Berjuang Pertahankan Lahan, Tujuh Petani Dipolisikan

Belum tuntas proses perjuangan mempertahankan lahan sawahnya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),
tujuh ahli waris Almarhum Satoewi malah dilaporkan ke polisi.

Somo dan keenam saudaranya malah dipolisikan. Mereka dilaporkan atas tuduhan pemalsuan surat jenis tuduhan yang kerap dilayangkan kepada setiap gerakan masyarakat yang mencari keadilan agraria.

Polda Jawa Timur melayangkan Surat Panggilan tertanggal 2 September 2020 untuk meminta Somo hadir memberikan keterangan pada 18 September 2020. 

Immanuel Sembiring sang pengacara menyesalkan upaya-upaya kriminalisasi ini dan mengutarakan bahwa Hukum Pidana harusnya ditempatkan pada sifatnya yang hakiki yakni sebagai ultimum remedium atau jalan terakhir. 

“Yang artinya, PTUN itu kan upaya administrasi, toh jugatengah berjalan, maka pidana itu harusnya nanti-nanti lah atau tidak jadi prioritas lah. Kecuali ada kehendak untuk menciutkan itikad dari Klien kami dalam mencari keadilan,” sesal Immanuel.

Kantor Litiga-at-law mencatat upaya pemidanaan kerap masuk tiba-tiba dalam perjalanan kasus-kasus masyarakat tengah memperjuangkan keadilan agraria. 

Masuknya cara-cara pidana ini, menurut catatan Litiga-at-law memang seringnya efektif untuk mengendurkan keberanian masyarakat. Terkait hal iti, Litiga-at-law, menyayangkan hal itu terlebih Pemerintah tengah memperbaiki tata kelola pertanahan di negeri berikut mengimplementasikan keadilan redistribusi tanah melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). 

“Di satu sisi, Pak Jokowi menunjukan keberpihakan yang sangat jelas dalam kebijakan publiknya untuk menciptakan keadilan redistribusi tanah melalui program PTSL. Nah, lain di pusat, lain di daerah. Mustinya kasus ini dapat menjadi perhatian Pemerintah Pusat, di antaranya Presiden dan Menteri Agraria,” kata Immanuel.

Sedianya PTUN juga menggelar sidang Pengadilan pada hari ini beragendakan untuk mendengarkan keterangan seorang saksi dari Penggugat (Somo dan ahli waris, diwakilkan oleh kuasa hukumnya dari kantor Litiga-at-law) dan dua saksi dari pihak Tergugat. Namun urung dilaksanakan karena Majelis Hakim tengah berhalangan yang mendadak.

Facebook Comments