijalankan dengan semangat kekeluargaan, maka tantangan seberat apapun akan terasa lebih ringan,” ujar Emil.

Ia menilai, kehadiran Sekjen menjadi energi baru bagi kader di Jawa Timur untuk memperkuat konsolidasi organisasi dan meningkatkan kinerja politik.

“Kita harus terus memberikan pengabdian kepada masyarakat. Dalam suasana yang guyub seperti ini, kita juga menyerap banyak masukan,” tuturnya.

Emil juga menyoroti posisi strategis Gresik sebagai salah satu tulang punggung industri nasional, serta pentingnya sinergi antara eksekutif dan partai dalam mengawal program pemerintah pusat.

“Gresik dan Lamongan menjadi bagian penting pengembangan kawasan Pantura, termasuk sabuk industri. Kita di eksekutif juga punya tanggung jawab mengawal program Presiden Prabowo,” jelasnya.

Ia mencontohkan sejumlah pembangunan infrastruktur yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, seperti Jembatan Sembayat, serta upaya penanganan banjir di wilayah Benjeng dan Balongpanggang.

“Kita dorong pembangunan danau retensi agar air punya tempat ‘parkir’. Penataan tata ruang juga terus dilakukan agar lebih berkelanjutan,” paparnya.

Emil menutup dengan ajakan kepada seluruh kader untuk bekerja lebih keras dan ikhlas dalam membesarkan partai.

“Kalau kita bekerja lebih keras dan ikhlas, insyaallah hasilnya akan lebih baik dan penuh keberkahan,” pungkasnya.

Namun, pemerintah memastikan bahwa harga BBM, baik subsidi maupun non-subsidi tidak mengalami kenaikan per 1 April 2026. Kepastian ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto setelah melakukan koordinasi dengan Kementerian ESDM dan PT Pertamina (Persero).

Keputusan tersebut mendapat respons positif dari Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Ahmad Iwan Zunaih. Politisi yang akrab disapa Gus Iwan itu menilai langkah pemerintah sebagai kebijakan yang tepat dalam menjaga stabilitas ekonomi dan ketenangan masyarakat.

“Saya kira keputusan pemerintah yang menyatakan tidak ada kenaikan harga BBM merupakan hal yang bagus,” ujarnya, Selasa (31/3/2026).

Ia mengimbau masyarakat agar tidak terpancing isu yang belum tentu benar, termasuk melakukan aksi borong BBM yang justru berpotensi menimbulkan kelangkaan semu di lapangan.

“Tidak perlu panik. Kalau masyarakat membeli BBM secara berlebihan, justru bisa menimbulkan antrean panjang dan mengganggu distribusi,” tegas Gus Iwan.

Secara rasional, kata Gus Iwan, kebijakan menahan harga BBM di tengah dinamika global, termasuk ketegangan geopolitik dan fluktuasi harga energi dunia, menjadi langkah penting untuk menjaga daya beli masyarakat. 

"Stabilitas harga BBM juga berpengaruh langsung terhadap biaya transportasi dan distribusi barang, yang pada akhirnya berdampak pada inflasi," terangnya.

Dengan tidak adanya kenaikan harga, pemerintah dinilai berupaya menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

"Kami pun berharap masyarakat tetap tenang dan bijak dalam menyikapi informasi, serta mempercayakan kebijakan strategis kepada pemerintah demi menjaga stabilitas bersama," pungkasnya.