Diduga, Korkot Gunakan Bansos Untuk Kampanyekan Eri-Armuji

Ketua Korkot, Nindi, saat uploud status Eri Cahyadi

Dugaan Surabaya Coruption Watch Indonesia (SCWI) politisasi Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Pilwali Surabaya 2020 sudah mulai terkuak kebenarannya.

Terbukti, Ketua koordinator Kota (Korkot) Nindi dengan berani dan jelas mengampanyekan pasangan calon nomor urut satu melalui aplikasi whatsapp.

SCW menduga pelanggaran ini berasal dari anggaran yang bersumber dari kementerian sosial sesuai intruksi dari Presiden RI untuk program keluarga harapan.

Menurut keterangan dari anggota kelompok PKH, yang tidak mau disebutkan namanya, mengungkapkan, bahwasanya perilaku Korkot ini sudah menyalahi kode etik dari seorang pendamping PKH.

“Ini sudah menyalah gunakan program dan sesuai aturan itu kan tidak boleh,” ungkap salah satu anggota PKH yang tidak mau disebutkan namanya.

Ia juga berharap segera ada tindakan tegas dari pemerintah kota untuk menindaklanjuti masalah ini. “Mendukung boleh asal jangan pakai program pemerintah,”tegasnya.

Sebelumnya, Juli – Agustus kemarin ramai jadi bahan perbincangan bahwa Beredar surat dari DPP PDIP yang menginstruksikan DPC agar mengikuti seleksi rekrutmen Koordinator Kota/Kabupaten (Korkab/Korkot) Program Keluarga Harapan (PKH).

Surat berkop PDIP, bernomor: 1684/IN/DPP/VII/2020, tertanggal 15 Juli 2020 itu saat ini beredar di masyarakat, ditandatangani oleh Ketua DPP Nusyirwan Soejono dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.

Padahal di sisi lain, Menteri Sosial Juliari Batubara menegaskan koordinator bantuan sosial (bansos) tidak boleh berstatus kader partai. Ini ia nyatakan untuk merespons surat instruksi dari DPP PDIP, partai di mana ia terdaftar sebagai kader.

Facebook Comments