Langkah strategis ini diapresiasi langsung oleh Menteri Perindustrian RI, Muhammad Sarmuji, saat meninjau perkembangan proyek percontohan (pilot project) teknologi CCU di Gresik, Jawa Timur, Jumat (16/10).

Proyek ini merupakan hasil kolaborasi multipihak antara Kementerian Perindustrian (Kemenperin), PT Pupuk Indonesia (Persero), Petrokimia Gresik, dan UWin Resources Regeneration Inc.

Sarmuji menegaskan bahwa keberhasilan pilot project ini menjadi pijakan penting bagi arah pengembangan industri hijau di tanah air.

"Ini akan menjadi sejarah bagi Petrokimia Gresik sebagai industri yang menjadi pionir bagi penerapan Carbon Capture and Utilization. Ini akan kita sebarluaskan karena proyek percontohan ini menghasilkan manfaat yang besar," tegas Sarmuji.

Ubah Emisi Karbon Jadi Soda Ash
Teknologi CCU memungkinkan emisi karbondioksida ($text{CO}_2$) dari proses pabrik ditangkap dan diolah kembali menjadi produk bernilai ekonomi tinggi, salah satunya soda ash (natrium karbonat).

Berdasarkan evaluasi teknis, efisiensi penangkapan $text{CO}_2$ pada proyek ini mampu mencapai 91,48 hingga 97,79 persen. Bahkan, pengujian pada Mei 2026 mencatat hasil soda ash dengan tingkat kemurnian ($text{Na}_2text{CO}_3$) hingga 99,73 persen, memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI 06-0598-1989).

Menperin menilai teknologi ini menawarkan manfaat ganda (double benefit): menekan emisi sekaligus menambah pendapatan ekonomi bagi pabrik.

"Tentu harus kita evaluasi terus-menerus supaya ini bisa berlaku sebagai sebuah skala industri, bukan hanya pilot project. Kita akan punya roadmap ke sana," imbuhnya.

Siap Naik Kelas ke Skala Komersial
Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Kemenperin. Menurutnya, uji coba ini adalah bukti konkret (proof of concept) bahwa dekarbonisasi industri pupuk sangat memungkinkan secara teknis.

"Hari ini kita menyaksikan proof of concept. Arahan dari Bapak Menteri adalah meningkatkan ini menjadi skala komersial. Hitung-hitungan bisnisnya nanti akan kami kalkulasi secara matang," ujar Rahmad.

Senada dengan itu, Direktur Utama Petrokimia Gresik, Daconi Khotob, menegaskan kesiapan pihaknya mendukung transformasi ramah lingkungan.

Daconi membeberkan, hingga 2025 Petrokimia Gresik berhasil memangkas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) hingga hampir 400 ribu ton setara $text{CO}_2$ ($text{CO}_2text{e}$) melalui berbagai program efisiensi energi, penggunaan PLTS, hingga elektrifikasi armada operasional.

"Petrokimia Gresik berkomitmen menerapkan prinsip keberlanjutan. Kami mendukung kolaborasi ini dengan menyediakan lokasi dan fasilitas agar inovasi teknologi dapat diuji langsung di lingkungan industri," ungkap Daconi.

Kerja sama yang telah dirintis sejak awal 2025 ini juga bersiap melangkah ke tahap berikutnya, yaitu uji coba teknologi pengurangan polutan partikulat halus ($text{PM}_{2.5}$) di Unit Pembangkit Batubara Petrokimia Gresik yang ditargetkan berlangsung hingga Juli 2028.

Arbayanto menilai kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur terus menunjukkan tren positif. Hal ini dibuktikan dengan penurunan angka pengangguran serta kinerja sektor-sektor unggulan yang konsisten berada di tingkat nasional.

"Secara umum, Jawa Timur di usia yang ke-81 ini kebetulan sedang di bawah kepemimpinan Bu Khofifah. Artinya, Jawa Timur sebelum Bu Khofifah dilanjutkan dengan kepemimpinan Bu Khofifah ini terus membaik kondisi perekonomian masyarakat Jawa Timur," ujar Arbayanto.

Sebagai anggota Komisi B DPRD Jatim yang membidangi perekonomian, Arbayanto mengungkapkan bahwa Jawa Timur secara konsisten mampu menduduki peringkat teratas dalam berbagai sektor produksi pangan dan peternakan.

"Saya sendiri di Komisi B menyimpulkan, beberapa sektor seperti pertanian, perkebunan, kemudian peternakan, kita selalu menempati posisi nomor satu. Misalnya di peternakan, jumlah populasi hewan ternak baik itu sapi, kambing, maupun unggas, kita nomor satu. Kemudian di sektor perikanan juga sama. Artinya, Jawa Timur hari ini mengalami perkembangan yang memang luar biasa," tegasnya.

Meski demikian, Arbayanto menegaskan bahwa berbagai keberhasilan dan capaian yang ada saat ini merupakan hasil dari proses berkelanjutan dari masa kepemimpinan sebelumnya.

Menurutnya, tantangan utama pembangunan Jawa Timur ke depan bukan lagi sekadar mengejar angka pertumbuhan kuantitatif, melainkan meningkatkan kualitas pemerataan ekonomi.

"Capaian yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur di bawah kepemimpinan Bu Khofifah ini juga tidak lepas dari capaian kepemimpinan-kepemimpinan sebelumnya. Mempertahankan kondisi Jawa Timur yang sejahtera dan makmur ini bukan pekerjaan yang sederhana," tuturnya.

Ia menekankan bahwa isu krusial yang harus diselesaikan bersama oleh Pemprov, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat adalah persoalan disparitas atau kesenjangan ekonomi antardaerah di Jawa Timur.

"Isu utama yang harus dikerjakan oleh kita semua—bukan hanya Bu Khofifah, tapi di DPRD Provinsi termasuk juga rakyat Jawa Timur—sebetulnya bukan lagi pada angka pertumbuhan ekonomi dan angka penurunan kemiskinan belaka. Tetapi tantangan yang sekarang harus kita selesaikan adalah persoalan disparitas atau kesenjangan ekonomi antar daerah dan antar kawasan di Jawa Timur yang harus mulai kita tata. Kita bukan lagi bicara angka-angka secara kuantitatif, tapi lebih ke kualitatif," jelas politisi Partai Demokrat tersebut.

Di akhir keterangannya, Arbayanto menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kepemimpinan Khofifah-Emil yang dinilai berhasil menjaga stabilitas daerah di berbagai bidang.

"Kita menyambut baik prestasi kepemimpinan Bu Khofifah dan Mas Emil hari ini yang sudah banyak menyelesaikan problem-problem di masyarakat, baik itu problem perekonomian, angka kesejahteraan, kemakmuran, dan turunnya angka kemiskinan, termasuk juga soal keamanan. Jawa Timur termasuk provinsi yang tingkat keamanannya di atas rata-rata nasional," ungkapnya.

"Itu yang patut kita apresiasi di usia yang ke-81 Provinsi Jawa Timur. Kita mampu mempertahankan stabilitas ekonomi, keamanan, sosial, dan budaya dengan baik," pungkas Arbayanto.

Desakan tersebut menyusul tingginya kasus ISPA yang mencapai 212.914 kasus pada Agustus 2026. Angka itu meningkat 36,2 persen dibandingkan rata-rata kasus bulanan sepanjang 2025, yang tercatat sebanyak 111.393 kasus.

Deni menilai peningkatan kasus ISPA perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi kebijakan kesehatan dan lingkungan secara bersamaan. Pemerintah tidak boleh hanya bergerak ketika jumlah pasien meningkat, tetapi harus mampu mencegah faktor risiko sebelum berdampak lebih luas.

“Lonjakan kasus ISPA ini harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah. Penanganannya tidak bisa hanya bertumpu pada rumah sakit dan pengobatan. Pencegahan harus diperkuat, termasuk pengendalian pencemaran udara, pengawasan sumber emisi, serta perlindungan masyarakat yang rentan terhadap gangguan pernapasan,” tegas Deni, Minggu (11/10).

Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan Jawa Timur, rata-rata kasus ISPA sepanjang 2026 mencapai 151.750 kasus per bulan. Angka tersebut meningkat sekitar 36,2 persen dibandingkan rata-rata bulanan pada 2025 yang tercatat sebanyak 111.393 kasus.

Bahkan, pada Agustus 2026, kasus ISPA mencapai 212.914, tertinggi sepanjang Januari hingga September tahun ini. Lima daerah dengan laporan kasus tertinggi meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Lamongan, Kota Malang, dan Kabupaten Malang.

Menurut Deni, angka tersebut tidak boleh sekadar menjadi catatan statistik. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama pemerintah kabupaten/kota harus menjadikan data kesehatan sebagai dasar untuk menentukan langkah pencegahan yang terukur dan tepat sasaran.

“Kalau kasus terus meningkat, pemerintah harus segera mengidentifikasi faktor risikonya. Wilayah dengan kasus tinggi perlu mendapat perhatian khusus, baik dari sisi kualitas udara, aktivitas yang berpotensi menghasilkan polusi, maupun kesiapan fasilitas kesehatannya,” ujarnya.

Peningkatan kasus ISPA sendiri terjadi di tengah kondisi kemarau yang relatif kering. BMKG memprediksi 56 dari 74 Zona Musim (ZOM), atau sekitar 75,7 persen, mengalami curah hujan di bawah normal. Puncak kemarau diprediksi dominan terjadi pada Agustus.

"Kondisi tersebut perlu diantisipasi karena minimnya hujan dapat mengurangi pencucian polutan dari atmosfer dan meningkatkan paparan debu di lingkungan. Aktivitas kendaraan bermotor, industri, konstruksi, hingga pembakaran terbuka juga perlu mendapat perhatian dalam pengendalian kualitas udara," jelasnya.

Deni menekankan, pemerintah perlu memperkuat pemantauan kualitas udara, terutama partikel halus PM2.5 dan PM10 yang dapat memengaruhi kesehatan saluran pernapasan.

“Jangan sampai masyarakat terus diminta berobat ketika sakit, sementara sumber pencemar yang berpotensi memperburuk kualitas udara tidak ditangani secara serius. Pengendalian emisi dan debu harus berjalan beriringan dengan pelayanan kesehatan,” katanya.

Ia mendorong Pemprov Jatim meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memperluas pemantauan kualitas udara, khususnya di kawasan padat kendaraan, industri, dan permukiman seperti Surabaya Raya dan Malang Raya.

Selain itu, data kualitas udara perlu dibuka kepada publik dan dikaitkan dengan tren kasus ISPA. Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui kondisi lingkungannya, sementara pemerintah memiliki dasar yang lebih kuat untuk menentukan intervensi.

Meski demikian, Deni mengingatkan bahwa lonjakan ISPA tidak dapat langsung disimpulkan seluruhnya disebabkan pencemaran udara. Faktor infeksi, cuaca, kepadatan penduduk, dan paparan lingkungan harus dianalisis secara bersamaan agar kebijakan yang diambil tepat sasaran.

BOR Rumah Sakit 88 Persen, Kesiapan Layanan Harus Dijaga

Selain pencegahan, kesiapan fasilitas kesehatan juga menjadi perhatian. RSUD dr Darsono, Kabupaten Pacitan, mencatat tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) mencapai 88 persen pada Oktober 2026, dari total kapasitas 196 tempat tidur.

Angka tersebut setara dengan sekitar 172 tempat tidur terisi, meningkat dibandingkan kondisi normal yang berada pada kisaran 55–60 persen. Kenaikan kunjungan mulai terlihat sejak pekan kedua Agustus dan berlanjut hingga September–Oktober.

Direktur RSUD dr Darsono, dr Johan Tri Putranto, pun menyatakan peningkatan kunjungan terjadi pada poliklinik, rawat jalan, instalasi gawat darurat (IGD), hingga rawat inap. Meski demikian, pelayanan rumah sakit disebut masih berjalan normal dan kapasitas yang tersedia masih mampu mengakomodasi pasien.

Deni menilai, perkembangan tersebut menjadi pengingat bahwa pemerintah harus memantau kapasitas pelayanan kesehatan secara berkala. 

Namun, kondisi satu rumah sakit tidak bisa langsung dijadikan gambaran seluruh Jawa Timur sehingga diperlukan data BOR dari berbagai rumah sakit untuk melihat tekanan layanan secara menyeluruh.

“Rumah sakit harus dipastikan siap menghadapi kemungkinan lonjakan pasien. Pantau keterisian tempat tidur, ketersediaan tenaga medis, obat-obatan, serta kesiapan IGD. Jangan menunggu pelayanan terganggu baru dilakukan penanganan,” tegasnya.

Ia juga mendorong Dinas Kesehatan Jatim memperkuat surveilans penyakit pernapasan dan memantau tren kunjungan pasien di daerah dengan laporan ISPA tertinggi. Langkah tersebut penting untuk mendeteksi peningkatan kebutuhan pelayanan sedini mungkin.

Dorong Sistem Peringatan Dini Kualitas Udara dan Kesehatan

Lebih jauh, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim mendorong penguatan sistem peringatan dini yang mengintegrasikan data kualitas udara, cuaca, titik panas, dan perkembangan kasus ISPA.

Sistem tersebut diharapkan menjadi instrumen untuk memberikan peringatan kepada masyarakat, sekolah, fasilitas kesehatan, serta kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan warga yang memiliki gangguan pernapasan.

Menurut Deni, keterbukaan informasi dan koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar langkah pencegahan dapat dilakukan lebih cepat. Pemerintah perlu memastikan informasi mengenai kualitas udara mudah diakses, disertai panduan perlindungan kesehatan yang jelas ketika kondisi udara memburuk.

Hal tersebut ditegaskan Suli Daim menanggapi maraknya isu pungutan liar dan iuran di lingkungan sekolah negeri.

Politsi senior dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, kepala sekolah memang kerap berinovasi dan kreatif dalam memanfaatkan dana partisipasi serta peran serta masyarakat untuk membiayai pembangunan fasilitas sekolah.

Namun, di tengah kondisi perekonomian masyarakat yang serba sulit saat ini, langkah tersebut dinilai kurang tepat jika membebani orang tua siswa.

"Kalau dianggap itu tidak terlalu mendesak untuk kebutuhan pembelajaran, tidak usahlah sekolah itu 'neko-neko' untuk kemudian menarik iuran kepada wali murid. Jadi, kalau memang kebutuhan sepanjang proses belajar mengajar itu sudah terpenuhi, saya kira tidak usah menarik pungutan lagi untuk membangun gedung atau hal lainnya yang dianggap sebagai kebutuhan," ujar Suli Daim.

Suli Daim menambahkan bahwa pihak sekolah harus memiliki kepekaan terhadap kondisi ekonomi masyarakat saat ini yang sedang sulit.

Menurutnya, wali murid tidak seharusnya dibebani lagi dengan urusan pungutan tambahan yang memberatkan finansial keluarga.

Lebih lanjut, ia juga mengingatkan komitmen pemerintah terkait pemenuhan hak pendidikan gratis bagi masyarakat, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi, guna memastikan seluruh anak dapat mengenyam pendidikan tanpa terhalang kendala biaya.

Oleh karena itu, ia meminta sekolah negeri di Jawa Timur untuk lebih bijak serta fokus memaksimalkan fasilitas dan anggaran yang ada demi kelancaran kegiatan belajar mengajar.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian awal menyambut Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur yang diperingati pada 12 Oktober 2026.

Berlangsung khidmat dan penuh kebersamaan, kegiatan ini menjadi momentum untuk mengungkapkan rasa syukur sekaligus memohon keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi masyarakat Jawa Timur. Doa juga dipanjatkan untuk para pahlawan nasional asal Jawa Timur serta para gubernur dan wakil gubernur terdahulu yang telah wafat.

Rangkaian acara diawali dengan khataman Al-Qur’an oleh para hafizah . Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Surah Yasin, tahlil, dan doa bersama , diikuti Gubernur Khofifah bersama jajaran perangkat daerah serta seluruh tamu undangan.

Suasana semakin hangat ketika 81 anak yatim dan yatim piatu berjalan beriringan untuk menerima santunan yang diserahkan langsung oleh Gubernur Khofifah, diikuti para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jatim. Jumlah anak yang menerima santunan disesuaikan dengan usia Provinsi Jawa Timur yang memasuki tahun ke-81. 

Bagi Khofifah, pelibatan anak yatim dan yatim piatu dalam momentum ini menjadi wujud kepedulian sekaligus ikhtiar memohon doa bagi masa depan Jawa Timur.

Khofifah menyampaikan bahwa doa para hafizah, ustazah, serta anak yatim dan yatim piatu memiliki arti penting dalam mengiringi upaya mewujudkan Jawa Timur yang sejahtera. Ia menekankan pentingnya menyertai pembangunan dengan doa agar memberikan manfaat dan keberkahan bagi masyarakat.

Khofifah juga menegaskan bahwa keberkahan harus terus diupayakan melalui doa yang disertai kerja nyata. Kegiatan keagamaan dan sosial seperti ini menjadi bagian dari ikhtiar Pemprov Jatim dalam mengiringi pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Barokah itu harus dicari. Nah, ini adalah proses pencarian itu dengan ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan bersama,” katanya.

Selain itu, Khofifah menyampaikan apresiasi kepada para ustazah, hafizah, pengasuh, serta pendamping anak yatim dan yatim piatu yang selama ini turut mendukung berbagai kegiatan Pemprov Jatim. Ia berharap kebersamaan terus terjaga, sehingga nilai kepedulian, kasih sayang, dan solidaritas sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Jawa Timur.
Kepada anak-anak yang hadir, Khofifah secara khusus meminta doa agar Jawa Timur senantiasa aman dan damai serta masyarakatnya semakin sejahtera.

“Anak-anakku, doakan Jawa Timur manfaat barokah. Doakan Jawa Timur aman, doakan Jawa Timur damai, doakan Jawa Timur rakyatnya sejahtera,” pintanya.

Ia juga meminta doa agar seluruh pemimpin di Jawa Timur, terutama jajaran Pemprov Jatim, senantiasa diberikan kekuatan dan perlindungan dalam menjalankan amanah dengan baik.

“Doakan seluruh pemimpin di Jawa Timur, terutama Pemprov, semuanya amanah, semuanya mendapat perlindungan Allah SWT. Semuanya selamat dunia, selamat akhirat, mulia dunia, mulia akhirat,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Khofifah mengajak seluruh pihak untuk terus mengiringi ikhtiar pembangunan dengan optimisme, kebersamaan, dan doa. Ia menyampaikan bahwa menjaga keberlanjutan pembangunan serta memperkuat pendapatan dan sumber keuangan daerah membutuhkan kerja keras dan perencanaan yang matang.

Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah juga harus memastikan anggaran yang tersedia dapat dibelanjakan secara tepat dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

“Sekarang ini meningkatkan pendapatan daerah tidak mudah. Tapi kalau doa para hafizah, doa para yatim, yatim piatu, insyaallah Allah beri kemudahan untuk mendapatkan APBD yang baik, pendapatan yang baik, sumber keuangan yang baik dan dibelanjakan dengan baik pula,” ungkapnya.

Menutup acara, Gubernur Khofifah membagikan air zamzam serta kurma dari Makkah dan Madinah kepada para tamu dan peserta yang hadir. Pemberian tersebut melengkapi suasana kebersamaan dalam kegiatan yang memadukan rasa syukur, doa, dan kepedulian sosial menjelang peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur.

Saat ini, Pemprov Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Bangkalan masih menunggu kejelasan mekanisme dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait pengelolaan sumur minyak masyarakat tersebut. Diketahui, terdapat sekitar 46 titik sumur minyak yang dinilai berpotensi untuk dikembangkan.

Menanggapi hal tersebut, Nasih Aschol menekankan pentingnya pelibatan aspirasi lokal serta kajian yang matang dan menyeluruh sebelum langkah eksplorasi dan pengeboran dilakukan.

Anggota DPRD Jatim Dapil Madura itu menegaskan bahwa proses kajian tidak boleh hanya berfokus pada potensi teknis atau jumlah minyak yang dapat dieksplorasi. Lebih penting dari itu adalah dampak langsung terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

"Tidak hanya dilakukan sebuah kajian terkait sejauh mana sumur itu akan dieksplorasi atau dibor, tetapi lebih kepada bagaimana dampaknya terhadap masyarakat. Kajian harus lebih menyeluruh, jangan sampai pengeboran ini justru menimbulkan kerusakan lingkungan," tegas Nasih.

Ia juga mengingatkan agar penanganan dan kajian teknis dilakukan dengan sangat teliti untuk meminimalisasi risiko bencana teknis di lapangan.

Di sisi lain, Fraksi NasDem menyatakan dukungannya terhadap rencana pengelolaan sumur minyak tersebut selama mampu memberikan dampak signifikan bagi peningkatan infrastruktur dan kesejahteraan ekonomi masyarakat Madura.

Menurutnya, kebutuhan infrastruktur di Madura saat ini sangat mendesak. Kehadiran proyek eksplorasi minyak ini diharapkan tidak hanya menghubungkan antar-titik sumur saja, tetapi juga dapat membuka aksesibilitas serta mendukung berbagai aktivitas ekonomi warga.

"Kalau bicara di Madura, yang paling dibutuhkan adalah pembangunan infrastruktur. Jika infrastruktur penunjang dibangun, titik-titik tersebut tidak hanya menghubungkan antar-sumur, tetapi juga menghubungkan aktivitas perekonomian masyarakat sehingga ekonomi lokal bisa tumbuh," jelasnya.

Guna menghindari kesalahpahaman dan kekhawatiran di tengah masyarakat, Nasih Aschol meminta agar hasil kajian teknis, potensi, hingga mitigasi risiko disosialisasikan secara terbuka dan langsung kepada warga lokal.

"Masyarakat perlu tahu hasil dari setiap kajian yang dilakukan. Oleh karena itu, sosialisasi terkait rencana pengeboran ini harus disampaikan secara transparan dan langsung kepada masyarakat," pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur masih menunggu rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Bangkalan terkait pengelolaan 446 sumur bor milik warga yang mengeluarkan cairan minyak. 

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur mencatat, ada sekitar 446 sumur bor di Kabupaten Bangkalan yang mengeluarkan cairan minyak. Sumur tersebut tersebar di delapan desa dari empat kecamatan.

Kegiatan donor darah tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan sosial yang digelar Partai Demokrat secara serentak di seluruh Indonesia.

Anggota Fraksi Demokrat DPRD Jawa Timur, Rasiyo mengatakan, kegiatan donor darah di Jawa Timur dilaksanakan secara serentak oleh 38 DPC Demokrat dan satu DPD.

"Jadi kegiatan donor darah ini menyeluruh seluruh Indonesia dalam rangka peringatan HUT Partai Demokrat yang ke-25. Kegiatan ini adalah sebagian, kegiatannya sangat banyak sekali," kata Rasiyo pada Minggu (27/9/2026).

Anggota DPRD Jatim Dapil Surabaya itu mengatakan, jika setiap DPC mampu menghimpun sekitar 70 hingga 80 pendonor, maka total darah yang terkumpul dari 38 DPC di Jawa Timur diperkirakan mencapai sekitar 2.400 pendonor.

Darah yang terkumpul selanjutnya akan disumbangkan melalui Palang Merah Indonesia (PMI) untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

"Kalau 38 ya kira-kira 2.400 pendonor darah yang diambil darahnya, kemudian nanti disumbangkan kepada PMI guna kepentingan kemanusiaan. Saya kira ini bagus sekali," ujarnya.

Anggota komisi E DPRD Jatim itu mengatakan Demokrat Jatim juga membuka kemungkinan menjadikan donor darah sebagai kegiatan rutin. Rencananya, kegiatan serupa dapat digelar setiap satu atau dua bulan sekali dengan menggandeng PMI.

"Jadi rutin, karena donor darah itu kalau enggak rutin juga enggak bagus. Kalau pengambilannya rutin setiap bulan sekali atau dua bulan sekali, nanti kita kerjasamakan dengan PMI," jelasnya.

Ia menegaskan kegiatan donor darah tersebut terbuka bagi masyarakat umum dan tidak dipungut biaya. Pelaksanaannya disesuaikan dengan wilayah masing-masing, baik di tingkat DPD maupun DPC.

"Ini umum. Jadi utamanya kalau DPD ya daerah sekitar DPD. Kalau DPC ya daerah sekitar DPC. Nanti kita rutin setiap bulan sekali dan tidak dipungut alias gratis sama sekali," katanya.

Rasiyo berharap kegiatan tersebut dapat membantu menjaga ketersediaan stok darah, terutama ketika terjadi kondisi darurat maupun bencana yang membutuhkan banyak darah.

"Kepentingan darah itu kan banyak sekali. Misalkan pada saat musibah, Gunung Merapi meletus dan lain sebagainya, pasti diperlukan darah. Bahkan darah itu, setetes darah tapi gunanya sangat banyak sekali," tuturnya.

Menurut Rasiyo, kegiatan sosial tersebut juga menjadi bagian dari pelaksanaan instruksi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam rangkaian peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat.

"Iya, karena ini kegiatannya nasional ya tentu bagian daripada peringatan HUT Partai Demokrat yang ke-25," pungkasnya.

Ajakan tersebut disampaikan Cahyo saat mendukung kegiatan kampanye keselamatan berlalu lintas yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim bagi para pengemudi ojol di Kota Surabaya, Jumat.

"Dalam menjaga kondusivitas, keselamatan, dan kenyamanan di jalan, ini butuh kolaborasi semua pihak. Tidak hanya pemerintah dan legislatif, tetapi juga butuh kerja sama dari masyarakat, dalam hal ini pengemudi ojek online," ujar Cahyo.

Menurut dia, keselamatan berkendara merupakan tanggung jawab bersama sehingga edukasi mengenai tertib berlalu lintas perlu terus dilakukan. 

Dukungan terhadap pengemudi ojol juga penting karena mereka menjadi salah satu kelompok yang memiliki mobilitas tinggi di jalan raya.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 100 pengemudi ojol mendapatkan bantuan helm baru sekaligus sosialisasi mengenai keselamatan berkendara dan tertib lalu lintas.

Cahyo juga memberikan perhatian terhadap pengemudi ojol perempuan. Ia menilai perempuan yang bekerja sebagai pengemudi ojol memiliki peran penting dalam menopang perekonomian dan ketahanan keluarga.

Cahyo memastikan DPRD Jatim bersama Pemprov dan Dishub Jatim akan terus mendukung keselamatan pengemudi ojol sekaligus mendorong peningkatan taraf ekonomi mereka.

Kepala Bidang Angkutan Jalan Dishub Jatim Ainur Rofiq mengapresiasi kolaborasi DPRD dan Pemprov Jatim dalam kegiatan tersebut.

Ia mengatakan keselamatan menjadi salah satu hal yang ditekankan dalam peringatan Hari Perhubungan. Menurutnya, seluruh pengguna jasa transportasi, termasuk angkutan sewa khusus seperti ojol, perlu menjadi bagian dari upaya menciptakan ketertiban dan keselamatan di jalan.

"Keselamatan terutama baik kendaraan roda dua, roda empat, semuanya bisa memberikan contoh kepada masyarakat agar ketertiban dan keselamatan menjadi hal yang paling utama," ujarnya.

Politisi senior yang juga berlatar belakang dokter itu kembali turun langsung menyapa warga Banyuwangi melalui kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis.

Sejak pagi, warga antusias memanfaatkan layanan tersebut. Pemeriksaan meliputi penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, tekanan darah, hingga screening kadar gula darah, asam urat, dan kolesterol.

"Kesehatan masyarakat adalah modal utama pembangunan. Melalui cek kesehatan gratis ini, kita ingin mendeteksi potensi penyakit sejak dini. Jika ada warga yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, akan kita dampingi," ujar dr. Agung.

Anggota DPRD Jatim tiga periode itu mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmennya menjalankan arahan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) agar kader semakin dekat dengan rakyat dan hadir memberikan solusi.

Pesan tersebut, kata dr. Agung, sejalan dengan pidato AHY dalam peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat di Jakarta. Semangat itu kemudian diterjemahkan dalam kerja nyata di daerah pemilihan, terutama pada sektor kesehatan, infrastuktur dan ekonomi.

"Intinya kita harus dekat dengan rakyat dan hadir untuk rakyat. Program yang kita jalankan harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama kesehatan dan ekonomi," jelasnya.

Putra kelahiran Banyuwangi itu kemudian memperkenalkan konsep LIKE, yakni Listrik desa, Infrastruktur, Kesehatan, dan Ekonomi.

"Kalau disingkat, kita punya LIKE. Listrik desa, Infrastruktur, Kesehatan, dan Ekonomi. Paket utamanya sehat dan cuan. Kalau tidak sehat dan tidak punya penghasilan, bagaimana masyarakat bisa beraktivitas dan berkembang?" ujarnya.

Di sektor kesehatan, dr. Agung menegaskan kepedulian tidak berhenti pada pemeriksaan gratis. Warga yang mengalami sakit dan kesulitan mendapatkan layanan medis juga akan dibantu memperoleh akses pengobatan maupun rujukan.

Ia bahkan meminta timnya aktif memantau kondisi warga di sekitar lokasi kegiatan.

"Tim saya ajak melihat warga di sekitar. Kalau ada tetangga yang sakit berat dan perlu dirujuk ke rumah sakit, segera laporkan ke tim saya," tegasnya.

Pendampingan juga dilakukan ketika warga menghadapi kendala mendapatkan kamar atau harus menjalani tindakan medis tertentu.

"Kita bantu rujuk agar mendapatkan kamar dan dilayani dengan baik. Kalau memang harus antre operasi, kita carikan solusi agar prosesnya bisa berjalan," jelasnya.
Sementara di sektor listrik, dr. Agung mengatakan pihaknya terus memperjuangkan pemasangan listrik gratis bagi rumah tangga kurang mampu yang belum mendapatkan akses listrik.

Untuk infrastruktur, aspirasi warga terkait kerusakan jalan juga menjadi perhatian. Ia mendorong laporan masyarakat segera diteruskan dan dikawal agar mendapat penanganan.

"Senin laporan, Rabu kalau bisa sudah ada progres. Kita ingin gerak cepat, karena masyarakat membutuhkan kepastian," katanya.

Adapun di sektor ekonomi, perhatian diarahkan pada penguatan UMKM, termasuk melalui akses permodalan dan pengembangan usaha dengan menggandeng Bank Jatim.

Menurut dr. Agung, kesehatan dan ekonomi merupakan dua kebutuhan yang saling berkaitan.

"Paket utamanya sehat dan cuan. Kalau masyarakat sehat dan punya penghasilan, mereka bisa bekerja, berusaha, dan menghidupi keluarga," kata politisi yang juga hobi bersepeda tersebut.

Ia menambahkan, konsep LIKE merupakan upaya menerjemahkan semangat kedekatan dengan rakyat ke dalam kerja yang konkret.

Dalam kesempatan tersebut, dr. Agung juga menyampaikan salam dari AHY kepada masyarakat di daerah pemilihannya.

"Salam dari Pak AHY untuk seluruh warga di dapil," tuturnya.

Kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis berlangsung hangat dan tertib. Selain memanfaatkan layanan medis, warga juga menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi.
Bagi dr. Agung, aspirasi tersebut harus dijawab dengan kerja nyata dan tindak lanjut.

"Yang paling penting masyarakat merasakan manfaat. Kita datang bukan hanya untuk mendengar, tetapi juga memperjuangkan dan mencarikan solusi," pungkasnya.

Anggota Komisi E DPRD Jatim, dr Benjamin Kristianto, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai ancaman transmisi virus pernapasan ini agar tidak mengganggu aktivitas dan produktivitas warga. 

Berdasarkan data terkini dari Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BBLKM) Surabaya per pertengahan September 2026, dari total spesimen kasus Influenza-Like Illness (ILI) dan Severe Acute Respiratory Infection (SARI) yang diperiksa, kelompok bayi dan balita mendominasi hingga 42 persen, diikuti kelompok usia produktif (26 persen) dan lansia (20 persen). 

Virus yang mendominasi di wilayah Jawa Timur tercatat mencakup subtipe H1N1Pdm09 dan H3N2 (Super Flu). 

Di Kota Surabaya saja, Dinas Kesehatan telah mencatat puluhan ribu kasus influenza sepanjang tahun ini, sementara sejumlah temuan kasus terdeteksi menyebar di beberapa wilayah seperti Malang, Pasuruan, hingga Situbondo. 

Benjamin menegaskan, tingginya mobilitas warga serta perubahan cuaca yang fluktuatif menjadi faktor pemicu percepatan penularan. Pencegahan tidak hanya bertumpu pada kesiapan fasilitas kesehatan (faskes), melainkan juga kesadaran dari individu. 

"Masyarakat jangan menganggap remeh gejala flu. Influenza Tipe A penularannya sangat cepat dan gejalanya bisa cukup berat jika daya tahan tubuh sedang drop. Ditambah data BBLKM menunjukkan anak balita rentan terpapar, jadi antisipasi sejak dini adalah kunci utama," kata Benjamin di Surabaya. 

Politisi dari Fraksi Gerindra ini mendorong Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur beserta jajaran di tingkat kabupaten/kota untuk masif melakukan edukasi serta pemantauan ketat. 
Ketersediaan ruang perawatan, ketersediaan obat-obatan di Puskesmas hingga RSUD harus dipastikan aman. 

Ia juga meminta warga kembali mengaktifkan protokol kesehatan sederhana, seperti memakai masker saat sedang flu atau di tempat berkerumun, serta rajin mencuci tangan. 

"Bila timbul gejala demam, batuk, atau sesak napas yang tak kunjung membaik, segera periksakan diri ke faskes terdekat. Jangan ditunda. Jaga imun tubuh dengan asupan gizi dan istirahat yang cukup," pungkas legislator asal daerah pemilihan (Dapil) Sidoarjo tersebut.

Meskipun Pemerintah Provinsi Jatim memastikan belum ada rumah sakit yang kewalahan, langkah antisipasi responsif dari pemerintah daerah yang dibarengi kesadaran tinggi masyarakat diharapkan mampu menekan laju penyebaran Influenza Tipe A di Jawa Timur.